_

Patok Tapal Batas Sumber Masalah Penyelesaian JAI Di Mestong

Bergesernya patok Tapal batas antara Muaro Jambi dan Kota Jambi, jadi masalah dalam penyelesaian JAI di Mestong

HNCK8306-730x487
Rapat tertutup di ruang rapat wakil bupati Muaro Jambi,

JAMBI – Diduga Aliran Sesat di dusun Karya Maju desa Pondok Meja, kecamatan Mestong yang selama  ini ditangani pemkot Jambi salah sasaran. Pasalnya obyek lokasi masjid yang dibangun masuk wilayah kabupaten Muaro Jambi.
Dari rapat koordinasi lintas sektoral yang dilakukan Pemda Muaro Jambi bersifat tertutup, media dilarang masuk keruangan, beberapa media yang terlanjur masuk akhirnya diminta satpol PP untuk keluar ruangan.
Namun karena pembicaraan memakai microphone masih dapat didengarkan dari balik pintu kaca.
Diceritakan dalam rapat koordinasi  yang diadakan beberapa kali rapat dan membahas aliran sesat di Sekernan dan sekarang jamaah Ahmadiyah di Mestong. 
Disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Najamuddin menjelaskan  Diketahui keberadaan aliran sesat di Mestong berada di dusun Karya Maju desa Pondok Meja dari surat walikota Jambi kepada Bupati Muaro Jambi atas keberadaan aliran Ahmadiyah Indonesia.
“Sekarang melihat koordinat masuk wilayah kabupaten Muaro Jambi, Dusun karya maju desa Pondok Meja, kecamatan Mestong, dimana keterangan terakhir pernyataan dari walikota Jambi point’ enam, di Kesbangpol Jambi menindak tegas jamaah Ahmadiyah dan keinginan membangun masjid dan segera dilakukan pembongkaran”,terang Najamudin
Najamudin mengatakan, Kita tidak perlu melaksanakan penyidikan, berdasat  fatwa MUI dan Pemda kota Jambi, sudah cukup dasarnya.
Dan kita turun kelapangan mengingatkan ke Haji Syarif, stop dan harus ada ijin dan lain sebagainya dan jangan ada keresahan dimasyarakat.
Disampaikan juga hingga kini kelompok JAI masih melakukan kegiatan pembangunan, terakhir pantauan di lapangan proses pengerjaan atap.
Selanjutnya Rapat diserahkan dan di pimpin Kejari Sunanto, selaku ketua Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat) mengatakan, merujuk surat dari pemkot Jambi bahwa aliran tersebut tidak diperkenankan di Indonesia.
Kejari mengatakan, mempertanyakan surat dari kota dan menanyakan apa yang sudah dilakukan kota. 
Akhirnya Najamuddin membacakan nota surat, permohonan IMB JAI, sesuai fatwa MUI kota Jambi tentang aliran Ahmadiyah mengatakan aliran sesat. 
Melakukan beberapa pertemuan Pakem, keberadaan aliran JAI dan pengurusan  IMB, 14/9 2017, hasil rapat warga menolak pembangunan masjid karena sudah ada masjid.
Ditanggal 25 April 2018 mengajukan permohonan IMB baru dengan merubah alih fungsi masjid menjadi gedung serbaguna namun tetap tidak diijinkan. 
Karena masjid dan gedung serbaguna tidak diijinkan kemudian beralih mengajukan ijin IMB sebagai rumah tinggal namun oleh BPM PTSP kota Jambi mengatakan belum memenuhi syarat dan BPM PTSP dari masjid ke gedung serbaguna dan ke rumah tetap tidak diijinkan juga.
Ditanggal 29 agustus 2018, menyatakan tindakan tegas terhadap JAI, dan peserta sepakat membongkar rumah tersebut meskipun sudah disegel tapi tetap terus membangun.
Dengan pemaparan tersebut, Kejari mengatakan surat dari kota berdasarkan surat dari JAI dan kita mengekor saja dari sana?
Dipertanyakan DPMPTSP apakah berani menyegel atau tidak?.
Kesimpulan kepastian daerah tersebut apakah masuk kota Jambi atau Muaro Jambi.
Dari BPN, mengatakan sudah menyiapkan peta dan ambil koordinat jika sesuai dengan permen 88 berada di administrasi Muaro Jambi.
“ Patok dipindah ke posisi sekarang maka lokasinya masuk kota Jambi, begitu pula berdasarkan Permendagri no 88 tahun 2017 , posisi tepat di kab Muaro Jambi”, jelas pejabat BPN.
Lanjutnya, Titik patok yang bergeser atau diduga digeser oleh oknum masyarakat. Posisi patokannya sekarang (defakto), sudah kembali ke kab. Muaro Jambi.
Uniknya lagi selama ini  administrasi kependudukan masuk ke Kota Jambi.
Maka program berikutnya, kita buat notulen hari ini, kemudian kesimpulan rapat hari ini.
Kalau pedoman sudah ada, ini wilayah kita dan melanjutkan kebijakan dari kota Jambi.
Sebagian pejabat menginginkan adanya peringatan, apalagi hubungannya dengan aliran juga, dan  Ijin dari RT dan kepala desa.
Dari peserta rapat koordinasi mengharapkan  satpol PP bertindak dan jika kurang tenaga meminta  jajaran kepolisian.
Wakapolres, Kombes Lukman menjelaskan Dari pengecekan dilapangan, kerawanan cukup tinggi, yang simpel mengikuti kota, karena sudah melalui tahapan, maka harus disegel dan kita lihat fisik dan kita akan membongkar atau dibongkar sendiri oleh mereka.
Ditegaskan Wakapolres Harus ada keberanian dari satpol PP terkait dengan hukum sudah ada  pakar hukum dari kejaksaan dan berharap  jangan sampai terlambat.
Selesai rapat Kepala Kejari Sunanto mengatakan didepan awak media, keberadaan jamaah JAI domisilinya di RT 36 Kenari Bawah, Kota Baru, Jambi namun jika ditarik dari titik koordinat  maka bukan termasuk wilayah kota Jambi melainkan  termasuk wilayah Muaro Jambi. 
Dasar hukum dari kota Jambi bisa dipakai dasar untuk tindakan berikutnya, dan kita akan kasih surat peringatan terlebih dahulu, pungkas Kajari.
Ikut dalam pembahasan, Wakapolres Kompol Lukman, Pejabat Dandim 0415/BTH, Kajari Sunanto, staf ahli Bupati Bidang kesejahteraan rakyat dan SDM, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, BPN, Kakan Kemenag, MUI, dukcapil, PMD, SatPol PP dan Damkar, DPMPTSP, Perumahan dan kawasan permukiman,  DPUPR pekerjaan umum dan penataan ruang, Kesbangpol, camat Mestong, desa pondok meja, kasus karya maju dan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

 

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views