_

Pagi Ini, Massa Desak Bawaslu Proses Ulang Kadishub dan Kabag Humas

HNCK8306-730x487

JAMBI - Masyarakat Kota Jambi tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi akan melakukan aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi, Senin (02/07/2018).

Aksi ratusan massa menyusul putusan Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambit terhadap dua pejabat Pemerintah Kota Jambi atas dugaan ketidaknetralan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Jambi tahun 2018.

Dua pejabat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Saleh Ridho dan Kabag Humas Abu Bakar.

Atas putusan tersebut, massa mendesak Bawaslu melakukan proses ulang terhadap putusan tersebut dan mengevaluasi kembali kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi.

"Kita meminta mereka proses ulang terhadap putusan itu dan melakukan evaluasi kinerja Panwaslu," ujar Kordinator Lapangan, Amrizal Ali Munir. 

Amrizal menegaskan dalam aksi itu, apabila tuntutan tidak diproses ulang serta tidak ada keputusan hukum massa menuntut mundur semua pimpinan Bawaslu dan Panwaslu. Selain menuntut mundur, pihaknya juga melaporkan kepada lembaga terkait di Jakarta antaranya Bawaslu RI, Komisi Aparatur Sipil Negara, Mabes Polri dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.

"Kita minta ASN tersebut dapat diproses sebagaimana UU berlaku," kata Amrizal.

Untuk diketahui, Saleh Ridho dilaporkan oleh Naguib Alkaf. Diduga sebagai aktor di dalam video berdurasi 02 menit 06 detik tengah beredar di tengah masyarakat. Video itu diduga sengaja direkam seorang petugas di dinas itu saat bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya Idul fitri. Ada 180 petugas yang belum mendapatkan sembako dan akan diberikan kepada petugas menjelang hari raya idul Fitri. Bantuan sembako tersebut langsung dari Walikota Jambi non aktif. Karena kurang alat bukti pendukung untuk diputuskan sebagai suatu pelanggaran Saleh Ridho dinyatakan tidak terbukti melanggar sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

"Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa suara di video tersebut adalah suara terlapor Kadishub, lalu tidak ada saksi yang mengetahui suara itu suara terlapor serta tidak ada pengakuan dari terlapor bahwa suara itu merupakan suara dia," ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi, Ari Juniarman.

Lalu, tiga pejabat yakni Assisten I Mukhlis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yan Ismar dan Kabag Humas Abu Bakar dilaporkan oleh Ahmad Kaspun Nasir atas dugaan yang sama.

Laporan itu diperkuat oleh Ahmad Kaspun, dengan membawa beberapa alat bukti seperti satu lembar screenshot dari grup WhatsApp 'Fasha Mania' tergabung di dalamnya Kabag Humas Kota Jambi, Abu Bakar. Lalu, dua lembar screenshot Asisten I, Mukhlis, dan Kasat Pol PP Kota Jambi, Yan Ismar, keduanya tergabung di dalam grup WhatsApp 'We Love Fasha' serta memberikan emoticon like dan perkataan setuju yang dikirim oleh salah satu anggota di dalam grup tersebut berinisial J. Dipercakapan tersebut tertulis perintah yang mengkoordinir untuk memilih pasangan nomor urut dua.

Selanjutnya, Panwaslu memutuskan Assisten I Mukhlis dan Kasat Pol PP Yan Ismar terbukti melanggar Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara. Namun, Kabag Humas Abu Bakar tidak terbukti melanggar.

"YI dan MKS melanggar kode etik ASN dan AB tidak terbukti sebagai tim sukses dan melanggar kode etik" kata Ari Juniarman, Sabtu (30/06/2018).

Penulis Ramadhani

Editor Abdullah Ihsan
views