_

Masnah Busyro Sampaikan Nota Keuangan dan Jelaskan Rasionalisasi Anggaran

Akibat Restribusi yang turun dan pendapatan lain turun hingga 12, persen maka Pemkab Muaro Jambi lakukan Rasionalisasi Anggaran

HNCK8306-730x487
Penyerahan nota keuangan APBD perubahan tahun 2018


JAMBI – Agenda rapat paripurna DPRD Muaro Jambi dalam rangka penyampaian secara resmi nota keuangan terhadap rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018. 
Dalam acara tersebut bupati meski terlambat namun datang lebih awal dari anggota dewan.
Salmah Maher memimpin acara rapat paripurna dewan, dihadiri 22 orang anggota dewan.
Bupati Masnah Busyro menyampaikan nota keuangan ranperda perubahan APBD, atas hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama kemarin dalam rapat paripurna sebelumnya.
 Maka disusun dan telah disempurnakan atas hasil evaluasi dari anggaran sedang berjalan.
Ditambahkan Masnah, Formulasi dituangkan sesuai kebijakan umum dan plafon anggaran yang telah disepakati. Penyesuaian target pendapatan dan belanja nya. Evaluasi yang ada, penurunan PAD, dana perimbangan, dan lain sebagainya.
“Tidak terpenuhi proyeksi PAD,  dan timbulnya belanja baru atas rekomendasi KPK yang belum diakomodir dalam APBD Induk 2018”, jelas Masnah
Itulah akhirnya kita lakukan rasionalisasi anggaran dengan pengurangan ataupun penggeseran.
Dari proses evakuasi diketahui  total pendapatan sekitar  Rp. 1,243 Trilyun menjadi Rp.1,280 Trilyun, terhitung bertambah 3,72 persen.
Pertambahan pendapatan disebabkan karena terjadinya perhitungan ulang dana perimbangan berdasarkan pada Perpres no 107/2017 tentang rincian APBD 2018, dan atas rekomendasi BPK yang mengharuskan dana bantuan keuangan sekolah (BOS), dalam perubahan APBD 2018.
Namun disisi Restribusi pendapatan asli daerah terjadi penurunan sebesar 2,227Milyard rupiah setara dengan 2,9 persen. Runyamnya lagi juga terjadi penurunan pada pendapatan lain lain yang sah hingga mencapai 4,526 Milyard Rupiah atau 9,5 persen.
Sedangkan belanja  dari APBD tersebut 1,331 Trilyun rupiah bertambah sebesar 3,25 persen,  dari APBD induk. Perhitungan Silpa dalam komponen pembiayaan setelah diperiksa BPK terjadi perubahan dari semula 46,714 Milyard Rupiah menjadi 42,342 Milyard Rupiah. Pembiayaan Silpa ini untuk menutup biaya Belanja karena lebih besar dari Pendapatan.
Masnah Busyro berharap APBD perubahan segera dapat dibahas dan disyahkan untuk dapat dilaksanakan. Dan, Berharap kerja yang serasi antara DPRD dan pemerintah daerah, pungkasnya.


Ijin HO sebabkan Restribusi Turun

Restribusi Daerah dari pendapatan asli daerah kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu penyebab terjadinya Rasionalisasi APBD.
Restribusi yang turun hingga 2,227 Milyard Rupiah (2,9 persen) diakui oleh Fatur kepala Dinas Pendapatan dan Restribusi Daerah.
Fatur menjelaskan, turunnya sektor Restribusi disebabkan oleh tidak adanya lagi ijin HO (Gangguan). Maka yang biasanya pertahun kita dapatkan sekitar 3 Milyard.
Saat disinggung solusi pengganti pendapatan dari ijin HO, Fatur menyampaikan sudah mendapatkannya.
“Kita akan maksimalkan Laboratorium yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup, itu nanti yang akan menutup kekurangan 3 Milyard”,pungkas Fatur.

 

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views