_

Nasib PNS Korupsi, Masnah: Kita Akan Segera Berhentikan

HNCK8306-730x487
Bupati Masnah Busyro dan Pimpinan Dewan menandatangani nota KUA PPAS perubahan di gedung DPRD Muaro Jambi

JAMBI - Nasib Aparatur sipil negara yang terlibat dalam kejahatan korupsi akan segera diberhentikan. Hal ini sesuai yang disampaikan Bupati Muaro Jambi Masnah Busro setelah mengikuti Rapat Paripurna  DPRD dalam agenda  persetujuan dan pengesahan KUA- PPAS Perubahan APBD tahun 2018. Sengeti, 17/9/2018

Masnah Busyro menyampaikan akan segera mengecek data BKN dan KPK soal ASN yang terlibat Korupsi dan akan segera memberhentikannya.

Ditambahkan Sekda M Fadhil Arief dihadapan media, kita minta kepastian data dari BKN apakah sesuai dengan versi kita, setelah kita cocokan kita tinggal eksekusi.

Saat dikejar versi Pemda, sekda menolak untuk menjelaskan. namun dikatakan bahwa untuk ASN di Pemerintah kabupaten Muaro Jambi ada yang tersangkut korupsi dan sudah inkrach.

“Ya, tunggu nanti pasti akan keluar”, terang Fadhil.

Ditambahkan Fadhil, ditarget Kemenpan dan KPK diharapkan Desember harus tuntas, namun kita nanti sebelum Desember sudah tuntas.

Diketahui bahwa, setelah adanya penandatangan Surat Keputusan Bersama tiga menteri, Menteri dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol( Purn) Syafrudin serta Kepla Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana (13/9) mengenai penanganan pegawai negeri sipil  (PNS) yang telah dikenakan hukuman pidana kasus korupsi.

Satu pokok utama dalam SKB tiga menteri tersebut adalah memberhentikan  secara tidak hormat  PNS yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach) sebagai pelaku  korupsi dari jabatannya,

 Ditegaskan Mendagri Thahjo Kumolo (Mendagri)  pelaksanaan paling lambat desember 2018  setelah penandatangan  dihotel Grand Sahid Jaya Jakarta pusat (kamis, 13/.9/2018).

Dari Catatan BKN secara keseluruhan terdapat 2.357 PNS yang tersangkut dan telah diberikan putusan inkrach dalam kasus korupsi  namun hingga kini belum diberhentikan. dan jika tidak segera dilaksanakan pejabat  pembina kepegawaian  akan mendapatkan sanksi.

SKB dibuat berdasarkan  pasal 87 ayat 4 UU no 5/2014, tentang Aparatur Sipil Negara, jo pasal 251 peratiuran Pemerintah  nomor 11/2017 tentang manajemen PNS.

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views