_

DPRD Jambi 'Target' KPK Masih Nak Nyaleg

HNCK8306-730x487

JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan berkas dakwaan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai penerima duit ketok palu pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta belum lama ini.

Dalam dakwaan dibacakan duit diberikan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.  

Meski KPK belum mengumumkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meloloskan Data Calon Sementara (DCS) Calon DPRD periode 2019-2024 termasuk didalamnya yang disebut sebagai penerima duit ketok palu dalam berkas dakwaan KPK dan terancam sebagai 'Target'. Masyarakat semakin tidak percaya kepada partai karena banyak kader partai yang terjerat kasus hukum, termasuk korupsi.

Pengamat Sosial H Nasroel Yasier menegaskan, kalau bakal menjadi tersangka namun tetap ingin maju sebagai wakil rakyat, sebaiknya DPRD yang disebutkan tersebut menunjukkan keberanian moralnya untuk tidak lagi maju sebagai wakil rakyat di periode selanjutnya. 

"Mereka seperti sudah tidak memiliki rasa malu lagi, karena tidak akan kembali terpilih. Saat ini rakyat menunggu kejujuran dari para legislator tersebut dari pada akan menjadi problem hukum, lalu ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya sia-sia. Mereka-lah yang lebih tau itu," kata Nasroel, Senin 27 Agustus 2018.

Nasroel menyebutkan, semakin menurunnya kepercayaan publik kepada DPR sebagian besar disebabkan oleh citra DPR yang semakin memprihatinkan dan 'kelakuan' DPR yang belum membaik. Dengan sering dilakukan pesta demokrasi maka semakin mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik. Masyarakat ogah memilih partai ataupun legislator jika kondisi ketidakpercayaan tetap berlangsung hingga pemilu legislatif 2019. 

"Masyarakat sudah tidak peduli lagi siapapun legislatifnya. Ketimbang legislatif, Orang-orang akan lebih banyak terperdaya dan bertumpu harapan dalam memilih sosok presidennya," katanya.

KPK membeberkan para pihak penerima duit ketok palu itu. Duit untuk pimpinan dan anggota DPRD Jambi menurut jaksa berasal dari rekanan Pemprov Jambi. Permintaan duit dari DPRD selalu dibahas Zumi Zola bersama orang -orang kepercayaannya. Sebagai realisasi uang ketok palu, sejak bulan Januari 2017 sampai Mei 2017, Kusnidar membagikan uang kepada anggota DPRD Provinsi Jambi secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp 8,9 miliar.

Berikut rinciannya:

1. Fraksi Demokrat

Nasri Umar, Zainal Abidin, Hasani Hamid, Nurhayati, Effendi Hatta, Rahimah dan Suliyanti. Masing-masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta

2. Fraksi Golkar

Sufardi, Nurzain, M Juber, Popriyanto, Tartiniah, Ismet Kahar, Gusrizal dan Mayloeddin masing masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta. 

3. Fraksi PDI Perjuangan 

Zainul Arfan, Elhelwi, Misran, hilalati Badri dan Luhut Silaban masing masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta. Sedanggkan Melihaira hanya mendapatkan uang Rp 100 juta. 

4. Fraksi Gerindra 

Budi Yako, Chairil, Bustomi Yahya, dan Yanti Maria masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan. Sedangkan Muhammadiyah hanya menerima bagian uang Rp 150 juta dalam dua kali penerimaan.

5. Fraksi PKB

Syofian Ali, Tadjudin Hasan, Fahrurozi, Muntalia, Sainuddin dan Eka Marlina masing-masing mendapatkan uang ketok palu sejumlah Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan

6. Fraksi PAN 

Hasim Ayub, Agusrama dan Wiwit Iswara mendapatkan masing-masing uang ketok palu Rp 100 juta. Sedangkan Supriyono hanya menerima bagian uang Rp 50 juta

7. Fraksi PPP

Syofian, Mauli, Parlagutan dan Hasan Ibrahim masing-masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan.


8. Fraksi Bintang Reformasi

Rudi Wijaya, Rahmad Eka Putra, Suprianto dan Nasrullah Hamka masing-masing mendapatkan uang ketok palu Rp 100 juta

9. Fraksi Restorasi Nurani

Cekman, Jamaluddin, Isrono, Edmon, Salam HD dan Kusnindar masing-masing mendapatkan uang ketok palu sejumlah Rp 200 juta

Kemudian pimpinan DPRD menerima uang ketok palu APBD TA 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Cornelis Buston sejumlah Rp 100 juta yang diserahkan oleh Muhammad Imaduddin alias IIM.

2. Zoerman Manap, menerima uangtahap pertama sejumlah Rp 200 juta dari Dody Irawan yang diserahkan oleh Muhammad Imaduddinmelalui Sufardi Nurzain. Selanjutnya uang tahap kedua sejumlah Rp 200 juta diberikan oleh Endria Putra.

3. AR Syahbandar, menerima uang tahap pertama Rp 300 juta pada Januar 2017. AR Syahbandar beberapa minggu kemudian menghubungi Dody Irawan meminta sisa uang ketok palu sejumlah Rp 300 juta.

Dody Irawan meminta sisa uang untuk AR Syahbandar di showroom milik M Imaduddin. Selanjutnya Dody Irawan bersama Zulfikar menyerahkan tas berisi uang Rp 300 juta. kepada AR Syahbandar.

4. Chumaidi Zaidi, menerima uang tahap pertama sejumlah Rp 450 juta pada Januari 2017. Chumaidi pada April 2017 m enghubungi Dody Irawan menanyakan sisa uang ketok palu untuk dirinya.

Selanjutnya Dody Irawan meminta Budi Nurahman mengambil uang Rp 200 juta yang telah disediakan Muhammad Imaduddin untuk kemudian diserahkan kepada Chumaidi Zaidi.

Doddy Irawan lanjut jaksa meminta M Imaduddin menyerahkan uang tambahan ketok palu Rp 140 juta untuk 27 orang anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi kepada Zainal Abidin di rumahnya di Telanaipura yang disaksikan Veri Aswandi. 

"Bahwa setelah direalisasikannya pemberian uang ketok palu tahap pertama dan kedua kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi Rp 13,090 miliar masih terdapat kekurangan yakni 8 orang yang belum menerima pemberian uang ketok palu TA 2017 tahap kedua. Atas kekurangan tersebut, Kusnindar menanyakan kepada terdakwa perihal penyelesaian kekurangan uang ketok palu TA 2017 dan dijawab terdakwa agar Kusnindar berkoordinasi dengan Dody Irawan," papar jaksa KPK.

Jaksa dalam surat dakwaan juga memaparkan pemberian terkait APBD TA 2018. Penyerahan uang ketok palu kedua iini dilakukan lewat perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi yakni

1. M Juber selaku anggota DPRD dari Fraksi Golkar menerima uang ketok palu untuk dibagikan ke 7 anggota Fraksi Golkar Rp 700 juta.

2. Tadjudin Hasan, selaku anggota DPRD Fraksi PKB menerima uang ketok palu untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi PKB sejumlah Rp 600 juta

3. Pembagian uang ketok palu di rumah dinas Saipudin. Jaksa menyebut ada tiga kantong plastik hitang berisi duit Rp 1,7 miliar yang diperuntukkan kepada tiga perwakilan fraksi, yakni Fraksi PAN sejumlah Rp 400 juta, Fraksi Demokrat Rp 800 juta dan Fraksi Gerindra Rp 500 juta.

Menurut Pengamat Politik, Bahren Nurdin, memang tidak mudah untuk memilih dan menentukan orang-orang yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Masyarakat harus terus diedukasi agar pandai dan jeli melihat calon wakil mereka. 

"Sekilas tampak sama. Sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Namun, jangan sampai terperdaya karena saat ini mereka lagi bersemangat dan bicara lantang untuk rakyat. Mereka akan berjanji membangun jembatan walau pun di sana tidak terdapat sungai," katanya.

Lantas, seperti apa sebenarnya caleg-caleg ideal yang harus dipilih? Tentu mereka yang memiliki kualitas. Paling tidak ada 3 kualitas yang harus mereka miliki. 

Pertama, kualitas mental dan moral. Ini sangat penting dan mendasar di tengah terjadinya krisis moral pada negeri ini. Ada bengitu banyak pejabat (termasuk di dalamnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat) yang tertangkap aparat penegak hukum karena melakukan tindak pidana korupsi alias jadi koruptor.

Maka tidak ada salahnya bagi masyarakat untuk melihat secara jeli keseharian caleg yang ada. Track record mereka selama ini di tengah masyarakat seperti apa. Sangat tepat pula jika kemudian KPU mengeluarkan aturan narapidana korupsi (koruptor) dilarang mencalonkan diri. Mereka dianggap telah ‘cacat moral’. Koruptor sama dengan maling, dan maling dilarang jadi pemimpin di negeri ini. Jabaran tentang moral ini tentunya sangat luas. Namun secara singkat dapat divisualisasikan dengan satu kata ‘integritas’. 

Kedua, kualitas intelektual. Persoalan bangsa ini sangat banyak dan kompleks. Dibutuhkan para pejabat negara yang cerdas dan cergas (cekatan). Mereka harus memiliki hard-skill dan soft-skill. Memang indeks prestasi atau nilai rapor tidak dapat dijadikan satu-satunya alat ukur kecerdasan para caleg, tapi paling tidak bisalah dibuat sebagai acuan untuk melihat kualitas intelektual mereka. Pelajari indeks prestasi komulatif atau isi rapor sekolah mereka. 

Pelajari juga bagaimana mereka-mereka ini menghadapi atau menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Bagaimana mereka mengelola kecerdasan emosional dalam memecahkan berbagai persoalan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan orang-orang sekitar atau masyarakat tempat domisilinya para caleg. Bukan pula menjadi ukuruan mutlak, tapi dapatlah dijadikan referensi dalam melakukan penilian.

Ketiga, kualitas kerja. Pelajari program-program yang ditawarkan. Visi apa yang mereka bawa sebagai anggota legislatif. Seberapa masuk akal program-program yang mereka rencanakan. Tujuan apa yang hendak mereka usung. Jangan sampai masyarakat terkecoh dengan ‘janji-janji’ yang sesungguhnya tidak dapat ditepati. 

Mempelajari visi, misi dan program kerja para caleg sangat penting untuk dilakukan oleh masyarkat sebelum menjatuhkan pilihan. Janji-janji politik yang mereka buat harus benar-benar yang masuk akal dan realistis. 

Akhirnya, negeri ini sedang membutuhkan para anggota legislatif yang berkualitas untuk mengurai segala persoalan yang ada. Perwakilan rakyat tidak hanya sekedar datang, duduk, diam dan duit (D4) sebagaimana stigma yang berkembang di tengah masyarakat saat ini. 

"Mereka harus hadir dengan visi, misi dan program yang jelas dan realistis. Jika itu terpenuhi, maka itulah caleg pilihan hati. Pilihlah dengan hati dan penuh hati-hati agar mereka memimpin dengan sepenuh hati," Bahren menegaskan.

Penulis : Ramadhani

Penulis Tim redaksi

Editor Ihsan Abdullah
views