_

Lambannya Sensus Aset, M Fadhil Arief; Kita Akan Inventarisir Kendalanya

Banyaknya OPD yang belum melaporkan aset, menjadi kendala lamanya sensus aset yang dilakukan BPKAD

HNCK8306-730x487
M Fadhil Arief saat dilantik Sebagai Sekda/foto: Ihsan Abdulah

JAMBI - Sensus aset yang dilakukan Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) diperkirakan akan selesai September 2018. Terhitung sejak 2006 belum pernah ada sensus yang dilakukan lagi dan juga belum pernah ada lelang barang/ aset yang dilakukan.

Salah satu aspek penting penunjang keberhasilan 

manajemen keuangan 

daerah adalah dimilikinya 

sistem manajemen aset 

daerah yang efektif dan 

efisien. Sengeti, 14/9/2018

Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik harus 

dikelola dengan baik, 

efisien, efektif, transparan,

 dan akuntabel.

 Secara umum aset 

daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu  aset keuangan dan aset 

nonkeuangan. 

Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka 

pendek maupun jangka 

panjang. 

Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

Sementara itu jika 

dilihat dari penggunaanya, 

aset daerah dapat 

dikategorikan menjadi 

tiga, yaitu: aset daerah 

yang digunakan untuk 

operasi pemerintah daerah, aset daerah yang 

digunakan masyarakat 

dalam rangka pelayanan 

publik, dan aset daerah 

yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik. 

Aset daerah jenis 

ketiga tersebut pada 

dasarnya merupakan aset 

yang menganggur dan 

perlu dioptimalkan 

pemanfaatannya.

Maskun, Kabid Aset Daerah menjelaskan Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu; Benda tidak bergerak, meliputi:Tanah; Bangunan gedung; Bangunan Jalan dan jembatan; Instalasi; Jaringan; Monumen/ bangunan bersejarah.

Sedangkan aset yang berupa Benda bergerak, 

antara lain: Mesin; Kendaraan; Peralatan (alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat labolatorium, dan alat keamanan); Buku/ perpustakaan; Barang bercorak kesenian & kebudayaan; Hewan/ ternak dan tanaman; Persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb); serta Surat-surat berharga.

Maskun menyampaikan beberapa kendala kegiatan Sensus Aset di kabupaten Muaro Jambi adanya  terkendala belum masuknya aset aset dibawah masing masing OPD. Begitu juga adanya sengketa lahan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu dan hingga kini belum ada titik terang.

Adanya rumor kendala yang ada. Sekda Kabupaten Muaro Jambi M Fadhil Arief mengatakan Pertama Kita akan inventarisir kendala yang dihadapi,selanjutnya dirancang sistem pengelolaan barang milik daerah. Dan, peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur terkait barang milik daerah.

Terkait dengan lambannya laporan Aset dari masing-masing OPD, Fadhil menjelaskan, telah dilakukan dorongan ke OPD sebulan yang lalu agar segera melaporkan aset daerah.

"Kita sudah dorong, sudah ada rapat bulan lalu, nanti Kita dorong terus secara berkala", pungkas Sekda.

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

 

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views