_

Catatan Pansus LKPJ Bupati Diamini Seluruh Fraksi

Seluruh fraksi menyetujui LKPJ bupati tahun anggaran 2017 menjadi Perda, meskipun diwarnai banyak catatan dan kekecewaan atas ketidakhadiran Bupati dan OPD dalam sidang paripurna DPRD

HNCK8306-730x487
Yudi Haryanto mewakili fraksi Karya Demokrasi Nasional membacakan Pandangan akhir fraksi dalam sidang paripurna tentang LKPJ Bupati tahun anggaran 2017

JAMBI - Sidang paripurna DPRD dengan agenda kata akhir fraksi-fraksi DPRD Tanjab Timur tentang catatan Pansus LKPJ Bupati tahun anggaran 2017 berlangsung berlangsung tegang. Sabak, 27/4/2017.

Ketegangan sidang paripurna kali ini, diluar pembahasan sidang namun akibat ketidakhadiran kepala dinas/ OPD. Ketidak hadiran bupati dan wakil bupati pun menjadi sorotan publik, padahal agenda acaranya soal LKPJ Bupati.

Dalam sidang tersebut beberapa catatan di luar catatan pansus mengemuka. Dihadapan 21 anggota Dewan, Sekda yang mewakili Bupati, utusan OPD, dan Forkopimda, fraksi -fraksi membacakan Kata akhir  terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran  2017.

Firmansyah  dari fraksi PAN,  yang diberi kesempatan pertama oleh pimpinan sidang, mengkritik dan kecewa atas banyaknya OPD yang  tidak hadir, dan meminta Sekda bisa memberikan evaluasi dan penjelasan kepada kami khususnya fraksi PAN.

Fraksi PAN sependapat dengan pemerintah mempercepat infrastruktur dan pemerataannya. Fraksi PAN juga mempertegas pansus terhadap singkronisasi  program kerja antar OPD dan menerima LKPJ Bupati.

Markaban yang mewakili fraksi PDIP, hampir sama  dan menegaskan catatan rekomendasi pansus untuk ditindaklanjuti, agar ada komunikasi intensif antar OPD, mitra dan dewan  agar bisa tercapai program kerja yang dicanangkan menuju Tanjab Timur merakyat.

Ditambahkan Markaban, OPD harus memiliki  inovasi dan kreatifitas untuk menambah income Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu juga meminta eksekutif segera  menginventarisasi  dan merevisi perda yang tidak sesuai. begitu juga persoalan tapal batas, agar segera diselesaikan, berikut peta desa maupun kelurahan. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden no. 88,tahun 2017 tentang  tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, maka .merokemdasikan penyelesaian sengketa lahan hutan sehingga tidak menimbulkan gejolak. Catatan berikutnya adalah Perubahan data rastra, kelompok tani dan lain sebagainya agar OPD mendata ulang. Perubahan wilayah pesisir jadi lahan pertanian, agar segera disikapi  dengan meningkatkan dan memberdayakan petani untuk.mengurangi angka kemiskinan.  Begitu juga terkait sarana dan prasarana terhadap Pustu, Polindes dan Puskesmas segera di inventarisir untuk peningkatan pelayanan publik.

Dalam catatan Fraksi PDIP,  yang disampaikan Markaban   dan Fraksi Hanura yang disampaiakn oleh Hamzah pun mengamini apa yang disampaikan fraksi PAN dan begitu kecewa ketidakhadiran  OPD. Hal kritik yang bersifat obyektif dan membangun  dapat segera ditindaklanjuti, revitalisasi peran internal, tegas dan adil dari perencanaan sampai hilirisasi.

Muh Fadil yang membacakan kata akhir dari fraksi Bulan Bintang Indonesia, menyoroti Silpa sebesar 86 milyard rupiah,  fraksi berharap kedepannya tidak terjadi lagi dan perencanaan serta  pelaksanaan nya dengan baik, hasil Pansus dapat  ditindaklanjuti.

Fraksi Karya Demokrasi Nasional, Yudi Haryanto, cukup keras mengkritik terhadap OPD yang tidak hadir,. "yang terhormat satu staf ahli, Asisten sekda yang tidak ada, dan  wakil OPD yang mungkin PHTT (Pegawai Harian Tidak Tetap)", cetusnya.

Fraksi KDN juga mengkritik agar revisi Perda Tata Ruang/RTRW yang dilakukan tidak  merubah Kecamatan Sabak dari wilayah kota. Ijin perkebunan yang sudah dikeluarkan dan rencana yang akan dikeluarkan  terhadap salah satu perusahaan kelapa sawit dalam hal ini EWF. 

"Perusahaan EWF membangun jalan dan jembatan yang disinyalir tidak  sesuai dengan aturan Undang Undang yang berlaku".

Kata Yudi, perlu dievaluasi jabatan OPD  yang belum menunjukan kinerjanya sesuai visi misi Tanjab Timur  Merakyat.  Diakhir pandangan fraksinya, Yudi kembali mengkritisi OPD yang tidak hadir. 

"Atas nama fraksi sangat kecewa,  agar Setda menyampaikan kepada bupati atas ketidakhadiran  OPD  tanpa alasan yang jelas".

Setda Tanjab Timur, Sudirman, dalam sambutannya mewakili Bupati memohon maaf bupati dan wakil bupati tugas luar kota, dan apresiasi fraksi kekecewaan eselon 2 yang tidak  hadir dan dipastikan akan disampaikan terhadap bupati, tukasnya.

Meskipun ada beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam kata akhir/ pemandangan umum fraksi, kelima Fraksi DPRD kabupaten Tanjab Timur menerima LKPJ Bupati tahun anggaran 2017 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Abdulah Ihsan
views