_

Kadishub Kota Jambi Terancam Pidana Kurungan Enam Bulan

HNCK8306-730x487
Kadishub Saleh Ridho/net

JAMBI - Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho, terancam pidana kurungan selama enam bulan penjara. Ancaman tersebut ditegaskan Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi, apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan bukti pelanggaran tidak netral sebagai Aparatur Sipil Negara.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi, Ari Juniarman mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus mendalami pemeriksaan tersebut hingga batas yang telah ditentukan. Tiga orang Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Kota Jambi termasuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho, turut diperiksa petugas Panwaslu.

"Hari Selasa baru kita putuskan melanggar atau tidak," ujarnya, Minggu (24/06/2018).

Ari Juniarman menegaskan, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bukti pelanggaran tidak netral sebagai Aparatur Sipil Negara maka sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang apatur sipil negara maupun pejabat negara dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon tertentu, dipidana kurungan penjara. 

"Dengan ancaman maksimal enam bulan penjara," tegasnya. 

Pemeriksaan itu menyusul beredarnya video Dinas Perhubungan Kota Jambi dilaporkan oleh Naguib Alkaf atas dugaan keterlibatan ASN dalam kepentingan salah satu pasangan calon Walikota Jambi nomor urut dua, Syarif Fasha -Maulana. Laporan tersebut telah diterima Panwaslu dengan nomor laporan 07/LP/PW/Kota/05.01/VI/2018.

Tokoh Masyarakat Jambi, Usman Ermulan menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara menaati peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004, PP 52 tahun 2010, Surat Edaran Menpan RB, Surat Edaran Mendagri. Berbagai aturan tersebut dengan jelas-jelas melarang adanya ASN ikut terlibat dalam aksi dukung-mendukung bakal calon kepala daerah. Sanksinya tegas, berupa hukuman disiplin. Dari hukuman disiplin memiliki tiga tingkatan, yakni ringan, sedang dan berat. Bila terbukti melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan, sanksi terberatnya berupa pemecatan secara tidak hormat.

ASN berpolitik juga dapat dilaporkan langsung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, lalu ke Kementerian Dalam Negeri serta ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga Badan Kepegawaian Daerah. 

"Kita kasian dengan ASN yang sudah menjaga netralitas. Jangan karena ini ASN lain turut menjadi korban," kata Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode itu.

Menurut Usman, perbuatan dilakukan oleh oknum Dishub tersebut yang disinyalir mendukung salah satu pasangan calon walikota jambi demi kepentingan itu diyakini sebuah tekanan. 

"Apalagi yang Dia cari kalau bukan mempertahankan jabatannya di Dinas Perhubungan" kata mantan anggota DPR RI tersebut.

Penulis Ramadhani

Editor Abdullah Ihsan
views