_

Buru Kursi Legislatif, Mantan Koruptor Jambi Unggul Telak

HNCK8306-730x487

JAMBI - Sebanyak sembilan nama mantan narapidana kasus korupsi di wilayah Provinsi Jambi terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif periode 2019-2024. Sembilan nama tersebut tengah memburu kursi di DPRD Provinsi Jambi.

Dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, ternyata provinsi jambi unggul telak dari banyaknya para mantan koruptor mendaftar diri sebagai Bacaleg.

Hal tersebut tertuang dalam rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. 

Berikut rinciannya :

1. Jambi 9 bakal caleg
2. Bengkulu 4 bakal caleg
3. Sulawesi Tenggara 3 bakal caleg
4. Kepulauan Riau 3 bakal caleg
5. Riau 2 bakal caleg
6. Banten 2 bakal caleg
7. Jawa Tengah 2 bakal caleg
8. Nusa Tenggara Timur 2bakal caleg
9. DKI Jakarta 1 bakal caleg
10. Kalimantan Selatan 1 bakal caleg
11. Sulawesi Utara 1 bakal caleg

Nama Idham Kholid, bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Idham merupakan terdakwa atas kasus dugaan korupsi program Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran (PBAQ) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2012. 22 Juni 2016, Idham dinyatakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan saksi Ernawati. Idham divonis hukuman satu tahun penjara dan denda 50 juta rupiah.

Dua, Syahrasaddin, bacaleg dari Partai Golongan Karya (Golkar). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jambi No.16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tahun 2015, Syahrasaddin, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor secara bersama-sama terhadap dana Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jambi periode 2011-2013. PN Jambi menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda 50 juta rupiah subsider kurungan satu bulan. Syahrasaddin juga mesti mengembalikan kerugian negara sebesar 316,2 juta rupiah.

Tiga, Ridwan dari Partai Berkarya. Ridwan adalah Bendahara Pembantu Kwarda Pramuka Jambi yang ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi bersama dengan Sayhrasaddin. Ridwan saat itu menjabat sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jambi.

Empat, A.Mukti Sa’ari, bacaleg dari Partai Beringin Karya (Berkarya). Sewaktu menjabat sebagai Asisten I Sekretaris Daerah (Setda) Batanghari pada 2015, Mukti melakukan korupsi gratifikasi dana saving penyelesaian konflik antara PT Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari. Mukti dijatuhi vonis hukuman satu tahun penjara dan denda 50 juta rupiah dengan subsider satu bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jambi.

Lima, Abdul Fattah, bacaleg dari Partai Amanat Nasional (PAN). Abdul Fattah merupakan mantan Bupati Batanghari yang pernah ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Kabupaten Batanghari tahun 2004 senilai 1,1 miliar rupiah. Fattah dijatuhi hukuman 14 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsider dua bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jambi pada 26 November 2013. Diketahui bahwa Fattah merupakan kader Partai Demokrat yang kemudian dipecat dan saat ini diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Batanghari.

Enam, Irmanto, bacaleg dari Partai Demokrat. Irmanto adalah anggota DPR Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode 2014–2019 yang merupakan mantan narapidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai 2,5 miliar rupiah di Kabupaten Kerinci pada 2008. Saat itu, Irmanto menjabat sebagai anggota DPRD Kerinci periode 2004 – 2009. Pengadilan Tipikor Jambi menjatuhkan vonis hukuman penjara tiga tahun dan denda 50 juta rupiah kepada Irmanto pada 2015.

Tujuh, Nasrullah Hamka, bacaleg dari Partai Bulan Bintang (PBB). Nasrullah melakukan tindak pidana korupsi pengerjaan lintasan atletik stadion Tri Lomba Juang KONI Jambi tahun 2012 bersama Reza Pranoto. Pada tahun 2016, Nasrullah dijatuhi vonis dua tahun penjara dan denda 50 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi.

Delapan, A. Haris AB, bacaleg dari partai Demokrat. A. Haris AB mantan kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Provinsi Jambi, dengan hukuman pidana dua tahun. Selain pidana kurungan badan, terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jambi untuk pengadaan logistik pada kegiatan Perkemahan Putri Nasional (Perkempinas) 2012 itu dibebani denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 918 juta. 

Terakhir, Mapangara Haka, Bacaleg dari Partai Berkarya. Hingga berita ini dimuat, Mapangara Haka belum diketahui terdakwa dalam kasus apa. 

KPU Provinsi Jambi meminta kepada partai politik yang mengusung sembilan nama mantan narapidana korupsi untuk segera mengganti dengan bacaleg yang baru.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dikutip dari laman resmi KPU RI, di Jakarta, Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.

PKPU tersebut juga mengatur larangan eks koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, yang mana poin itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,".

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai empat hingga 17 Juli 2018.

PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif ini menjadi polemik karena salah satu aturan yang diinisiasi oleh KPU, mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan dari pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu datang lantaran pengundangan PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Draft PKPU yang memuat soal larangan mantan koruptor ikut serta sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 ini, juga sempat mandek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akhirnya dikembalikan kepada KPU. (net)

Penulis Ramadhani

Editor Ihsan Abdullah
views