_

BPKAD; Akhir Oktober Sensus Aset Milik Daerah Kab. Muarojambi Harus Selesai

HNCK8306-730x487
Ahmad Edwin perwakilan Dirjend Bina Keuangan Daerah

JAMBI - Kurun waktu dari 2006 hingga 2018 pemutakhiran data aset barang milik daerah kabupaten Muarojambi belum pernah dilakukan. berbagai keluhan soal pendataan aset daerah mengemuka saat dilakukan sosialisasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah. Sengeti, 19/7/2018.
Acara dibuka langsung Setda Muarojambi M Fadil Arip. Acara dilaksanakan selama dua hari dari 19 hingga 20 Juli.

Dalam sambutannya Fadhil mengatakan, sosialiasi bertujuan peningkatan pemahaman dalam pengelolaan barang milik daerah.
"Silahkan diikuti sosialisasi ini dengan santai, namun tetap dapat diterima dan diserap dengan baik", Tutur Fadhil.
Lanjut Fadhil, kesempatan sosialisasi gunakan juga untuk berdiskusi, sehingga tidak ada lagi kedepannya barang milik daerah yang dilalaikan.
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),yang kita raih hendaknya dapat kita pertahankan dan tanpa catatan dibelakangnya.
"WTP bukanlah sebuah prestasi tetapi suatu kewajiban kita", ungkapnya.
Sementara itu, disampaikan Kabid Barang Milik Daerah BPAD kabupaten Muarojambi Maskun Sepuan, Tujuan sosialisasi untuk  meningkatkan pemahaman pengguna barang dan pengelola barang milik daerah dalam hal ini OPD hingga pemerintahan tingkat kecamatan dan desa dalam melaksanakan tupoksi terhadap pengelolaan barang inventaris di SKPD masing masing. Tujuan yang lainnya agar pengelola barang pada SKPD memahami mekanisme pelaksanaan inventaris barang yang diatur dalam Permendagri 19/2016.
Lanjut Maskun, Didalam Peraturan Menteri tersebut diatur secara spesifik pemerintah daerah untuk  melaksanakan inventarisasi barang milik daerah. 
"Ini bagian dari pelaksanaan, 
Pemutakhiran data, kondisi barang,  baik atau rusak berat", ujarnya.
Kata Maskun, kita Targetkan  3 bulan ke depan (Oktober 2018), sudah ada pelaporan aset di setiap OPD, baru setelah itu kita tentukan Tindak lanjutnya seperti apa, ya,  tergantung kondisi barang.
"Kita pernah lakukan sensus barang milik daerah di 2006 dan baru 2018 ini kita akan lakukan inventarisasi untuk pemutakhiran data", jelas Maskun.
Pelaksanaan sosialisasi kita hadirkan dari Kementrian Dalam Negeri, Dirjend Bina  Keuangan Daerah yang disampaikan langsung Ahmad Edwin yang membidangi.

Banyaknya Aset Yang Tidak Jelas

 

Dalam diskusi sosialisasi pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah. Tanah dan bangunan berupa kantor desa, balai dan sekolah dibeberapa desa masih tercatat di pemerintah kecamatan.
Karena jarak jangkau yang jauh sangat kesulitan untuk melakukan pendataan, apalagi asal usulnya juga sulit dilacak, dari hibah atau jual beli karena tidak ada dokumennya.
Mengemuka juga persoalan perhitungan penyusutan barang, karena medan yang buruk nilai barang sudah sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai penyusutan yang disesuaikan. begitu juga barang barang lain yang kadang cepat rusak namun belum habis masa anggaran.

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views