_

Gerindra Kota Yogyakarta : Pernyataan Sikap Panwaslu Kota Yogyakarta Terkait Alat Peraga Kampanye Perlu Dikaji Ulang

HNCK8306-730x487
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta Anton Prabu Semendawai

Waktoe.com - YOGYAKARTA, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sikap terkait alat peraga kampanye dan sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Pernyataan sikap tersebut diungkapkan Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Iwan Ferdian Susanto dihadapan awak media saat menggelar jumpa pers di Diskominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Jumat (23/03).

Dalam pernyataan sikap itu Panwaslu Kota Yogyakarta meminta Parpol peserta Pemilu 2019 dan kadernya untuk tidak melakukan kegiatan kampanye serta tidak memasang alat peraga kampanye dalam bentuk apapun sebelum tanggal 23 September 2018. 

"Peraturan ini berlaku sejak 18 Februari hingga 22 September 2018. Apapun alat peraga kampanye baik itu bendera, spanduk, yang mengarah kepada citra partai dan orang yang merupakan kader dari partai," katanya.

Ditambahkannya, tidak hanya sekedar memasang alat peraga kampanye dijalan, parpol peserta Pemilu 2019 dan kadernya juga tidak boleh melakukan kegiatan kampanye dan memasang alat peraganya di dalam media sosial. "Di medsos pun tidak boleh dilakukan kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga serta atribut partai," tambahnya.

Bahkan untuk gerobak dan warung serta ambulan yang memasang foto kader dan lambang partai juga tidak diperbolehkan.  Parpol hanya boleh memasang alat peraga kampanye dalam acara sosialisasi internal dan pendidikan kader partai.

"Itupun pada saat acara berlangsung dan disekitar tempat berlangsungnya acara sosialisasi tersebut, dengan catatan panitia acara melaporkan kegiatan acara tersebut kepada Panwaslu Kota Yogyakarta minimal 1 hari sebelum pelaksanaan acara. Dan alat peraga kampanye yang dipasang ditempat berlangsungnya acara wajib dilepas setelah acara selesai," jelasnya.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto, pihaknya mengaku telah melakukan sosialisasi kepada partai politik peserta Pemilu 2019 pada tanggal 21 Februari 2018, untuk itu parpol, simpatisan, dan kader partai wajib menjaga keamanan, ketertiban agar tercipta suasana yang aman, damai dan nyaman serta kondusif di Kota Yogyakarta.

"Kami sudah mendapat temuan adanya beberapa gerobak yang memasang lambang parpol serta warung angkringan yang memakai wajah kader dan ada lambang partai. Serta kami sudah melakukan pencegahan acara senam massal yang akan diselenggarakan di salahsatu sekolah di wilayah Kota Yogyakarta dengan melibatkan salahsatu partai politik. Dan nantinya partai politik juga tidak diperbolehkan melakukan kampanye di lapangan milik pemerintah, sekolah, serta kami juga melakukan pengawasan iklan kampanye di lembaga penyiaran dan media massa," terangnya.

Sementara itu secara terpisah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta, Anton Prabu Semendawai, mengaku pihaknya belum menerima sosialisasi yang dimaksud serta dirinya menganggap pernyataan sikap yang dikeluarkan Panwaslu Kota Yogyakarta perlu dikaji ulang.

"Kami dari partai politik selalu tetap akan menjaga keamanan dan ketertiban. Tetapi identitas partai itu memang harus dimunculkan kecuali kalau sudah memasuki masa tenang. Jadi bagaimana kita tahu itu sebuah partai politik kalau tidak dimunculkan. Ini kan namanya demokrasi," katanya.

Lebih lanjut Anton Prabu menyampaikan yang perlu diatur adalah lokasi alat peraga kampanye, tetapi apabila sampai larangan kepada acara, penayangan di media massa dan medsos itu kurang pas. "Ini kan masih dalam tahapan Pemilu belum masuk kedalam masa kampanyenya, lagian kalau sampai ambulan dilarang itu kurang pas. Kalau diatur kami juga sepakat tapi dilihat dulu masanya, seperti aturan tidak boleh memasang alat peraga kampanye di ring satu," katanya.

Anton Prabu juga menambahkan pernyataan sikap Panwaslu Kota Yogyakarta dianggap terlalu dini, sedangkan untuk calon legislatif saja belum ditentukan. "Sedangkan untuk di medsos adalah ranah privasi selama tidak melanggar UU ITE kenapa harus dipermasalahkan, tetapi apabila kita memperkenalkan program-program kita kenapa harus dipermasalahkan. Karena saat ini kecenderungan orang sekarang kan mendapatkan informasi dari media sosial. Jadi kalau itu juga dilarang bagaimana orang-orang akan tahu perkembangan kita," pungkasnya.

Penulis IBRAHIM UMAR

Editor IBRAHIM UMAR
views