_

Masyarakat Indonesia Perlu Melihat Persoalan Rohingya Lebih Jernih Supaya Tidak Terjebak Sentimen Negatif

HNCK8306-730x487

Waktoe.com - JAKARTA, Masyarakat Indonesia perlu melihat persoalan Rohingya lebih jernih agar tidak terjebak kepada sentimen yang negatif. Tentu ini adalah tugas para pemimpin, tokoh agama dan juga para ulama untuk memberikan penjelasan secara utuh dan tidak terjebak dengan info yang berseliweran di media sosial yang kadang tidak jelas sumbernya. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menanggapi adanya kekawatiran merembet menjadi sentimen kebencian antar agama di Indonesia.

"Tidak ada agama apapun yang mengajarkan kekerasan kepada  warga sipil tidak bersenjata apalagi kepada kalangan perempuan dan anak-anak. Keberutalan yang menimpa warga Rohingya jelas telah mengarah kepada genosida, dan semua orang yang beragama pasti mengutuk hal tersebut," jelas Sukamta.

Menurut Sukamta yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, yang seringkali membuat konflik etnis menjadi runyam dan semakin brutal karena ditunggangi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Di komunitas apapun selalu ada orang-orang atau kelompok yang berpikir dan bertindak ekstrem, kondisi ini yang sering kali mudah menjadi tunggangan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

"Jadi yang salah bukan agamanya, agama pasti mengajar kebaikan. Maka tidak boleh kita membenci agama yang berbeda dengan keyakinan kita. Yang kita benci adalah perilaku yang brutal, yang tidak manusiawi yang dilarang oleh agama," tegasnya.

Peristiwa Rohingya menurut Sukamta juga menjadi pengingat yang penting bagi Indonesia agar tidak terjebak kepada konflik sosial yang tidak perlu. Myanmar tidak berkembang karena terbebani dengan konflik bersenjata dengan berbagai etnis yang masih berlangsung,

"Sekali bangsa kita masuk wilayah konflik, akan sulit kembali ke belakang. Maka kebhinnekaan di Indonesia harus dijaga dan dirawat sebagai modal berharga untuk memajukan Indonesia", tambah Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini.

Penulis CH DEWI RATIH KPS

Editor IBRAHIM OEMAR
views