_

Para Dewan Soroti Ketidakhadiran OPD Dalam Sidang Paripurna, Masnah: Kalau Pas Roling Ya, Kita Roling

Sorotan Legislator terhadap ketidakhadiran OPD ditanggapi Masnah Busro, ini tanggapannya

HNCK8306-730x487
bupati Masnah Busyro

JAMBI - Di dalam rapat sebelumnya dalam agenda pemandangan fraksi fraksi DPRd kabupaten Muaro Jambi tentang Ranperda  APBD Perubahan  tahun 2018, banyak fraksi yang menyoroti ketidakhadiran OPD di lingkup pemerintah kabupaten Muaro Jambi (Selasa, 25/9). Dalam  tanggapan/ jawaban  bupati yang disampaikan dalam sidang paripurna  (Rabu, 26/9) sangat keras, meski disampaikan dengan cara yang datar dan cenderung bernada candaan.

Masnah Busyro mengatakan terkait OPD yang tidak hadir nanti disaat roling jika harus di roling ya harus menyadari.

"Nanti disaat hearing  bilang ndak dapat apa-apa?, Saya marah ndak,  tapi kalau pas roling ya, kita akan roling", tegas Masnah disambut tepuk tangan para Dewan.

Hal tersebut juga ditekankan Fraksi PAN yang notabene sebagai partai Pengusung pasangan Masnah Busyro dan Bambang Bayu Suseno sebagai Bupati dan wakil Bupati Muaro Jambi, Pun,  agar OPD yang tidak disiplin agar segera diganti.

"Kita sudah bekerja satu setengah tahun, jika tidak bisa bekerja  membantu Bupati, wakil Bupati, Sekda, ya di Roling", Ujar Bupati menanggapi.

Bahkan Masnah Busyro akan memakai Absensi dan memonitor OPD, jika tidak berangkat minimal mewakilkannya, atau jika dinas luar mohon membuat surat ijin, itu akan menjadi bahan evaluasi, Kata Masnah mempertegas.

"Dalam Evaluasi, akan ada Roling atau Droping", imbuhnya.

Dalam jawaban Masnah atas beberapa pandangan Fraksi yang cukup menarik  perhatian dari fraksi PKS dan Nasdem dimana akan membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan membentuk Pansus, Dan, Masnah mempersilahkan.

Begitu juga yang disampaikan Fraksi Demokrat yang menekankan agar pemerintah  mengikuti aturan main yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Demokrat akan mempertajam dalam Publik Hearing kedepan.

Sementara Ahmad Haikal, komisi 2 yang juga ketua PKB Muaro Jambi mengatakan ketidakhadiran OPD dalam Paripurna itu sebagai tanda  ketidakloyalan terhadap Pimpinan. Karena secara makro memang disampaikan ke Bupati namun dilaksanakan oleh OPD.

Kata Ahmad Haikal, Jika OPD hadir maka langsung mengetahui persoalan  yang disampaikan Dewan. Saat disinggung  seringnya molor acara sidang paripurna DPRD, Haikal  balik bertanya?, Kan, sidang paripurna itu dihadiri pimpinan Eksekutive (Bupati/ Wakil Bupati atau Sekda, red), jika belum datang kita tidak bisa mulai itu sidang ya.

"JIka, ada OPD  yang bertanya soal Molor waktunya, ya tanyakan  ke pimpinannya, kita juga mengeluh, wong kita  sudah standbye menunggu", ujarnya.

 

 

 

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views