_

Konflik Lahan Antara PT BBS vs Desa Sogo, Seponjen dan Tanjung Memasuki Babak Baru

Konflik lahan PT BBS dengan 3 Desa di Kecamatan Kumpeh memasuki babak baru dengan ditangani tim terpadu

HNCK8306-730x487
Rapat mediasi konflik lahan antara PT Bukit Bintang Sawit dengan desa Sogo, Seponjen, dan kelurahan Tanjung di ruang rapat bupati Muaro Jambi

JAMBI - warga yang terus melakukan perlawanan sejak 2015 yang merasa  di kriminalisasi oleh perusahaan perkebunan sawit (pt,. Bukit Bintang Sawit) mulai di selesaikan oleh Tim Terpadu Pemkab Muaro Jambi. Sengeti, 9 Nopember.
Sebelumnya perlawanan yang selama ini dilakukan sendiri, namun sejak adanya tim terpadu yang terdiri dari pemkab, Kepolisian, Kejaksaan, BPN dan institusi terkait lainnya, persoalan konflik agraria yang ada, satu demi satu diselesaikan.
Kali ini giliran konflik lahan antara desa Sogo, desa Seponjen, dan Kelurahan Tanjung yang berurusan dengan PT BBS.
Warga mulai mengumpulkan dokumen dan dugaan  adanya  pelanggaran untuk penyelesaian masalah melalui  jalur musyawarah.
Disampaikan perwakilan warga (Sekdes Sogo) berapa kali sudah melakukan komunikasi dengan pihak yang terkait.
Diceritakan, 2007 pernah ada kesepakatan tapal batas dan jelas berbatasan antra Sogo dan Tanjung dari pemerintah dan terakhir dari MCI dengan  hasilnya juga sama.
Puncaknya adalah adanya tim terpadu yang menyatakan desa Sogo tapal batasnya  sudah selesai dan berkekuatan hukum.
"Verifikasi dilapangan yang dikelola perusahaan BBS masuk wilayah kami (desa Sogo),  Dan perusahaan mengatakan sudah membeli", terang sekdes.
Kata Sekdes Jika membeli?, Beli dari siapa dan siapa yang menjual. Maka kita akan meminta kembali tanah kami.
Lanjut Sekdes, Dengan apa yang diputuskan bupati maka pihak perusahaan harus mematuhinya.
Kades Seponjen, mengatakan pembuatan jalan pernah kami cegah dulu, sempat berhenti karena tidak diawasi  jalan lagi. Dan seiring waktu pengelolaan habis tetap dikelola dengan alasan sudah dibeli.
Soal berunding sudah beberapa kali. Tawaran dulu bernilai 200 juta pernah ditawarkan ke saya. Dan saya bilang keputusan ada di warga itu yang saya sampaikan ke pak Herman (pihak BBS red)
Kata Kades, Baru baru ini muncul 1 juta rupiah  per KK, pak Herman undang saya lagi untuk membantu masalah tali asih itu, tapi saya tetap tidak bisa.
Dan harapannya tim yang baru jangan seperti yang dulu.
Tim audit menunggu tapal batas namun hasilnya tidak ketemu, pinta Kades.
Asisten 2 Setda Muaro Jambi, David, yang memimpin rapat mediasi mengatakan, tapal batas sudah muncul, dan nanti berunding dengan perusahaan berapa yang sudah diganti rugi. "Datanya ada dan kita urai, Kita harus mencari fakta lapangan", ungkapnya.
Rencananya kita akan turun ke lapangan pada 19/11 turun ke Sogo, karena desa ini tidak masuk dalam ijin HGU, imbuhnya.
David menambahkan,  tim terpadu hadir agar tidak terjadi konflik dilapangan. 
Maka, Sabtu, 10/11 Herman dari BBS, bisa komunikasi lanjut dan dihadiri camat Kumpeh 
David menambahkan, Manusia punya hati, perusahaan punya hati, mudah mudahan selesai.
Masalah Konflik lahan antara Pt BBS  dengan desa Sogo, Seponjen dan kelurahan Tanjung dan dusun Pulao Tigo kecamatan kumpeh.
David, mengatakan harus ada surat kuasa dari direktur perusahaan terhadap perwakilannya agar punya kekuatan hukum.
Kesimpulan mediasi awal di ruang rapat bupati diantaranya, Tim Terpadu meminta BBS dan perwakilan kelompok Saidi cs melanjutkan musyawarah di kantor camat kumpeh Sabtu 10/11. 
Selanjutnya Pihak pt BBS dan perwakilan kelompok Supriyadi cs dan Budiman cs akan melakukan musyawarah terhadap permasalahannya pada senin 12/11 dikantor camat kumpeh juga.
Sedangkan Tim Terpadu akan melakukan pengecekan lokasi lahan yang dikelola pt BBS didesa Sogo 19/11.
Dalam kesempatan tersebut juga disimpulkan, Selama proses musyawarah tim terpadu berharap semua pihak tidak ada kegiatan yang menimbulkan konflik.
Rapat, akan dilanjutkan pad 22/11 hari Kamis dikantor bupati.
Terhadap desa Sogo dipandang khusus, dan pengecekan mana lahan yang diganti rugi, mana yang belum, mana yg palsu.
Sementara camat Kumpeh,  menyampaikan atas kekhawatiran warga soal akan terbitnya HGU baru dari BPN provinsi.
Camat mengatakan, HGU tidak akan muncul, jika ada masalah maka tidak bisa ditindaklanjuti proses perijinan ya. Pun, jika ada maka bisa di PTUN.
Lanjut Camat Kumpeh, 8 bulan kami sudah menangani masalah ini, meski ada info  sudah lama.
Di BPN tidak ada permainan,  penerbitan HGU dari BPN provinsi tidak mau gegabah, dan BPN. meminta agar masalah yang ada diselesaikan terlebih dahulu.
Hasil di BPN, pihak berkompeten lahan  harus diluar Badan Restorasi Gambut, jika masuk maka tidak bisa diteruskan ijinnya.
Peta lokasi BRG harus ditetapkan terlebih dahulu oleh dinas kehutanan provinsi.
Camat Kumpeh juga menyampaikan Perusahaan pernah menyampaikan tali asih, 2013 ternyata titipan tidak sampai kepada masyarakat yang dimaksud.
Dwi dari WAlhi Jambi, membeberkan dimana BBS menanam sawit di Obyek 3 desa apabila dilakukan dengan baik, masyarakat akan iklas. Maka berharap segera selesai.
Saidi juga menambahkan, domain HGU di BPN provinsi maka berharap agar ada rekomendasi penghentian ijin HGU, BBS hanya memiliki ijin HGU di Seponjen dan Tanjung padahal hasil GPS Walhi Jambi BBS juga ada di desa Sogo.
Mentri Kehutanan sudah bikin surat ke BPN agar menghentikan proses HGU BBS, dan ijin lokasi harus di review ulang karena ijin yang dipegang BBS tidak masuk di desa Sogo.
Herman perwakilan dari Pt BBS dalam kesempatan tersebut meminta untuk proses mediasi yang dilaksanakan di kantor camat kumpeh terhadap masalah yang terkait dengan desa Seponjen dan dusun Pulao Tigo kelurahan Tanjung yang sedianya di laksanakan Sabtu 10/11 dan Senin 12/11 ditolak oleh pimpinan rapat (Asisten 2 Setda, Red).

??

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH. IHSAN
views