_

Bupati Masnah Busyro Berikan Tanggapan Ke Dewan Dalam Sidang Paripurna

Berbagai catatan dan pertanyaan masing masing fraksi ditanggapi Masnah dalam sidang paripurna

HNCK8306-730x487
Bupati Masnah Busyro

JAMBI – Pendapat Fraksi fraksi DPRD kabupaten Muaro Jambi dalam menyoroti kinerja pemerintahan yang dipimpin Masnah Busyro cukup keras, disamping soal kedisiplinan ASN juga persoalan Rasionalisasi Anggaran, serta kinerja OPD.
Hal ini disampaikan dalam pandangan fraksi disidang paripurna DPRD, selang sehari Masnah Busyro memberikan tanggapan atas berbagai masukan dan catatan dari legislator.
Masnah Busyro berjanji akan melakukan evaluasi atas kedisiplinan ASN termasuk kepada Sekwan agar membuat absensi kehadiran OPD dalam sidang paripurna dan disampaikan ke Bupati.
“Kedepan kita akan adakan absensi, bagi kepala OPD yang dinas luar agar menyertakan ijin, dan mewakilkan Staff untuk hadir dalam sidang paripurna “ ,tegas Masnah.
Masnah juga menegaskan defisit anggaran disebabkan adanya penurunan PAD dari sektor Restribusi akibat ijin Gangguan dicabut dan ditambah sektor pendapatan yang sah lainnya mengalami penurunan.
Terjadinya kenaikan belanja disebabkan karena memasukan point’ rekomendasi dari KPK diantaranya dana reboisasi  dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Fraksi PAN sebagai partai pengusung pun geram atas kinerja ASN yang lemah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahkan fraksi PAN memberikan saran ASN yang tidak bisa bekerja diganti.
“Kami meminta agar saudari Bupati untuk melihat Kinerja ASN yang kurang baik, bagi yang tidak bisa bekerja kami sarankan diganti”, ucapnya.
Begitu juga soal komoditi sawit dan karet yang harganya anjlok, agar Bupati bisa mencarikan solusi yang efektif karena sawit dan karet sebagai komoditi andalan masyarakat Muaro Jambi, kata Fathuri.
Lanjut Ketua Komisi 1 ini, kami sepakat jika APBD perubahan tahun 2018 masih fokus pada Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur jalan dan jembatan, revitalisasi pertanian, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Fathuri sehari sebelumnya (Senin, 23/9), kepada wartawan Waktoe, mengatakan target penandatanganan APBD-P maksimal 30 September, agar segera bisa dilakukan program kerjanya oleh SKPD terkait.
“Saat ini serapan anggaran kita prediksikan baru 50 persen maka, optimalisasinya dengan mempercepat penandatanganan perda APBD perubahan”, ujar Fathuri.
“Soal optimalisasi kita sejalan dengan Sekda, bagaimana kita keluar dari zona nyaman, salah satunya kedisiplinan”, tambahnya.
Kata Fathuri, Muaro Jambi dalam masa transisi pola kinerja Eksekutif , dan itu harus segera diselesaikan, untuk tujuan yang lebih besar menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pujian soal Kinerja Dinas PUPR disampaikan Ahmad Haikal Anggota Komisi 2, yang membidangi Infrastruktur dan perekonomian. 
“Tahun ini kinerja di bidang Infrastruktur terjadi peningkatan, kualitas pekerjaan baik”, ujar Haikal.
Namun adanya Rasionalisasi akan kita cermati, karena dari perencanaan awal APBD Induk tidak ada Defisit (0), tetapi dalam kenyataanya  sekarang defisit hingga mencapai 12 persen. 

?????

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views