_

Dewan Berang  OPD Tak Hadiri Sidang

DPRD Berang atas ketidakhadiran Kepala OPD saat sidang paripurna  penyampaian kata akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2017

HNCK8306-730x487
Kursi kursi yang diperuntukan bagi kepala OPD kosong, saat sidang paripurna DPRD Tanjab Timur dalam agenda Penyampaian Kata akhir LKPJ Bupati APBD 2017

JAMBi - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanjab Timur kecewa atas ketidakhadiran pejabat eselon  dua yang notabene sebagai kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam sidang paripurna dewan. Sabak, 27/4/2018.

Seluruh fraksi ini menyampaikan kekecewaannya yang disampaikan dalam kata akhir fraksi-fraksi di sidang paripurna dewan dalam agenda pemandangan akhir atas catatan pansus Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban APBD tahun 2017.

Dihadapan peserta sidang bahkan Yudi Haryanto, yang mewakili Fraksi Karya  Demokrasi Nasional, menyindir terhadap kehadiran OPD yang hanya mewakilkan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT), "yang terhormat utusan OPD yang mungkin berstatus PHTT",  kata Yudi  dalam kutipan kata akhir.

Begitu juga fraksi PAN, PBBI, Hanura, PDIP, merasa kecewa atas ketidakhadiran OPD karena sidang ini penting terkait LKPJ Bupati.

Dalam kesempatan yang sama Setda Tanjab Timur Sudirman, memohon ijin atas ketidakhadiran bupati dan wakil bupati karena sedang dinas luar kota, serta mohon  maaf atas ketidakhadiran 34 OPD dalam sidang paripurna DPRD.

"Jumlah OPD di kabupaten Tanjab Timur ini ada 37, terjadi 3 kekosongan OPD, maka ada 34 OPD, sedang  yang hadir hanya 9 OPD".

Kata Sudirman, dari 34 OPD , saya hitung tadi ada 9 yang nampak hadir, kalau saya marahin disini tidak elok karena mereka tidak ada, maka kami pastikan  akan kami sampaikan kepada bupati.

Setda menambahkan saat dicegat media setelah selesai acara, mengatakan " saya yakin OPD yang tidak hadir karena dinas luar, namun kedepannya kita pastikan akan kita singkronisasi agenda sidang paripurna dengan jadwal dinas luar semua OPD, agar kejadian seperti ini tidak terulang".

Terkait dengan catatan fraksi Karya Demokrasi Nasional  yang meminta agar di evaluasi kinerja BUMD,Setda menjelaskan, kita juga sudah melakukan evaluasi kinerja BUMD, ada satu BUMD, agar bisa bekerja lebih optimal tapi memang belum ada anggaran manakala ada bisnis baru.

Diganti atau tidak pimpinan BUMD (badan Usaha Milik daerah) itu menjadi kewenangan Bupati". cetusnya.

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Abdulah Ihsan
views