_

Mantan DPR RI Sebut Aturan KPU Masih Keliru

24 Juni Kepala Daerah Kembali Dinas

HNCK8306-730x487
Usman Ermulan

JAMBI - Masa kampanye Pilkada serentak tahun 2018 segera berakhir. Masa kampanye di mulai sejak 15 Februari sampai 23 Juni 2018. Terhitung 24 Juni Kepala Daerah non aktif kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa sampai masa kepemimpinan lima tahun berakhir. 

Mantan Anggota DPR RI Usman Ermulan menanggapi aturan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dalam penetapan masa cuti masa kampanye. Usman menilai kekeliruan dalam aturan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut.

"Harusnya Kepala Daerah non aktif kembali beraktivitas setelah masa Pemilihan berakhir, bukannya sebelumnya pemilihan. Ini sama saja KPU meminta kepala daerah lama kembali menjadi di pilih," ujar Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode tersebut, Selasa (19/06).

Menurut Tokoh Masyarakat Jambi itu, apabila kepala daerah non aktif kembali melakukan aktivitasnya sebelum pelaksanaan pemilihan dikhawatirkan akan menghilangkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam berpolitik. Pihak terkait yakni KPU dan Panwaslu diharapkan dapat bekerja secara profesional dan lebih sigap mengawasi tersebut.

Karena di dalam undang-undang ASN ditegaskan tentang berpolitik, bahkan ancamannya hingga dilakukan pemecatan dari kedinasan.

"Bisa saja para kepala daerah yang maju tersebut menekan ASN untuk tetap memilih pemimpin lama," kata Usman.

Dalam aturan tersebut sejumlah daerah melaksanakan pemilihan mengharapkan tugas Kementrian Dalam Negeri dan Kepala Daerah segera menyampaikan tentang kekeliruan dalam aturan itu.

"Ini KPU keliru buat aturan, misal di Jambi Gubernur Jambi dapat meluruskan ini kepada pihak terkait yaitu KPU dan Kemendagri atau langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta," sebut Usman.

Ketentuan cuti diatur Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor l0/2016 yang mengatur tentang Pilkada. Dalam turunan Pasal itu dituangkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sangat jelas pada Pasal 4 ayat 1 poin rtentang setiap calon harus mengajukan cuti. 

Cuti tersebut hanya berlaku bagi petahana, baik gubernur/wagub, bupati/wabup maupun walikota/wakil walikota yang digadang gadang maju kembali. Menurut aturan cuti tersebut diluar tanggungan negara dan diajukan ke instansi yang mengangkatnya. 

Jika Gubernur dan Wagub harus mengajukan cuti kepada Mendagri, sedangkan Bupati/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota megajukan cuti ke Gubernur.  

Jadwal pengajuan cuti sudah diatur yakni selama kampanye saja atau sekitar 129 hari, mulai dari 15 Februari 2018 sampai 23 Juni 2018. 

Penulis Ramadhani

Editor Abdullah Ihsan
views