_

Kadishub dan Kabag Humas Pemkot Jambi Bebas Putusan Panwaslu

HNCK8306-730x487

Kadishub Saleh Ridho dan Kabag Humas Abu Bakar/net

JAMBI - Dua pejabat Pemerintah Kota Jambi bebas dalam putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jambi atas dugaan ketidaknetralan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Jambi tahun 2018.

Dua pejabat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Saleh Ridho dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Jambi Abu Bakar. 

Saleh Ridho dilaporkan oleh Naguib Alkaf diduga sebagai aktor dalam video tengah beredar di masyarakat yang berdurasi 02 menit 06 detik. Puluhan petugas sedang melakukan apel di salah satu lapangan terbuka di sebuah tempat bongkar muat barang di kota Jambi. Terdengar percakapan, antara pimpinan kepada seluruh para petugas yang akan diberikan Sembako, asalkan turut mensukseskan pemilihan Walikota Jambi pada Rabu 27 Juni 2018.

Video itu diduga sengaja direkam oleh seorang petugas di saat apel berlangsung pada bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Didalam suara video disebutkan bahwa 180 petugas yang belum mendapatkan sembako diberikan menjelang hari raya idul Fitri. Sembako tersebut bantuan langsung dari Walikota Jambi non aktif.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho, Ia tak pernah menyebut kepada para anak buahnya untuk mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Jambi nomor urut dua, Syarif Fasha dan Maulana. 

"Tidak ada saya menyebutkan untuk mencoblos nomor 2. Yang saya minta sukseskan tanggal 27 jangan sampai tidak memberikan hak suara. Untuk sembako itu wacana, tetapi tidak jadi diberikan karena saya khawatir. Lalu saya membeli sembako dengan dinas Peridag Kota Jambi untuk diberikan kepada TKK (Tenaga Kerja Kontrak, red),"  kata Saleh Ridho.

Karena kurang alat bukti pendukung sebagai suatu pelanggaran, Saleh Ridho bebas dalam putusan Panwaslu. 

"Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa suara di video tersebut adalah suara terlapor Kadishub, lalu tidak ada saksi yang mengetahui suara itu suara terlapor serta tidak ada pengakuan dari terlapor bahwa suara itu merupakan suara dia," ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi, Ari Juniarman, Selasa lalu (26/06).

Sehari sebelum pelaksaan Pilkada, tiga pejabat Pejabat Pemkot Jambi yakni Assisten I Mukhlis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yan Ismar dan Kabag Humas Abu Bakar dilaporkan oleh Ahmad Kaspun Nasir atas dugaan yang sama 

Ahmad Kaspun memperkuat laporan dengan membawa beberapa lembaran sebagai alat bukti seperti satu lembar screenshot dari grup WhatsApp 'Fasha Mania' tergabung di dalamnya Kabag Humas Kota Jambi, Abu Bakar serta dua lembar screenshot Asisten I, Mukhlis, dan Kasat Pol PP Kota Jambi, Yan Ismar, keduanya tergabung di dalam grup WhatsApp 'We Love Fasha' serta memberikan emoticon like dan perkataan setuju yang dikirim oleh salah satu anggota di dalam grup tersebut berinisial J. Dipercakapan tersebut tertulis perintah yang mengkoordinir untuk memilih pasangan nomor urut dua.

Sabtu (30/06), Panwaslu telah memutuskan Assisten I Mukhlis dan Kasat Pol PP Yan Ismar terbukti melanggar Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara. Namun untuk Kabag Humas Abu Bakar turut tergabung di dalam grup tersebut, bebas dalam putusan Panwaslu.

"YI dan MKS melanggar kode etik ASN dan AB tidak terbukti sebagai tim sukses dan melanggar kode etik," ujar Ari Juniarman.

Terpisah, Pelapor Ahmad Kaspun Nasir menyayangkan putusan Panwaslu terhadap satu ASN yang tidak terbukti itu. Baginya alat bukti telah lengkap untuk ditindaklanjuti sebagai ASN yang melanggar.

"Kami memiliki barang bukti yang sama. Hanya saja tiga pejabat itu beda grup WhatsApp. Putusan Panwaslu tidak masuk di akal," kata Ahmad Kaspun, Sabtu (01/07).

Atas kekecewaan dalam putusan tersebut, Ahmad Kaspun menegaskan, akan segera membawa lembaran bukti ASN serta membawa hasil putusan Panwaslu ke Jakarta, mendesak lembaga terkait dapat bertindak sebagai aturan Undang - Undang berlaku melakukan evaluasi terhadap putusan dan kinerja Panwaslu Kota Jambi.

"Kita akan bawa laporan serta putusan Panwaslu ke Bawaslu RI, KASN dan DKPP," kata Ahmad Kaspun.

Penulis Ramadhani

Editor Abdullah Ihsan
views