_

Masnah Busyro Akhirnya Masukan BOS Di APBD Perubahan

HNCK8306-730x487
Ilustrasi: dana bos

JAMBI – Pengelolaan sistim pendidikan terkait dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi catatan dalam Laporan  Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sengeti, 01/10/2018.
Hal ini disebabkan lantaran dana BOS tersebut belum dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah. Akhirnya Pemda memasukan Dana bantuan Operasional Sekolah tersebut dalam APBD Perubahan tahun 2018.
Seperti yang disampaikan Bupati Masnah Busyro dalam penandatanganan KUA PPAS dan penyerahan Nota keuangan ().
“Hasil rekomendasi KPK kita harus memasukan dana BOS kedalam Anggaran Belanja, maka dalam APBD-P 2018 kita masukan” jelas Masnah Busyro.
Tidak hanya dana BOS tetapi juga dana Reboisasi juga mendapat rekomendasi KPK untuk dimasukan, ungkap orang nomor satu di bumi Sailun Salimbae setelah sidang paripurna kepada awak media.
Sementara itu ditempat terpisah Erwanisah, kepala dinas Pendidikan kabupaten Muaro Jambi menjelaskan, soal dana BOS  yang dimasukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
“Dana Bos selama ini tidak pernah dimasukan, dana BOS yang ditransfer ke Provinsi dan baru ditransfer ke rekening sekolah masing – masing”, tukasnya.
Hal ini juga sesuai surat Edaran Kemendagri no 910/100/ Jan 2017, bahwa dana BOS masuk kerangka APBD dan kemarin menjadi penemuan BPK, kata Erwanisah.
Total dana BOS tahun 2018, Rp. 47.663.480.000, rupiah. diperuntukan untuk SD dan SMP.
Sesuai juknis siswa penerima dana BOS Rp.  800.000 per siswa pertahun untuk siswa  SD dan untuk SMP Rp.1.000.000 Persiwa pertahun.
Lanjut Erwanisah, Terkait dana BOS berkeinginan pelaksanaannya  sesuai dengan petunjuk teknis, saat menyelenggarakan tidak  keluar dari teknis  dan dalam pertanggungjawaban tidak ada masalah.
“Kita akan lakukan evaluasi atas hasil audit, ini langkah yang harus diperbaiki”, pungkasnya.

 

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views