_

Pemprov Jambi Menunggu Surat Pemberhentian Zumi Zola

HNCK8306-730x487

Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli/net

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi membantah Fachrori Umar yang kini sebagai Pelaksana Tugas Gubernur langsung diangkat dalam jabatan baru sebagai Gubernur Jambi definitif, pasca ditetapkan Gubernur non aktif Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Johansyah dalam surat tertulisnya menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengajuan pengunduran diri Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli.

"Penanganan kasus hukum bapak Zumi Zola Zulkifli telah mengalami pelimpahan ke pengadilan negeri dan hari ini sedang digelar sidang perdana. Yang berarti statusnya dari Tersangka berubah menjadi Terdakwa. Informasi yang ada dari Kementerian Dalam Negeri menanyakan register perkara gubernur Jambi non aktif yang terdaftar di pengadilan," ujar Johansyah, Kamis 23 Agustus 1018.

Johansyah juga menyebutkan, Kemendagri juga menanyakan kepada Pemerintah Provinsi Jambi terkait perkara hukum Gubernur Jambi non aktif tersebut. Pasalnya, sidang tersebut di pengadilan Tipikor di Jakarta.

"Kementerian Dalam Negeri masih mencari register hukum Gubernur Jambi non aktif. Selanjutnya akan diproses sebagai dasar Kemendagri menerbitkan surat pemberhentian sementara sebagai gubernur Jambi," kata Johansyah.

Setelah lama jabatan Gubernur Jambi non aktif pasca ditetapkan Zumi Zola Zulkifli sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Saat ini, mantan aktor tersebut secara resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai gubernur Jambi.

Informasi berhasil dirangkum, surat pengajuan pengunduran diri Zola sudah dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Kini surat pengajuan Zola tengah di proses oleh Kementerian dan dalam waktu dekat proses tersebut selesai. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri akan melantik Fachrori Umar yang saat ini sebagai Wakil Gubernur Jambi sekaligus Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jambi.

"Bukan kapasitas saya untuk menanggapinya karena yang lebih kompeten yaitu Ketua dan Sekretaris," kata seorang pejabat partai PAN di Jambi, Kamis 23 Agustus 2018.

Untuk diketahui, Zola sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi oleh KPK. Atas dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima Gubernur nonaktif Jambi  mencapai Rp 49 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Zumi Zola selama satu tahun kepemimpinannya di Jambi.

Seiring berjalannya penyidikan dan dilakukan pengembangan, KPK kemudian menjerat Zumi Zola  dalam kasus suap ketuk palu ini. Zumi diduga mengetahui dan menyetujui suap yang diberikan kepada anggota DPRD Jambi untuk menyetujui RAPBD Provinsi Jambi.

Orang nomor satu di Jambi itu juga memerintahkan untuk melakukan pengumpulan dana dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pinjaman pada pihak lain. Pengumpulan dana tersebut diketahui untuk menyuap anggota DPRD Jambi untuk mengetuk palu RAPBD Jambi 2018

Penulis : Ramadhani

Penulis Tim redaksi

Editor Ihsan Abdullah
views