_

Orang Jambi Sasaran Empuk Investasi Bodong

HNCK8306-730x487

Ketua YLKI Ibnu Kholdun

JAMBI - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jambi Ibnu Kholdun MH mengingatkan agar masyarakat selalu waspada akan tawaran investasi yang menggiurkan, namun menimbulkan kerugian. 

"Masyarakat untuk berhati-hati terhadap praktik investasi bodong atau kegiatan usaha tanpa izin dan berpotensi merugikan. Untuk mencegah ini jika ada orang yang menawarkan investasi, jangan mudah percaya, apalagi sampai tertipu," himbau Ibnu, Minggu 16 September 2018.

Pihaknya memperkirakan kerugian karena investasi bodong dalam beberapa tahun terakhir di Jambi sudah mencapai ratusan miliaran rupiah. Kasus investasi yang ditemukan rata-rata bukan terkait sektor jasa keuangan, tapi kebanyakan berupa kasus penipulan multilevel marketing (MLM), crypto currency, dan kasus-kasus investasi ilegal.

"Ini tentu menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat yang ikut dalam investasi bodong. Sudah banyak pengaduan masyarakat yang kita terima. Dalam satu orang saja kerugiannya di atas Rp 100 juta," kata Ibnu.

YLKI berharap kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jambi menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat tanpa ada korban lainnya.  Karena peran penting OJK adalah melindungi konsumen. OJK harus transparan dan terbuka, sehingga masyarakat semakin mudah mengadukan dugaan investasi ilegal yang mereka temukan.

"OJK harus bertindak tegas terhadap investasi yang semakin menjamur di tengah masyarakat. OJK kalau tidak dapat melindungi konsumen, lebih baik dibubarkan saja," tegas Ibnu. 

Sekadar informasi, berdasarkan daerahnya kasus investasi bodong banyak berada di Kota Jambi. Bahkan seorang pemangku kebijakan di wilayah tersebut sempat menjadi korbannya, pejabat tersebut menanam modal sebesar Rp 1,8 Miliar dengan iming-imingan keuntungan mencapai Rp 8 miliar.

Beberapa lama kemudian pemilik perusahaan yang berada di kawasan Kotabaru Jambi itu, kabur melarikan seluruh duit konsumen.

Beruntung, setelah dilakukan pertemuan beberapa kali oleh kuasa hukum pejabat, akhirnya duit milik pejabat itu dikembalikan oleh pihak perusahaan.

Penulis Ramadhani

 

 

Penulis Tim redaksi

Editor Ihsan Abdullah
views