_

BBS Menyerahkan Polemik Batubara Ke Provinsi

Popri: Harus ada rute Alternative bagi transporter batubara

HNCK8306-730x487
Popriyanto Anggota DPRD Provinsi Jambi

JAMBI - Konflik transportasi Batubara warga dengan transporter/ pengusaha batubara belum ada ujung penyelesaian. Hal ini disebabkan warga menolak hasil mediasi perwakilan warga dengan pengusaha batubara yang difasilitasi pihak pemda beserta forkopinda kabupaten Muaro Jambi (2/7) diruang rapat wakil bupati.Sengeti 10/07/2018

Warga menolak hasil keputusan meskipun hanya sementara (1 bulan) sampai adanya keputusan baru yang sifatnya permanen.

Hasil keputusan sementara itu mengatur bahwa truck batubara dilarang melintas dijam-jam sibuk diantaranya pukul 06.00-09.00 dan pukul 16.00-19.00, warga menginginkan transporter batubara hanya diperbolehkan lewat dari pukul 19.00 hingga 06.00, praktis hanya boleh lewat dimalam hari.

Atas hasil putusan sementara tersebut warga kumpeh (aliansi kumpe bersatu) pagi harinya (3/7) hingga sekarang turun ke jalan menghentikan truck batubara yang lewat untuk  kembali, tidak diperbolehkan lewat disiang hari.

Alternative pembuatan jalan khusus menjadi solusi, namun lagi lagi terkendala regulasi. Perijinan yang pernah diajukan ke Gubernur Jambi saat itu tidak ditanggapi.

Hal itu disampaikan Edi Gunawan perwakilan dari Pengusaha Batubara, "kita sudah memprediksikan masalah seperti ini bakal terjadi, dulu kita pernah mengajukan jalan khusus, kita sudah gambar tracknya namun Gubernur waktu itu tidak memberikan tanggapan sama sekali", ujarnya.

Sementara itu wakil bupati Muarojambi Bambang Bayu Suseno saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, mengenai jalan khusus diatur oleh Perda provinsi Jambi, mas, jadi mohon bisa confirm ke DPRD atau pemda provinsi karena mereka akan revisi, sepengetahuan saya di perda provinsi dulu ada klausul pembuatan jalan khusus.

"Terkait dengan situasi sekarang ini, Solusi lanjutan memang perlu menata secara konfrehensif sesama stakeholder yang dimotori provinsi", jelas BBS

Salah satu Anggota DPRD Provinsi Jambi, Popriyanto menyampaikan Pemerintah harus memberikan regulasi yg solutif bagi Para Pihak. Baik Pengusaha mereka juga memberikan pendapatan bagi Negara serta keamanan dan kenyamanan bagi Masyarakat. 

"Harus ada rute alternatif bagi Tranporter",tekan Popriyanto.

Jalan Khusus sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU.38 Tahun 2004 adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. berdasarkan pengertian jalan khusus tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan jalan khusus ini hanya dilakukan dalam kondisi terdapatnya kepentingan pribadi untuk badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat. Sehingga dengan kata lain penggunaannya bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan (Pasal ayat (3) UU.38 Tahun 2004).

Urgensi dibentuknya Jalan Khusus oleh Perusahaan terjadi apabila Dalam Aktivitas operasionalnya perusahaan tersebut tidak diperbolehkan melewati Jalan Umum sebagaimana yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan karena tidak memenuhi kewajibannya atau tidak mendapatkan izin untuk menggunakan jalan umum dalam penyelenggaraan operasionalnya. Oleh karena alasan tersebut dibutuhkan pembangunan Jalan Khusus untuk memenuhi kepentingan perusahaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya Pembangunan Jalan Khusus untuk perusahaan ini sebenarnya tidak diwajibkan dipenuhi oleh setiap perusahaan karena pada dasarnya mereka diperbolehkan menggunakan jalan Umum asal mendapatkan izin dan memenuhi Persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.

Namun apabila diperlukan dengan melihat berbagai peluang efesiensi, sebuah perusahaan dapat Juga melaksanakan pembangunan Jalan Khusus untuk memenuhi kepentingannya. Dalam hal ini tentunya perusahaan tersebut wajib memiliki Izin pembangunan Jalan Khusus.

Jalan Khusus tidak diwajibkan bagi Perusahaan  di beberapa daerah terkadang mewajibkan setiap Perusahaan untuk membuat Jalan Khusus guna kepentingan usahanya. Lebih lanjut dalam setiap Peraturan Daerah tersebut juga dijelaskan mengenai sanksi ataupun ketentuan hukuman apabila suatu perusahaan tidak mempunyai Jalan Khusus untuk usahanya dan tidak memenuhi Kewajiban dan Tanggung Jawab yang ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2011 di atas.  Sehingga perlu dikonfirmasi ke pemerintahan daerah setempat dimana lokasi perusahaan tersebut dibangun untuk mengetahui perihal sanksi atau ketentuan pidana  apabila suatu perusahaan tidak memiliki Jalan khusus.

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views