_

KPU Warning Kadisdik Muaro Jambi, Tokoh Masyarakat Malah Melaporkan ke Jakarta

HNCK8306-730x487

Tokoh Masyarakat Muaro Jambi 

JAMBI - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menegaskan mencoret nama Aparatur Sipil Negara aktif yang melanggar aturan, maju sebagai bakal calon anggota legislatif 2019-2024.

Posisi ASN sesuai aturan adalah netral, karena itu ada keharusan mengundurkan diri jika memutuskan maju sebagai bakal caleg. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jamb, M Sanusi mengatakan selain ASN, pegawai BUMN, BUMD, TNI/Polri harus menyertakan surat keterangan proses pengunduran diri yang disetujui oleh atasannya. 

Penegasan KPU tersebut, menyusul adanya salah satu pejabat aktif di Kabupaten Muaro Jambi maju sebagai bacaleg. Pejabat tersebut diketahui, Kepala Dinas Pendidikan Ulil Amri.

"ASN maupun pegawai BUMN, BUMD, TNI/Polri harus menyertakan surat keterangan proses pengunduran diri yang disetujui oleh atasannya. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak bisa menunjukkan surat pengunduran diri, maka Bacaleg akan dicoret," jelas Sanusi.

Masa pendaftaran caleg untuk pemilu 2019 dimulai sejak Rabu (4/7/2018) hingga Selasa (17/7/2018). Setelah itu, KPU dijadwalkan menyusun dan menetapkan daftar caleg sementara (DCS) pada 8-12 Agustus 2018. Masa kampanye pemilu 2019 akan berlangsung pada 23 September 2018 sampai 14 April 2019. 

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Muaro Jambi, Abdullah alias Acok mendesak kepada bupati Muaro Jambi memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya tersebut, diduga Ulil Amri melanggar Undang-undang sebagai Aparatur Sipil Negara maju berpolitik sebelum adanya surat pengunduran diri sebagai ASN.

"Kita minta Bupati Muaro Jambi segera mencopot pejabat tersebut," ujar Acok.

Acok menilai Ulil melanggar aturan sebagai ASN ditegaskan dalam PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN dan UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu umum yang disebutkan dalam pasal 240 ayat 1 huruf K yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memutuskan maju sebagai caleg harus mengundurkan diri begitu juga anggota TNI Polri aktif serta ASN.

"Bahkan kita sedang menyiapkan data melaporkan secara resmi ASN yang terlibat politik praktis ke Komisi ASN," kata Acok.

Selain itu, Acok mengakui telah mengantongi beberapa nama ASN terlibat politik praktis, termasuk di pemilihan walikota Jambi lalu yang secara langsung maupun tidak langsung berpihak pada kandidat tertentu.

Meski Acok tidak menyebutkan secara gamblang siapa saja nama ASN telah dikantongi tersebut. Namun Acok memastikan keterlibatan ASN itu dilakukan dengan sadar, untuk mencapai jabatan tertentu atau sekadar untuk mempertahankan jabatan strategis.

"Komisi ASN harus memberikan efek jera kepada ASN aktif yang jelas-jelas berpolitik praktis,"  tegas Acok di Jakarta, Rabu 1 Agustus 2018.

Penulis : Ramadhani

 

Penulis Ramadhani

Editor Ihsan Abdullah
views