_

Menyusul Putusan MA, Ajrisa Windra Dinonjobkan

HNCK8306-730x487
Ilustrasi

JAMBI - Kabid Bina Marga Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Jambi,  Ajrisa Windra di nonjobkan dalam jabatannya. Ajrisa Windra dinonjob Kamis (21/06) menyusul putusan Mahkamah Agung tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor UPCA beberapa bulan lalu. 

"Ya Ajrisa Windra dinonjobkan, sebagai tindak lanjut dari LHP BPK masalah UPCA," ujar Pjs Walikota Jambi, M Fauzi, Jumat (22/06).

Perkara antara BPK dan UPCA tersebut, pihaknya telah menindaklanjuti semua berkaitan dengan administrasi.

"Masalah pengembalian kerugian nanti di tindaklanjuti oleh Wako. Karena saya purna tugas tanggal 23 ini," kata Fauzi.  

Seperti diketahui sebelumnya,  Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Medan pada 23 Mei 2017 serta menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha negeri Jambi pada 14 Februari 2017. Putusan MA nomor 446/TUN/2017.

Dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 5,12 miliar dalam Laporan Hasil Pengelolahan Kekayaan Negara Kota Jambi tahun 2015. Antara BPK dengan Ajrisa Windra saat itu Kepala UPCA Kota Jambi. 

Pembatalan putusan MA tersebut memerintahkan kepada Ajrisa Windra selaku Kepala UPCA saat itu dan saudara MA Selaku Kasubbag TU untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,12 miliar.

Lalu menghentikan sementara kegiatan dan melaksanakan evaluasi status UPCA tersebut serta memberikan penindakan tegas terhadap Kepala Dinas PUPR selaku Ketua Tim Pengawas dan Pengendali dengan sengaja membiarkan pihak UPCA menjual Hotmix, Ajrisa Windra selaku Kepala UPCA dengan sengaja menggunakan aset milik Pemerintah Kota untuk memproduksi Hotmix untuk dijual, MA selaku Kasubbag TU UPCA selaku penerima uang yang sengaja tidak melaporkan penerimaan uang atas hasil penggunaan aset milik Pemerintah. Ajrisa Windra menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Jambi. 

Pjs Walikota Jambi, M Fauzi sempat membenarkan sampai saat ini Ajrisa Windra dan MA Kasubbag TU saat itu, belum mengembalikan uang negara hingga batas waktu ditentukan maksimal 60 hari setelah menjadi temuan.

Terpisah, Praktisi Hukum, Ibnu Khaldun, MH, mengatakan dalam temuan oleh BPK setidaknya 60 hari melakukan tindak lanjut sejak diterimanya LHP tersebut. Lalu, UPCA harus mengindahkan putusan MA itu.

Pejabat diperiksa wajib menyampaikan jawaban atau memberikan penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan itu. Lebih dari 60 hari telah dianggap perbuatan melawan hukum serta juru sita yakni pengadilan dari Tata Usaha Negara Negeri Jambi dapat melakukan eksekusi kepada yang bersangkutan.

"Karena telah merugikan negara juru sita di pengadilan dapat melaksanakan upaya paksa yakni penyitaan aset pribadi milik yang bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban," ujar Ibnu.

Dijelaskannya, jika telah melewati batas waktu tersebut, BPK juga berhak menindaklanjuti temuan tersebut kepada aparatur penegak hukum kejaksaan atau pihak kepolisian. Sebelum adanya proses pengembalian itu, dampak dari proses tersebut ialah penghentian sementara kegiatan UPCA harus dilaksanakan oleh pemerintah.

"Jika tenggang waktu tak diindahkan oleh UPCA, BPK berhak menempuh jalur hukum," tegas Ibnu.

Penulis Ramadhani

Editor Ihsan Abdullah
views