_

Napak Tilas 50 Tahun Penjajahan Israel Atas Palestina

HNCK8306-730x487

Waktoe.com - JAKARTA, Amnesty International Indonesia (AII) bekerjasama dengan Sekolah Kajian Stategis dan Global (SKSG) Universitas Indonesia menggelar Seminar Internasional bertemakan 50 Tahun Pendudukan Israel di Wilayah Palestina, Rabu (01/11) bertempat di Kampus UI Salemba, Jakarta.

Direktur AII Usman Hamid, pada acara itu mengatakan selama 50 tahun penduduk ilegal Israel atas Palestina ada sekitar 600 ribu warga Israel telah berpindah ke wilayah Palestina, 100 ribu hektar tanah milik warga Palestina dirampas oleh Israel, termasuk 50 ribu rumah dan bangunan punya orang Palestina oleh Israel di wilayah pendudukan tersebut.

"Pelanggaran HAM dan diskriminasi yang dilalukan Israel lainnya adalah dengan membatasi ruang gerak 4,9 juta warga Palestina di wilayah okupansi. Tel Aviv membatasi hak-hak warga Palestina untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, perjalanan ke luar negeri, akses kesehatan, mengunjungi keluarga, mendapatkan penerangan dan air, serta mengakses lahan yang mereka miliki," ujarnya.

Sementara mantan pelapor khusus PBB untuk situasi HAM di Palestina, Makarim Wibisono mengatakan, warga Palestina telah menjadi korban dan target penganiayaan oleh rezim Israel yang hampir terjadi setiap hari. "Israel tengah berupaya mengubah landskap demografi di wilayah kependudukan dengan membangun pemukiman Yahudi dan menghancurkan rumah-rumah Palestina seperti di Hebron, Jerusalem Barat bahkan sekarang Jerusalem Timur juga mulai diisi oleh pemukiman Yahudi, menjadikan Yahudi mayoritas dan Palestina minoritas," katanya.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Desra Percaya menegaskan sikap kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina - Israel tidak berubah, yaitu dengan tidak mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka.

"Ada 6 isu besar yang menghambat Palestina menjadi negara yang merdeka sepenuhnya. Pertama klaim status Jerusalem, kedua isu perbatasan, ketiga terkait pemukiman, keempat persoalan air, kelima isu keamanan, keenam return of Palestinian refugees, dan kendala lain konflik internal Palestina," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengungkapkan ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi belum terwujudnya kemerdekaan Palestina secara penuh, diantaranya ketidaksolidan Palestina. Dan faktor eksternal seperti dinamika sikap politik elit negara-negara besar semisal Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trumph, menguatnya kelompok ultra kanan di Eropa dan negara-negara Timur Tengah sendiri yang sibuk dengan konflik masing-masing.

"Namun perkembangan kondisi internal Palestina hari ini cukup signifikan dengan ditandatanganinya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah yang selama 1 dekade berseteru. Indonesia sebagai salahsatu anggota OKI dapat terus menggalang dukungan internasional untuk Palestina," ungkapnya.

Dorongan tersebut lanjut Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini diantaranya mendesak OKI agar membentuk komite khusus yang bertugas menindaklanjuti 23 isi kesepakatan KTT luar biasa OKI pada tahun 2016 lalu di Jakarta yang lebih dikenal dengan Deklarasi Jakarta. "Termasuk untuk menindaklanjuti rekonsiliasi Hamas - Fatah agar tetap bertahan, mengingat rekonsiliasi sebelumnya mengalami kegagalan. Perlu juga didorong dukungan internasional untuk terus meningkatkan status keanggotaan Palestina di PBB," katanya.

Penulis CH DEWI RATIH KPS

Editor OEMAR NUSWANTARA
views