_

Fachrori Umar; Tingkatkan SDM PKK Untuk Mampu Jalankan Program Kerja

Perpres 99/2017 memberikan ruang gerak yang leluasa bagi Tim Penggerak PKK untuk menjalankan 10 program pokok PKK.

HNCK8306-730x487
plt GUbernur Jambi Fachrori Umar

JAMBI - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umar membuka acara Rapat Konsultasi Tim Penggerak (TP) PKK se Provinsi Jambi kantor Gubernur. Jambi, 2/5/2018
Dalam sambutannya, Fachori Umar  menyambut baik adanya rapat konsultasi PKK, karena bisa dijadikan ajang silaturahmi dan  singkronisasi program kerja,  serta berharap sebagai kader menghayati  bahwa PKK sebagai penggerak pembangunan menuju keluarga sejahtera, beriman,  bersatu dan kesetaraan gender.
Masih dengan gayanya yang lugas dan banyak canda, Fachrori Umar juga mendukung 10 program pokok PKK, namun kader harus mampu meningkatkan SDM nya.
"Dengan semangat Asah, Asih dan Asuh  cita-cita dapat diwujudkan bersama", Kata Fachrori.
Ketua Dewan Penyantun Dasa Wisma ini pun berpesan, Dasa Wisma, Posyandu dan Paud  dapat diperhatikan dengan baik,  karena ini memberikan pelayanan kesehatan, keluarga balita,  dan peningkatan ekonomi keluarga serta pemahaman ragam pangan. PKK harus menyusun program kerja  dan pelaksananya juga baik, pungkasnya.
Setelah acara resmi dibuka oleh Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, dilanjutkan pemaparan program kerja TP PKK tingkat kabupaten se  provinsi Jambi.
Diskusi dan pemaparan materi yang diadakan sebelum acara resmi dibuka pun dilakukan, untuk mengisi waktu sambil menunggu Plt Gubernur Hadir. Pemateri disampaikan oleh Kepala DP3AP2 Provinsi Jambi yang sekaligus juga sebagai wakil ketua TP PKK Provinsi,  Luthpiah Azis dan Kabid PMD Qomaruzaman.
Dalam sesi tanya jawab ada beberapa maslah yang mengemuka seperti yang disampaikan, Sapri selaku Camat dari Kabupaten Bungo yang menyampaikan, dana desa  untuk pembinaan PKK tidak cukup,  begitu juga disampaikan Saryono Kepala DP3AP2 kabupaten Batanghari, yang selama ini sering dijadikan bulan-bulanan anggota Dewan, namun dengan munculnya Perpres 99/2017 tentang Gerakan PKK merasakan lega karena memiliki payung hukum yang kuat dan berharap segera dapat disosialisasikan.
Masih dalam sesi tanya jawab, persoalan transportasi menjadi kendala karena jarak tempuh yang jauh saat melakukan pembinaan PKK maupun acara-acara PKK.
Luthpiah Azis, menjelaskan, Dana desa ada aturannya, kuncinya adfa di musrenbangdes, maka PKK harus dilibatkan. "ada berbagai sumber pendapatan dialokasi dana desa, maka mekanismenya masuk dalam rencana keuangan desa (APBdes)begitu juga untuk kecamatan", jelasnya.
Kata Luthpiah, kita harus mampu merubah Minset dan membiasakan melakukan rapat koordinasi sebelum disampaikan dalam musrenbangdes menegenai program kita, karen tujuan kita untuk meningkatkan dan memperjuangkan keluarga menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera.
Wakil ketua 1 TP PKK propinsi yang juga sebagai istri Plt Gubernur, menyampaikan rapat konsultasi sarat makna,  karena munculnya Perpres 99/2017 tentang gerakan PKK, dan nantinya akan diatur melalui peraturan mentri dalam negeri. 
"keutuhan, kerukunan keluarga pangkal kesatuan NKRI, kesetaraan, saling membutuhkan  semangat relawan tanpa pamrih itu tujuan TP PKK", jelasnya.
Rapat Konsultasi TP PKK se Provinsi Jambi mengambil Tema Tingkat kinerja kader PKK perkuat kemitraan dan sinergitas untuk mendukung terwujudnya  keluarga sejahtera  dan Jambi tuntas 2021. Turut hadir dalam acara pembukaan Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kepala OPD dan para kader TP PKK se provinsi Jambi. dalam kesempatan tersebut tidak terlihat Ketua TP PKK Provinsi Jambi yang dijabat  oleh Istri Zumi Zola Gubernur Non Aktif.

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor abdulah Ihsan
views