_

DPRD Muaro Jambi Dukung Warga Simpang Duren, Jaluko Dalam Kasus Lapangan Bola.

HNCK8306-730x487
warga melakukan aksi di gedung DPRD Muaro Jambi untuk meminta dukungan agar aset lapangan desa Simpang Duren tetap menjadi aset masyarakat

MUARO JAMBI - Warga setelah dari Pengadilan Negeri Sengeti melanjutkan aksi di gedung Dewan dan meminta anggota dewan untuk bisa membantu khusus dewan dapil Jaluko. Namun karena dewan baru menerima kunjungan kerja, hanya dua (2) anggota yang keluar untuk menemui warga yang sedang aksi. Lagi lagi warga meneriakan dewan agar mengetahui kesulitan masyarakat. Dan, pendemo meminta pakta integritas dukungan dewan.

Salah satu anggota dewan meminta perwakilan untuk duduk bersama bersama dewan (komisi A), minta 10 orang. Tapi demontran meminta semuanya. 

Kondisi sempat memanas, karena warga minta semua bisa masuk, perwakilan dewan hanya bisa menerima maksimal 15 orang karena ruang komisi yang terbatas, warga tetap bersikukuh, saat warga merangsek akan masuk melalui pintu samping dihalau oleh pihak keamanan dan akhirnya warga menunggu di ointu utama sambil tiduran, ada juga yang duduk menunggu keputusan dewan, akhirnya mereka diperbolehkan masuk ruang sidang utama.

Diruang utama, diterima anggota dewan dipimpin langsung oleh salah satu pimpinan dewan Edison dan ketua Komisi A Faturi dan Kapolsek Jaluko Akil.

Suatu demokrasi ada aturannya, berbahasa dan bersopan santun, " dulu waktu muda saya main bola disitu", kata Edison saat membuka audiensi.

Kurniawan Aditya (18) koordinator aksi menyampaikan, bahwa masyarakat Simpang Duren terdzolimi dan minta untuk mendapatkan  dukungan. 

" Saya, Pemuda mengetahui lapangan milik masyarakat desa, dan sekarang kok ada yang menggugat, Setiap kegiatan ada disitu dan ijin melalui pemerintah desa bukan individu jadi secara defakto milik desa".

Sementara, Sekdes Muh Pramono N menambahkan tiga (3) bulan yang lalu gugatan oleh Zulkipli yang juga warga  setempat, anak dari Arafani yang membeli tanah dari Daut bin Ropin warga  Mestong.

Ditambahkan,  Zulkipli pernah  membuat pernyataan tidak akan menggugat lapangan, Sekolah, Gedung, Masjid namun ternyata surat pernyataan itu dicabut, dan ada tembusan ke DPRD.

"Apakah benar temhusan surat diterima oleh DPRD?"

Dilemanya, Gugatan timbul setelah saksi di surat pernyataan meninggal dunia semuanya.

"Ini aset kabupaten, aset kecamatan, aset desa yang digugat dan ada kejanggalan dalam gugatannya maka ini diduga ada pemalsuan surat jual beli".

Jika pemerintah sudah lengah maka tanah akan diserobot oleh pihak pihak lain, cetusnya.

Wakil pimpinan Dewan, Edison," aset disana ada Masjid, SMP, MI, Lapangan, kalau sampai dimenangkan zulkipli semua akan menjadi aset pribadi nya.

"seharusnya Kalau kantor Dewan ada di sana berarti dianggap aset negara, ini fakta aset pemerintah".

Beberapa anggota dewan menambahkan bergantian dimana Dewan tidak bisa mengintervensi hukum, ada juga yang mengatakan jika itu jual beli dari orangtua  bisa ditelusuri surat hibah/ waris begitu juga dokumen dari pemerintah desa. Bisa saja dihibahkan ke pemerintah tetapi dokumen asli masih di pihak ahli waris yang memiliki, dan pihak pemerintah belum tercatat, maka Salah  satu upaya, meminta ke BPPKAD sudah tercatat atau belum.

"Jangan takut kalau dia menang karena kita masih bisa kasasi, hukum harus dilawan dengan hukum", kata dewan yang lainnya.

Muh Jama'ah Anggota komisi B yang hadir menyampaikan, permasalahan tanah bisa perdata dan pidana. " jika surat jual beli ini palsu maka bisa digugat pidananya".

Bisa dilakukan uji forensik,  Jika dikeluarkan 1960 dan Obyek yang dijadikan apakah benar, Apakah surat yang tertera sesuai dengan fakta, cetusnya.

Ketua Komisi A, Faturi mengatakan, besok (15/2) akan  memanggil bidang aset, bahkan akan mengusut sampai di kabupaten Batanghari karena kabupaten Muaro Jambi pemekaran dari sana. Dan, besok akan mengundang juga perwakilan warga, pemdes Simpang Duren dan Camat Jaluko, termasuk untuk merekomendasikan bagian hukum untuk melakukan pendampingan hukum jika tidak ada biaya.

Warga yang lain mengusulkan, Tanah  warga adalah tanah adat, maka meminta  masyarakat adat untuk dilibatkan dan ikut campur.

Ditambahkan anggota dewan yang lain, berdasarkan UU no 5 / 79, SMP itu biasanya satu paket dengan lapangan dalam surat hibah.

Wakil Pimpinan Dewan Edison menambahkan, uji forensik sangat penting terhadap akta jual beli mulai dari ejaan bahasa, tinta, mesin ketik, kertas, dan materai juga berbeda jika dibuat tahun 1960.

Aset pemda ada mengelilingi lapangan, maka jika tidak tercatat diduga kelalaian para sesepuh dulu tidak mencatat maka Obyek sengketa  bias dan Remang-remang maka butuh ahli hukum untuk menganalisa, kata Muh Jama'ah menambahkan

Baca juga :  http://waktoe.com/post/miliki-akte-jual-beli-zulkipli-minta-lapangan-desa

 

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Ihsan abdulah Nusantara
views