_

Politik Uang, Oknum ASN, Aksi Damai, hingga Tolak Penandatanganan di Pilkada Kota Jambi

HNCK8306-730x487

PENYIDIK Polresta Jambi telah melengkapi berkas perkara dan melimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jambi dugaan politik uang di pemilihan kepala daerah Kota Jambi, Rabu 11 Juli 2018. Sebelumnya Penyidik memeriksa Calon Wakil Wali Kota Jambi terpilih nomor urut dua Maulana sebagai saksi.

Pemeriksaan terhadap pemilik Rumah Sakit Anissa itu menyusul penetapan dua orang sebagai tersangka HS (32) dan HV (38) atas laporan bagi-bagi uang sebesar Rp 100.000 perorang kepada warga di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, 18 Juni 2018. 

Saat melancarkan aksinya, kedua tersangka itu meminta warga memilih salah satu pasangan calon (paslon) menjelang pemungutan suara Rabu lalu (27/6). Kedua tersangka juga telah mengakui perbuatannya dan berkas perkaranya pun telah dinyatakan lengkap oleh polisi, tinggal menunggu jadwal persidangan.

Uang yang dibagikan tersangka diberikan seorang berinisial ED yang diduga anggota tim sukses paslon urut dua Syarif Fasha-Maulana. ED sempat menghilang dari kejaran petugas sebelum akhirnya menyerahkan diri.

Kasus tersebut bermula dilaporkan warga kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jambi. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Jambi dilaporkan ke Polresta Jambi. Setelah menerima laporan itu, Satuan Buru Sergap (Buser) Polresta Jambi menangkap kedua tersangka menjelang pemungutan suara.

Pelapor adalah tim Anti-Money Politic Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Abdullah Sani – Kemas Alfarizi. Kasus tersebut terjadi di 25 rukun tetangga (RT) di Kelurahan Tanjungpinang, Jambi Timur, Kota Jambi, Senin (18/06/2018).

Panwaslu Kota Jambi mendukung aparat kepolisian melakukan proses hukum terhadap kasus tersebut. Panwaslu kota itu juga siap menindaklanjuti laporan warga Kota Jambi mengenai kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan Pilwako Jambi.

(Ketidaknetralan ASN)

Pelanggaran lainnya di pilkada Kota Jambi adanya ketidaknetralan ASN dalam mendukung salah satu paslon. Empat pejabat dilaporkan ke Panwaslu.

Dua diantaranya terbukti melanggar aturan kode etik sebagai ASN yakni Assisten I Mukhlis dan Kasat Pol PP Yan Ismar, kabarnya akan memasuki masa purna bakti atau pensiun. Namun Kadishub Saleh Ridho dan Kabag Humas Abu Bakar tidak terbukti melanggar.

Video berdurasi 02 menit 06 detik diduga Kepala Dinas Perhubungan Saleh Ridho beredar luas. Meski tak menunjukkan adanya Saleh Ridho di dalam video terlihat puluhan petugas malukan apel di salah satu lapangan terbuka di tempat bongkar muat barang.

Terdengar percakapan pimpinan diduga kuat suara ialah hendak memberikan sembako. Video sengaja direkam oleh petugas Dishub itu sendiri saat melakukan apel kesiapan bulan suci ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri. 180 petugas belum mendapatkan sembako dan akan diberikan menjelang hari raya idul fitri. Bantuan sembako tersebut langsung dari Walikota Jambi non aktif saat itu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho dikonfirmasi langsung membantah hal tersebut. 

Saleh Ridho tak pernah menyebut kepada anak buahnya untuk mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Jambi nomor urut dua Syarif Fasha dan Maulana. 

"Tidak ada saya menyebutkan untuk mencoblos nomor 2. Yang saya minta sukseskan tanggal 27 jangan sampai tidak memberikan hak suara. Untuk sembako itu wacana, tetapi tidak jadi diberikan karena saya khawatir. Lalu saya membeli sembako dengan dinas Peridag Kota Jambi untuk diberikan kepada TKK (Tenaga Kerja Kontrak, red),"  kata Saleh Ridho.

Petugas kesulitan mengungkap aktor suara video tersebut,  kekurangan alat bukti pendukung diputuskan sebagai suatu pelanggaran akhirnya Saleh Ridho tidak terbukti melanggar dan laporan itu pun tidak dapat di tindaklanjuti

"Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa suara di video tersebut adalah suara terlapor Kadishub. Lalu tidak ada saksi yang mengetahui suara itu suara terlapor serta tidak ada pengakuan dari terlapor bahwa suara itu merupakan suara dia," kata Ari Juniarman, Ketua Panwaslu Kota Jambi.

Sehari sebelum pemilihan, tiga pejabat Pejabat Pemkot Jambi yakni Assisten I Mukhlis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yan Ismar dan Kabag Humas Abu Bakar dilaporkan oleh Ahmad Kaspun Nasir atas dugaan yang sama dengan beberapa lembaran sebagai alat bukti seperti satu lembar screenshot dari grup WhatsApp 'Fasha Mania' tergabung di dalamnya Kabag Humas Kota Jambi, Abu Bakar.

Lalu, dua lembar screenshot Asisten I, Mukhlis, dan Kasat Pol PP Kota Jambi, Yan Ismar, keduanya tergabung di dalam grup WhatsApp 'We Love Fasha' serta memberikan emoticon like dan perkataan setuju yang dikirim oleh salah satu anggota di dalam grup tersebut berinisial J. 

Dipercakapan tersebut tertulis perintah yang mengkoordinir untuk memilih pasangan nomor urut dua. Panwaslu memutuskan Assisten I Mukhlis dan Kasat Pol PP Yan Ismar terbukti melanggar Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik ASN. Namun, Kabag Humas Abu Bakar tidak terbukti melanggar aturan sebagai ASN.

"YI dan MKS melanggar kode etik ASN dan AB tidak terbukti sebagai tim sukses dan melanggar kode etik" ujar Ari Juniarman.

(Aksi Damai)

Menyikapi itu, Puluhan massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi melakukan aksi damai di markas Polresta Jambi menuntut Kepolisian mengungkapkan aktor dugaan kasus politik uang dan dugaan kecurangan lainnya.

Dalam aksinya Kordinator Lapangan, Ardi Lippan menyebutkan, pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Jambi baru saja selesai. Namun hal tersebut, masih menyisakan beberapa polemik.

Massa meminta agar Pilkada Kota Jambi agar dapat di ulang. Pasalnya, pada Pilkada di Kota Jambi ditemukan banyak kejanggalan yang terjadi dilapangan. Mereka juga menemukan dugaan Politik Uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi. Pihaknya mengapresiasi kinerja polisi bmengamankan terduga pelaku, massa berharap polisi dapat mengungkap serta menangkap aktor intelektual politik uang tersebut.

"Kami kesini meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas permasalahan ini," kata massa.

Massa mengharapkan aspirasi dan harapan rakyat dengan segala alat bukti dapat didengar dan diputuskan dengan sebagaimana mestinya. Apabila laporan tersebut tidak ditanggapi, masa akan melakukan kembali aksi dengan masa yang lebih banyak ke tingkat tertinggi.

Massa menyesalkan putusan Panwaslu terhadap dua pejabat Pemerintah Kota Jambi yang tidak terbukti melanggar atas dugaan ketidaknetralan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Jambi tahun 2018. Dua pejabat tersebut Kepala Dinas Perhubungan Saleh Ridho dan Kabag Humas Abu Bakar.

"Kita memiliki bukti baru dan akan kami bawa ke tingkatan tertinggi," katanya.

(Tolak Penandatanganan)

Tim pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Abdullah Sani dan Kemas Alfarizi melaporkan dugaan kecurangan Pilkada Kota Jambi ke Jakarta. Sebelumnya, Pasangan Sani-Izi menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi KPU 

"Kami dari paslon nomor urut 1 Sani-Izi sepakat tidak menadatangani berita acara hasil keputusan Pleno KPU Kota Jambi, karena masih ada permasalahan dugaan money politik (politik uang) yang ditangani pihak Polresta Jambi," tegas saksi, Widodo.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Jambi menetapkan pasangan Syarif Fasha-Maulana, ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih.

Penetapan sesuai hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Jambi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tingkat Kota Jambi di sebuah hotel di Jalan Patimura, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi. Rapat dipimpin langsung Ketua KPU Kota Jambi Wein Arifin.

Ketua KPU Kota Jambi Wein Arifin mengatakan, sejak 3 hari setelah ditetapkan hasil penghitungan KPU Kota Jambi apa bila ada gugatan ke selama 3 hari kerja, yaitu hari Kamis, Jum'at dan Senin, KPU mempersilahkan.

"Namun, apa bila tidak ada, maka KPU akan menetapkan walikota dan wakil walikota yang terpilih," ujarnya.

Berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi hasil suara pilwako Jambi, dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi, Fasha-Maulana hanya kalah di satu kecamatan, yakni di Kecamatan Paalmerah.

Adapun rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat Kota Jambi, yakni jumlah pemilih DPT: 384.366, jumlah pemilih DPPh: 708, jumlah pemilih DPTb: 6.910. Dengan jumlah total pemilih sebanyak 391.984.

Abdullah Sani dan Kemas Alfarizi berjumlah 117.435 (44,3%). Sedangkan Syarif Fasha dan Maulana berjumlah 147.652 (55,7%).

Jumlah suara sah sebanyak 265.087, jumlah suara tidak sah 7.485 dan jumlah suara sah dan tidak sah 272.572.

Saksi paslon nomor urut dua Syarif Fasha-Maulana, Sertiyansah mengaku bersyukur atas terpilihnya Fasha-Maulana menjadi walikota dan wakil walikota Jambi periode mendatang.

"Alhamdulilah masyarakat Kota Jambi masih mempercayai paslon kami, Fasha-Maulana. Kami juga mengapersiasi kerja KPU dan Panwas Kota Jambi dalam keadaan aman," katanya.

Catatan redaksi waktoe/berbagai sumber

Penulis Tim redaksi

Editor Abdullah Ihsan
views