_

Ardiansyah Peringatkan Dewan Agar Tak Main Proyek

HNCK8306-730x487
Ardiansyah Nasution Ketua TIM Korsupgah KPK RI didampingi Salmah Mahir Ketua DPRD Muaro jambi

JAMBI - Kedatangan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI dalam rangka monitoring dan evaluasi tahap kedua di kabupaten Muaro Jambi, Kali ini Tim Korsupgah KPK RI beraudiensi dengan DPRD Muaro Jambi di Gedung parupurna. Sengeti, 06/7/2018.
Acara dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Salmah Mahir,  menyampaikan dan memperkenalkan diri serta seluruh anggota yang hadir dalam cara tersebut. Karena Coky sebutan lain Ardiansyah berasal dari Medan, Ketua DPRD juga mengenalkan menantunya juga berasal dari Medan pula.   
Kata Salmah, Kita berharap mendapatkan masukan dan pelajaran berharga untuk kemajuan Muaro Jambi. Salmah juga menjelaskan sejarah singkat kabupaten Sailun Salimbai.
"Kabupaten Muaro Jambi terbentuk 1999, bagian dari pemekaran wilayah dari kabupaten Batanghari 17 tahun yang lalu, dengan luas wilayah hingga 5246 KM persegi, berjarak 35 KM dari kota Jambi terdiri 11 kecamatan  dan 150 desa berpenduduk 265.300 jiwa merupakan penyangga kota Jambi, dan memiliki 35 anggoat dewan hasil dari pemilu 2014 dengan 8 fraksi", jelasnya.
Coky mengungkapkan,  ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan komitmen pencegahan dan penindakan terintegrasi yang sudah ditandatangani Bupati dan ketua DPRD kala itu.
"Ada 13 item kegiatan yang harus dikondisikan di Jambi dan Nasional", jelas Coky.
Maka harus ada rencana aksi detail dan tahapan proses, ukuran keberhasilan yang dimulai Maret dan ini adalah yang kedua, Ini bagian monev yang kedua, tambah Coky
" mau sama yang kemarin, saya ancam itu bu, tunggu tanggal mainnya, kalau gak mau ikut gerbong ngapain, ditinggalkan aja", Ujar Coky menceritakan pertemuan di gedung Pola bersama jajaran Eksekutif sebelumnya.
Kata Coky, Basic dasar yang harus dilakukan adalah, pembangunan aplikasi online, penganggaran online, perijianan online, APIP diperdayakan, TPPK ke ASN diberikan (kehadiran, kinerja/ SKP online), sektor strategis diawasi Kesehatan, Pendidikan, PU, PTSP.
"Saya sudah bilang dengan bupati hak pajak daerah harus dioptimalkan, apa potensi daerah yang bisa kita pelajari, berapa restoran yang bayar pajak, hak pajak daerah harus masuk ke kita", terang Ardiansyah. 
"Ini diassesment, ada alat perekam ke seluruh wajib pajak yang potensi diminta pajak, Walet, restoran yang minta WP di Muaro Jambi", tambah Coky. 
Ujar Coky, Saya akan buat event khusus terhadap Wajib pajak, dan kalau gak pajak ini pidana pajak."mana uang saya (negara)".
Coky juga menceritakan, bahwa berbicara Planning, Bugteting,  Bupati bilang soal  target tapi gak pernah tercapai, dan fokus kita soal PAD, dan apa yang bisa kita dorong di DPRD sebagai fungsi pengawasan. 
Dalam kesempatan tersebut Coky juga meminta Sekwan agar segera melaporkan LHKPN Anggota Dewan dan Jajaran Sewan sampai ke Kabag-kabagnya.
Lebih lanjut Coky menegaskan, agar Dewan jangan bermain diwilayah merah, jangan bermain proyek, jangan mengulang kesalahan yang sama, jika ada yang tidak mendengarkan ini, pasti nanti kena, pungkasnya.

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views