_

Polisi Selidiki BBM Ilegal Proyek PLN

Selidiki Keterkaitan Diduga Oknum Polri

HNCK8306-730x487
Kapolsek Muaro Jambi, AKBP Mardiono

JAMBI - Kapolres Muarojambi, AKBP Mardiono akan segera dalami PT Medan Smart Jaya (MSJ) terkait dugaan BBM ilegal yang dipasok untuk kebutuhan operasional.

"Akan segera kita lidik mas. Coba nanti saya cek, karena saat ini belum ada laporan ke kita," ujarnya, Rabu (30/05).

Sementara itu terkait dugaan BBM ilegal yang disuplay oleh oknum anggota Polisi aktif berinisial ER yang bertugas di Polsek Mestong, Muarojambi ke PT MSJ, Kapolres Mardiono sangat menyayangkan.

"Kalau memang hasil lidik ya itu adalah anggota Polisi aktif, maka akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, karna kita harus mengumpulkan bukti-bukti dulu," tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan di lapangan, didapatkan mobil Suzuki jenis APV bernomor polisi BG 1753 Y tengah melakukan bongkar muat diduga BBM ilegal di PT MSJ yang berada di kawasan Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko, Muarojambi.

Bahkan menurut keterangan warga, kegiatan bongkar muat BBM ilegal tersebut juga terpantau telah terjadi sejak lama. PT MSJ ini merupakan perusahaan kontraktor yang tengah mengerjakan Gardu Induk (GI) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dipusatkan pembangunannya di Desa Sungai Bertam. Namun dalam kebutuhan BBM untuk kendaraan operasionalnya PT MSJ memasok diduga BBM ilegal yang disuplay oleh oknum polisi aktif.

Sebelumnya, Adnin Nasution selaku pihak Manajemen dari PT MSJ mengaku BBM yang diduga ilegal tersebut di pasok oleh oknum anggota Polisi aktif yang berinisial ER yang bertugas di Polsek Mestong, Muarojambi Jambi.

"Minyak ini disuplay oleh Erwin, dia juga anggota Polisi yang berdinas di Polsek Mestong, sama dengan pak Nyoto," bebernya belum lama ini.

Ny yang disebutkannya itu juga merupakan anggota Polri aktif yang berdinas di jajaran Polsek Mestong, Muarojambi. Diketahui bahwa Ny juga menjabat sebagai bagian Hubungan Masyarakat (Humas) PT MSJ.

Menanggapi itu, Praktisi Hukum di Jambi, Ibnu Kholdun menyayangkan hal itu terjadi. Dengan kejadian itu diakuinya banyak pihak yang dirugikan terutama negara dari sektor pajak.

"Pasalnya jika sebuah perusahaan dalam kebutuhannya menyuplai BBM industri secara resmi, tentu akan menjadi pemasukan bagi kas negara," tuturnya.

Menurut pengacara kondang ini, mengacu kepada Undang-undang Migas nomor 22 tahun 2001 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Begitupun dalam Pasal 53 huruf b UU Migas, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)

"Perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas yaitu setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah," ujarnya

Ibnu menambahkan, bagi perusahaan bisa juga dijerat dengan tindak pidana sebagai penampung atau penadah barang ilegal sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 480 dengan hukuman penjara paling lama empat tahun dan didenda sebanyak-banyak Rp900 juta.

"Jadi pengangkut dan penyedia bisa dikenakan Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum mau menegakan pasal yang mana terhadap tindak pidana tersebut," tandasnya.

Dia menyebutkan, PLN merupakan salah satu badan usaha milik negera dan sebagai pengguna anggaran. 

"Kita berharap pihak PLN untuk bertindak tegas terhadap persoalan tersebut, dan harus lebih kroscek terhadap persoalan ini. Jangan sampai negara menjadi rugi dibuatnya," tukas Ibnu.

Disamping itu, pihak PLN sebagai pengguna anggaran harus kroscek ke pihak perusahaan, karena menyangkut duit negara.

"Asal usul barang itu dari mana dan harus jelas, misalnya BBM itu dari mana dan perusahaan apa, laporan anggarannya harus jelas jangan sampai ada manipulasi seolah-olah keadaannya asli," ujar Ibnu.

Begitu juga dia menegaskan kepada pihak Kepolisian sebagai yang berwajib untuk segera melakukan penyelidikan, karna baginya, apa lagi kegiatan tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum polisi aktif yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberantas peredaran tindak pidana ilegal dibangsa ini.

Padahal didalam aturannya dijelaskan, setiap BBM resmi harus diangkut dengan mengunakan kendaraan resmi seperti Pertamina atau kendaraan PT agen resmi lainnya dengan cap logo Pertamina dengan maksud agar tidak menyalahgunakan pengangkutan BBM.

Hal itu mengacu kepada UU Migas Pasal 53 huruf b, bahwa setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi empat miliar rupiah.

 

Penulis Ramadhani

Editor Abdullah Ihsan
views