_

Datuk Hendro; Masyarakat Adat Harus Dilibatkan Dalam Penentuan Tapal Batas

HNCK8306-730x487
ilustrasi: peta sungai batanghari

MUARO JAMBI - Soal tapal batas desa, kecamatan di kabupaten Muaro Jambi bisa di bilang masih bermasalah. Banyaknya konflik antar desa berkaitan dengan tapal batas,  tanah adat, konflik dengan perusahaan yang mengklaim tanah desa sebagai bagian dari tanah hak pengelolaannya, terus bermunculan.

Kepala bidang pemerintahan desa Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Tapal batas memang belum selesai, masalahnya kebutuhan anggaran yang tidak mencukupi, tapal batas dinyatakan resmi setelah ada peraturan bupatinya, katanya saat ditemui Wartawan Waktoe diruang kerjanya (14/2).

"Tapal batas yang segera bisa diselesaikan pun dibantu dari MHCI sebuah lembaga NGO dari Jakarta yang fokus  penyelesaian hanua di kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu, untuk yang lain belum bisa diselesaikan.

Untuk menentukan tapal batas menjadi kewenangan Badan Informasi Geofisial. Dari kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu masih ada 11 Desa yang masih dilakukan pembahasan untuk mendapatkan Perbud.

"Tenaga pemetaan harus punya sertifikasi dan sesuai Permendagri 45 th 2015, penetapan dan penegasan batas desa, dinyatakan sah jika sudah ada perbupnya".

Untuk kecamatan yang lain, atau desa yang lain meskipun dibawah clear, tidak ada masalah tetap harus di cek ulang meskipun disesuaikan dengan  peta dasar sebagai  penegasan, kesesuaian dan pelacakan kembali, meskopun titik kordinat sudah ada, pungkasnya.

Sementara itu ketua dewan adat melayu kabupaten Muaro Jambi Datuk Hendro dalam kesempatan yang berbeda menegaskan, sudah mengusulkan sejak bupati yang lama,  agar dalam penentuan batas wilayah desa para tokoh adat, sesepuh desa bisa dilibatkan, karena sesepuh inilah yang paham betul sejarahnya.

baca juga : http://waktoe.com/post/dprd-muaro-jambi-dukung-warga-simpang-duren-jaluko-dalam-kasus-lapangan-bola

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Ihsan abdulah Nusantara
views