_

Kantor DLH Pasang Spanduk Fachrori Umar Adalah Gubernur Jambi

HNCK8306-730x487
Spanduk yang terpampang di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup

JAMBI - Selembaran banner ucapan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jambi untuk dunia pendidikan menyatakan bahwa Fachrori Umar Gubernur Jambi adalah Gubernur definitif. 

Penyataan tersebut terlihat didepan kantor DLH Provinsi Jambi di jalan KH Agus Salim, Kota Baru bertuliskan "Menguat Pendidikan, Memajukan Kebudayaan". Pojok sebelah kanan terdapat logo pendidikan, lalu pada pojok sebelah kiri terdapat logo pemerintah provinsi Jambi.  Banner tersebut dipasang sebelum hari pendidikan nasional hingga hari  ini .

"Pada banner bergambarkan bahwa Fachrori Umar bertuliskan Gubernur Jambi, harusnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, di pojok bagian kiri Bapak PLT menggunakan baju menggunakan baju putih," kata Nia, pengendara motor melintas di kawasan tersebut, Kamis sore (03/05).

Lalu pada pojok bagian sebelah kanan gambar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jambi, Evi Frimawaty, dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH).

Sementara itu, Sekretaris DLH Provinsi Jambi, Sidik dikonfirmasi mengakui adanyan kesalahan pada banner tersebut. Pihaknya akan segera mengganti banner tersebut.

"Yo mohon maaf, gek di kasih tau staf yang pesan dan masang,  makasih koreksinyo," ujarnya, Kamis (03/05).

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menyerahkan surat keputusan (SK) penunjukan Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi pada Rabu (10/4/2018).

Hal ini dilakukan lantaran Gubernur Jambi Zumi Zola ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Zumi Zola sudah berstatus sebagai tersangka kasus korupsi terkait kasus dugaan suap senilai Rp 6 miliar.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saudara Zumi Zola selaku Gubernur Jambi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan ditahan," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo saat mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo di acara penyerahan SK tersebut, belum lama ini.

Penunjukan Plt Gubernur Jambi dilakukan sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 65 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa hukuman, dilarang untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah

"Guna menghindari kekosongan pimpinan pemerintahan daerah dan untuk menjamin kelancaran pemerintahan di Provinsi Jambi, maka selanjutnya pada Pasal 65 Ayat 4 diatur bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah," kata Hadi Prabowo. 

Penulis Ramadhani

Editor Abdulah Ihsan
views