_

BWSS VI Tak Punya Konsep, Pergub Batubara Mandul, Pendapatan Jadi Menurun

HNCK8306-730x487

Iring-iringan mobil angkutan batubara/net

JAMBI - Tokoh Masyarakat Jambi Usman Ermulan mengatakan pemerintah Jambi terlalu memaksakan angkutan batubara melewati jalur darat. Padahal, batubara mampu meningkatkan pendapatan negara.

"Ini terus dipaksakan dan kerja Pemda sia-sia untuk melawan masyarakat," kata Usman, Jumat 31 Agustus 2018.

Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode ini menjelaskan, pertambangan batubara pada prinsipnya mempunyai tujuan yang baik untuk mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan sumber energi nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional, yang pada aktifitasnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara. Serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat, dengan tetap mengedepankan wawasan lingkungan hidup.

Ada banyak dampak negatif ditimbulkan angkutan batubara yang melintas di jalan umum yakni arus transportasi jalan menjadi sangat padat yang dalam setiap saat bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tentunya sangat mengganggu arus jalan umum dan menyebabkan bertambahnya waktu tempuh perjalanan. Bagi masyarakat umum yang biasa menggunakan jalur lintas dalam aktivitasnya, tentulah tidak asing bagi mereka melihat iring-iringan truk batubara yang kadangkala membuat kemacetan panjang dijalur tersebut hingga berjam-jam lamanya. Bahkan bisa lebih lama lagi jika terjadi kemacetan atau kecelakaan.

Rusaknya infrastruktur jalan umum yang disebabkan karena seringnya truk angkutan batubara yang membawa beban melebihi kapasitas daya dukung jalan, yang dilakukan terus menerus. Beberapa ruas jalan harus segera mendapat perbaikan untuk kelancaran dan keselamatan. Begitu juga beberapa jembatan yang dilalui truk pengangkut batubara. 

Biaya yang akan dikeluarkan pemerintah yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut tentunya bukan jumlah yang sedikit, dan bahkan bisa melebihi pendapatan resmi yang diterima oleh Negara dari sector pertambangan batubara di Provinsi Jambi.

Menyebabkan ekonomi biaya tinggi karena Kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan secara langsung menyebabkan pengiriman dan arus lalu lintas barang menjadi terhambat yang berdampak pada timbulnya ekses biaya tambahan dalam aktifitas perekonomian masyarakat.

Dampak sosial berupa kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan korban masyarakat luka-luka atau bahkan meninggal dunia. Terlepas dari faktor penyebab siapa yang salah dan menyebabkan terjadinya kecelakaan atau juga argumen bahwa kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada kendaraan apapun, namun berdasarkan data dan statistika, banyaknya operasional truk angkutan batubara di jalan umum meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas pada masyarakat yang dilalui truk angkutan batubara. Terkadang menyebabkan anarkisme dari masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri, truk angkutan batubara menyebabkan konsumsi solar BBM subsidi melonjak tinggi, yang pada gilirannya mengambil jatah BBM subsdi bagi masyarakat umum, hingga menyebabkan antrian panjang dan kehabisan BBM subsidi. Harusnya, karena angkutan batubara merupakan bagian dari operasi produksi industri batubara, dan harga jual batubara mengikuti harga industri, dan tentunya yang namanya industri sudah seharusnya menggunakan BBM industri (non subsidi). Bisa dihitung jumlah kerugian negara akibat penggunaan BBM subsidi oleh truk angkutan batubara jika terdapat sekurang-kurangnya 5000 truk angkutan batubara yang rata-rata mengkonsumsi solar subsidi 100 liter per hari berarti kerugian yang ditanggung oleh negara rata-rata Milyaran setiap harinya. Belum lagi dampak antrian mengisi BBM di SPBU yang panjang antriannya bisa mencapai 1 KM. 

Langkah paling tepat pemerintah saat ini, memperjuangkan anggaran ke pusat untuk pengerukan alur sungai batanghari yang dangkal sekaligus meningkatnya ekspos serta memperbaiki meraca perdagangan negara yang terus defisit. Usman menyayangkan dengan lambannya kinerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VI di Jambi, yang dinilai belum memikirkan konsep untuk mengeruk aliran sungai Batanghari. 

"Negara ini harus dibantu, apa sih kesulitan BWSS. Kalau masalahnya anggaran bisa di dorong ke pusat. Sebenarnya dengan dana konsorsium juga bisa," tegas Usman.

Pasalnya, kata mantan anggota DPR RI komisi Keuangan itu, saat ini neraca perdagangan di triwulan pertama 3,5 miliar US Dollar, lalu di triwulan kedua 4,5 miliar US. Belum lagi tersedot dengan Intervensi US dollar.

"Sekarang sedikit tertolong karena adanya Asean Games namun setelahnya kita akan menghadapi ancaman melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US dollar," kata Usman.

Kata Usman, dengan besarnya ekspor batubara maka daerah akan mendapatkan 30 persen hingga dua kali lipat dari sebelumnya, sehingga uang beredar di daerah akan lebih banyak dan daya beli masyarakat akan meningkat serta sumbangan kepada devisa negara turut meningkat, karena melalui aliran sungai menampung 5 juta ton batubara dari pada jalur darat hanya 1,5 juta ton.

"Sekarang daya beli menurun karena uang beredar jauh berkurang. Ini salah satu solusi disamping harga komoditi yang terus merosot seperti harga karet, TBS, kelapa dalam tinggal Rp.700 perbuah dan pinang sekitar Rp 7000 kilogram," sebut Ketua Ampi Provinsi Jambi tersebut

Pemerintah tidak ada konsep lain selain untuk menghadapi situasi sekarang, Kepala daerah dan DPRD di Jambi harus membuat konsep terbaru demi menyelamatkan situasi saat ini.

Sebelumnya, Bupati Sarolangun Cek Endra menyebutkan, masalah kecelakaan akibat dari angkutan batu bara di darat tidak dapat diprediksi. Bahkan tanpa adanya angkutan batubara kecelakaan juga terjadi. Menurutnya, perlu adanya pengawasan menegakkan Pergub batubara yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jambi. 

"Sudah ada dua jembatan yang jebol akibat tonase. Bahkan bukan hanya colt diesel, tronton pun ada juga yang masuk ke Jambi. Perlu adanya pengawasan bersama menegak Pergub ini dengan membangun angkutan khusus batu bara atau melebarkan Jalan-jalan," kata Cek Endra, belum lama ini.

Penulis : Ramadhani

Penulis Tim redaksi

Editor Ihsan Abdullah
views