_

Mantan Bupati Minta DPRD Kaji Pajak Tanah dan Bangunan

HNCK8306-730x487
Usman Ermulan

JAMBI - Tokoh Masyarakat Jambi, Usman Ermulan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi mengkaji kembali terhadap ketentuan pajak di Kota Jambi yakni atas keberatan masyarakat terhadap pajak jual beli bangunan maupun jual beli tanah. Sebagai wakil rakyat DPRD Kota Jambi dianggap tak pro rakyat.

"Seharusnya pemerintah memilih salah satu pihak. Apakah itu pembeli atau penjual saja, sehingga tidak memberatkan," ujar Usman, belum lama ini.

Menurut Usman, dalam aturan yang telah disepakati pemerintah terhadap pajak jual beli tersebut, meskipun itu aturan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwal) harusnya disetujui oleh wakil rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi. Atas kurangnya penyerapan wakil rakyat terhadap aspirasi rakyat tentunya akan berdampak besar terhadap anggota DPRD Kota Jambi itu sendiri pada Pemilihan Legislatif (Pileg) periode 2019 -2024.

"Siapa lagi yang akan menolong rakyat selain dari wakilnya. Kalaulah wakil rakyat tidak dapat menolong rakyat, untuk apa di pilih kembali sebagai wakil. Berarti DPRD Kota Jambi tidak cermat untuk membuat kesepakatan aturan tersebut, sehingga rakyat di bebani," kata mantan anggota DPR RI itu.

Masih dikatakan Usman, wakil rakyat seharusnya menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah. Menolak peraturan pemerintah karena sudah membuat jeritan ditengah masyarakat.

"Kita lihat saja balasan rakyat, jangan harap masyarakat dapat memilih kembali. Untuk apa jadi wakil rakyat kalau tidak dapat memperjuangkan aspirasi rakyat," tegas Usman.

Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode ini menambahkan, masih ada sektor lain dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang pro kepada rakyat.

"Atas tingginya pajak tersebut sangat berdampak terhadap pembangunan. Walaupun peraturan sudah dibuat, DPRD dapat mengkaji kembali," tegas Usman. 

Penulis Ramadhani

Editor Abdulah Ihsan
views