_

Muh Jamaah Jadi Tersangka, Ini Masalahnya

Keberadaan Koperasi -koperasi di kabupaten Muaro Jambi yang diduga fiktif hanya untuk menerima dan mencari bantuan muali terkuak, Koperasi Multi Usaha Mandiri Pengurusnya jadi tersangka, pengembangan kasus akan terus dilakukan

HNCK8306-730x487
Kapolres Muaro Jambi Dedi Kusuma Siregar, SIK, MSi didampingi jajaran nya melakukan Konfresnsi pers di Mapolres Muaro Jambi, senin 12/3/2018

JAMBI - Kasus itu berkaitan dengan kegiatan koperasi Multi Usaha Mandiri dengan badan hukum, nomor: 077/BH/koperindag/ 3/2006, yang berkantor di Sungai Galam Rt 11 desa Suangai Galam, Kecamatan Sungai Galam kabupaten Muaro Jambi, yang mendapatkan bantuan dana sosial  sebesar Rp. 975.000.000,- tahun 2017 yang lalu.

Kapolres Muaro Jambi AKBP Dedy Kusuma Siregar, SIK, MSi yang didampingi Kasat Reskrim AKP Andi Musahar, SH  di Mapolres Muaro Jambi (12/3) menjelaskan, Muhammad Jamaah (bendahara) kita tetapkan menjadi tersangka  dan Alm  Andok Aras  (kasusnya dihentikan karena meninggal dunia, red), atas kasus dugaan korupsi yang  merugikan negara sebesar  Rp. 975 Juta rupiah.

“Kasusnya sudah P21 dan dilimpahkan di Kejaksaan Negeri per 15 Januari 2018”.

Muhammad Jamaah sebagai bendahara Koperasi saat itu (anggota DPRD saat ini) disangka kan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal 55 KUHP.

Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.
 
Begitu juga, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Sedangkan pasal 55 KUHP, ayat (1) disebutkan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;  mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat (2), Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Kata Kapolres, Koperasi Multi Usaha Mandiri mendapatkan dana program perkuatan produksi dalam bentuk bantuan sosial tahun 2007 dari Kementrian Koperasi dan UMKM. “Jadi menfasilitasi anggota, namun realisasinya tidak sesuai dengan fakta”.

Dari Total Dana tersebut hanya dibelikan bibit karet sebanyak 195.000,- batang, tetapi itupun tidak diberikan kepada anggota, malah dijual lagi kepada pihak lain. Dalam penyediaan bibit inipun tidak sesuai dengan fakta dimana sesuai RAB harga Rp. 5000,- tetapi kenyataanya Rp. 2500,-.

“Saat diusut asal pembelian bibit karet ternyata disediakan oleh perusahaan atas nama PT. Cain Com yang berkantor di Demak, Jawa Tengah, dan keberadaannya Fiktif.  Dari pembelian bibit itu masih menyisakan dana di koperasi sebesar Rp. 90 juta.

Kata Dedi, Harusnya bibit ditanam, di lahan desa Petaling seluas, 1,7 Ha tetapi lahan malah disewakan seharga, Rp. 1,2 Milyard, dan uang dibagi-bagikan kepada pengurus termasuk dari proses tersebut Muhammad Jamaah menerima uang sebesar Rp. 200 juta.

Sejak awal, segala putusan tidak berdasarkan keputusan rapat anggota,  hal ini merupakan unsur melawan hukum, sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi nomor 18 tahun 2008.

Saat disingung terkait penahanan tersangka, Dedi menjelaskan, tersangka tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kooperative, tidak menghalangi penyidikan dan tidak menghilangkan barang bukti.

Lanjut Dedi, Pengembangan perkara masih terus dilakukan dan masih ada satu nama anggota dewan yang sudah proses pemberkasan, pungkasnya.

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Ihsan Abdulah Nusantara
views