_

Mantan DPR RI Minta KPU Tinjau Kembali Bank 9 Jambi dan RSUD Raden Mattaher

HNCK8306-730x487
Kanan : Usman Ermulan dalam kegiatan bersama Presiden Jokowi

JAMBI - Puluhan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) tingkat kabupaten/kota sampai tingkat pusat di Wilayah Provinsi Jambi melaksanakan pemeriksaan tahap kesehatan di rumah sakit Umum Raden Mattaher milik Pemerintah Provinsi Jambi.

Hingga batas pemeriksaan kesehatan selesai, mereka diwajibkan tetap berpuasa. Selanjutnya, menunjukan bukti setoran biaya administrasi dikeluarkan oleh Bank 9 Jambi.

"Namun sayangnya sistem pelayanan  dua instansi tersebut kembali dikeluhkan," ujar Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI, Usman Ermulan, Jumat (06/07/2018).

Tokoh Masyarakat Jambi tersebut mengatakan, keluhan tersebut menyusul laporan puluhan Bacaleg dari tingkat kabupaten/kota bahkan sampai tingkat pusat di Seluruh Wilayah Provinsi Jambi terhadap buruknya pelayanan tersebut.

"Sebelum pemeriksaan kesehatan, mereka wajib menunjukan bukti setoran tunai yang keluarkan Bank 9 Jambi, yang loketnya sudah tersedia di rumah sakit tersebut," kata Usman.

Namun sayangnya dalam proses kepengurusan administrasi setoran tunai, dinilai tidak tidak tepat. Pasalnya, Bank 9 Jambi menyamakan pelayanan tersebut dengan pelayanan umum tanpa ada pelayanan khusus untuk Bacaleg, hingga ada yang menunggu antrian panjang lima jam lamanya. 

Menurut Usman, Bank 9 Jambi dapat menempatkan petugas khusus sehingga tidak menghambat batas waktu ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta mengganggu kegiatan lainnya. Mengharapkan, pimpinan Bank 9 Jambi meninjau kembali terhadap layanan tersebut dan menempatkan petugas yang profesional.

"Setelah setengah harian menungu, bukti setoran untuk mengikuti tahapan kesehatan tersebut keluar," jelas Usman yang juga mantan pemegang saham Bank 9 Jambi wilayah Tanjung Jabung Barat itu.

Selain pelayanan Bank 9 Jambi, pelayanan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi kembali dikeluhkan. Menurut Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode itu, layanan rumah sakit umum Raden Mattaher termasuk dalam menghambat proses tahapan tersebut. 

Pasalnya, rumah sakit itu tidak menempatkan petugas medis khusus, untuk menangani pemeriksaan bagi Bacaleg. Bahkan petugas medis untuk Bacaleg di campur aduk oleh petugas medis layanan pasien umum.

"Pasien umum juga butuh pelayanan. Jangan karena ini malah menghambat tahapan. Lebih baik KPU menunjuk rumah sakit swasta yang lebih profesional untuk mempercepat pelayanan dan proses tahapan tersebut," tegas Usman.

Usman menyesalkan bobroknya layanan rumah sakit yang memakan anggaran rakyat cukup besar tersebut, karena dikhawatirkan lambatnya pelayanan akan mengancam keselamatan kesehatan bagi Bacaleg.

"Bahkan ada hingga batas waktu 18 jam tetap berpuasa, belum disentuh oleh petugas medis. Jangan jadikan Bacaleg seperti bola, Dari kesana terus kemari itu berkali-kali," sebut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi tersebut.

Usman menegaskan kepada KPU agar segera meninjau kembali kinerja dua instansi itu, serta turun langsung mengontrol situasi yang terjadi dilapangan. 

"KPU jangan asal perintah. KPU harus meninjau kembali Bank 9 Jambi dan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher," kata Tokoh Masyarakat Jambi itu.

"Jangan karena layanan ini malah tidak memenuhi syarat, bisa-bisa pemilu di Jambi gagal," tambah Usman.

Penulis Ramadhani

Editor Abdullah Ihsan
views