_

Ismail; PTSL Gratis Untuk Seluruh Warga

HNCK8306-730x487
ilustrasi : sertifikat tanah

JAMBI - Banyaknya konflik Agraria, antara warga dengan perusahaan atau tapal batas antar warga dan antar desa, bisa diselesaikan dengan pemetaan lahan melalui PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau sebutan umum dimasyarakat Program Nasional (Prona) memiliki tujuan sebagai alat ukur pemetaan tanah tanah yang belum terdaftar. Sabak, 24/7/2018

Hal ini disampaikan kepala Kantor Pertanahan kabupaten Tanjab Timur, Ismail kepada Kantor Berita Waktoe diruang kerjanya (23/7), PTSL sebagai penggantinya Prona bertujuan untuk dapat terciptanya peta tunggal, desa menjadi lengkap lahannya tertata.

" Kita nantinya akan mengetahui kepemilikan atas tanah tersebut".

Kata Ismail, Kabupaten Tanjab Timur ditarget mampu menerbitkan sertifikat bidang tanah sejumlah 8000 bidang pada tahun 2018.

Langkah yang kita lakukan dengan terlebih dahulu sosialisasi ke desa-desa,  kemudian desa akan mendaftarkan secara kolektif ke pertanahan, selanjutnya ATR (Agraria dan Tata Ruang), akan melakukan kajian dan pemetaan.

"Prioritasnya adalah jika ada lahan kosong diprioritaskan, jika ada masalah kita petakan, intinya mengerucut pada pemetaan", jelas Ismail.

Tanah yang bisa didaftarkan hampir sama seperti Prona, mulai dari Sporadik, jual beli, hibah waris.

Kata Ismail, dalam proses penyertifikatan bidang tanah ini terbagi dalam Dua kategori, bidang tanah untuk perumahan dengan batasan luas maksimal 33 tumbuk atau seluas 3300 Meter Persegi, masih dibebaskan kepemilikannya tidak harus ber KTP setempat, sedangkan untuk perkebunan, harus ber KTP setempat  kecuali absentee.

Maka, bagi warga masyarakat yang memiliki lahan diluar desa yang jauh hanya bisa dimiliki maksimal 2 tahun.

"Warga yang memiliki lahan perkebunan diluar desa harus dirubah jadi Hak Guna Usaha (HGU)", tegasnya.

PTSL bagian dari penyelidikan,  kita melalui desa agar mendaftar, seperti lahan lahan tidur. ATR memiliki kuasa untuk melakukan penelitian.

"Jika kita temukan Sertifikat bidang tanah perkebunan milik warga diluar desa tersebut ATR bersama Kementrian bisa mencabut hak milik".

PTSL 2018 ini tidak harus jadi Sertifikat  yang lebih utama adalah pemetaannya. Jika belum selesai bisa dirampungkan di 2019, tukas Ismail.

Pemetaan seperti apa dalam PTSL ini?, Ismail menerangkan, pemetaan ini akan kita bagi dalam 4 Cluster. Kluster 1, kelompok yang bisa diterbitkan Sertifikat, Cluster 2, kategori bidang yang  bersengketa, Cluster 3, karena  berkas belum lengkap dan Cluster 4 tanah yang sudah bersertifikat  kita petakan.

Proses PTSL ini kita langsung  turun sosialisasi, kita turunkan  tim untuk cek lapangan, kita kaji alas hak/ dokumen-dokumennya baru tim ukur kelapangan.

Sala satu kendala adalah Peraturan Bupati terhadap tapal batas yang belum selesai, ini memang berpengaruh dalam pengurusan sertifikat,  namun kita akan memakai pedoman batas alam sebagai dasar.

Saat disinggung seberapa yang sudah selesai?, Ismail menginformasikan, Sudah proses pencetakan sertifikat 180 cetak hingga hari ini (23/7), pelaksanaan terus berjalan hingga akhir tahun anggaran diharapkan bisa rampung.

"Dari pemohon PTSL yang sudah masuk entry data sejumlah 1304".

Tambah Ismail, PTSL tidak dipungut biaya, karena sudah dianggarkan oleh Negara.

Saat disinggung kecukupan Sumber Daya Manusia yang mengurus PTSL, Ismail menyampaikan tim terbagi dari Sosialisasi, Pengukuran, Verifikasi berkas ditambah Panitia Lokal dalam hal ini kepala desa dan mereka juga sudah mendapatkan honor dari ATR.

 

Pemda Harusnya Hadir

Program PTSL ini bukan hanya program ATR tetapi program bersama (Pemerintah), harusnya Pemda hadir untuk memberikan dana pendampingan untuk honor para pembantu di lapangan seperti aparat pemerintah desa yang membantu pelaksanaan program.

Karena terbatasnya anggaran dan jarak tempuh serta medan yang sulit.

"Dengan program ini pasti terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Problem dimasyarakat yang kita temui dalam program PTSL kebanyakan soal KTP dan banyaknya lahan.

Program yang menjadi prioritas saat ini dengan jumlah sekitar 47.000 desa diharapkan setiap  desa memiliki satu juru ukur.

Jadi silahkan mendaftarkan diri bagi tamatan SMA Jurusan IPA atau SMK jurusan Teknik Bangunan  yang nilai Matematikanya minimal Tujuh (7). "Nanti mereka mendapatkan pendidikan di Kanwil Karena SK nya dari sana".

Para Juru Ukur ini bukan PNS tetapi tenaga ahli yang mendapat gaji dari Kantor Pertanahan, pungkasnya.

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views