_

Lahan 40 Ha Sitaan Negara Di Lintas Sabak Mulai Dikuasai Warga

Tak dikelola oleh PT WKS lahan seluas 40 Ha dikuasi warga

HNCK8306-730x487
Lahan 40 Ha yang diarsir kuning sitaan negara yang pengelolaannya diserahkan PT WKS mulai di kuasai warga, foto/istimewa

JAMBI - Tanah seluas lebih kurang 40Ha yang terletak di jalan Lintas Sabak KM 10, yang masuk RT 15 Desa Pematang Rahim menjadi sitaan negara.
Seperti yang disampaikan ketua RT 15 dusun Karya Maju, Abdul Hamid mengatakan tanah tersebut awalnya milik Dedy.
"Luas tanahnya lebih kurang 40 Ha, dalam papan nama tertulis menjadi sitaan negara dan pengelolaannya diserahkan kepada Pt Wira Karya Sakti/ WKS", terangnya.
Lebih lanjut Abdul Hamid menjelaskan, tanah itu berbentuk Leter L, namun WKS yang diberi mandat pengelolaan tidak mengelola dengan baik.
Bahkan, banyak yang sudah dikuasai warga masyarakat, informasinya ada yang sudah muncul sporadik atas adanya jual beli.
"Saya tidak tahu bisa ada sporadik karena saya tidak pernah dimintai tandatangan atau menyaksikannya", pungkasnya.
Sementara itu, kepala Badan  Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Tanjab Timur Nuzirwan saat dikonfirmasi mengatakan, setelah ditelusuri tidak ada aset Pemda berupa tanah seluas 40 Ha di Pematang Rahim, Mendahara.
Disari dari beberapa sumber, Sepanjang Jl Simpang Kiri/ Lintas Sabak dalam kawasan hutan negara, pernah diajukan selebar
500 meter dari pinggir jalan, hingga 1000 meter, untuk di buka, dikelola masyarakat. 
Dedy saat itu mendapatkan lahan 40 Ha, namun dalam proses awal pengelolaannya dibakar dan akhirnya ditangkap. 
Tanah yang dimilikinya akhirnya disita dan dikembalikan ke pengelolaannya ke PT. WKS.
Namun hingga saat ini WKS tidak mengerjakan dan tidak mengelola, dengan begitu banyak warga masyarakat uang menguasai bahkan disinyalir terjadi praktek jual beli, hingga diduga muncul sporadik. 
Saat dikonfirmasi via selulernya kepala desa Pematang Rahim, Syamsuri belum tersambung. Sporadik sendiri diketahui dikeluarkan oleh pemerintah desa.

 

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH. IHSAN
views