_

Proyek PLN di Jambi Pasok Minyak Ilegal

HNCK8306-730x487
Mobil pribadi tengah memindahkan BBM diduga ilegal

JAMBI - Ditengah gencarnya upaya pemerintah memberantas peredaran tindak pidana ilegal di bangsa ini, namun, justru sebuah perusahaan bernama PT Medan Smart Jaya (PT MSJ) diduga kuat memasok BBM ilegal dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan operasionalnya.

Saat ini, PT MSJ ini merupakan perusahaan kontraktor yang tengah mengerjakan Gardu Induk (GI) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kawasan Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi, Jambi 

Namun, dalam prakteknya PT Medan Smart Jaya diduga memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal jenis solar dalam memenuhi kebutuhannnya. Akibat dari tindakan ini, tentu membuat kerugian bagi pemasukan negara.

Berdasarkan investigasi di lapangan, sebelumnya didapatkan mobil Suzuki jenis APV bernomor polisi BG 1753 Y tengah melakukan bongkar muat BBM ilegal dari dalam mobil kedalam tangki penampungan yang berkapasitas sekitar 5000 liter.

Dari informasi masyarakat, kegiatan bongkar muat BBM tersebut juga terpantau telah terjadi sejak lama. Bahkan, berdasarkan pantauan di lapangan sejak mulai beroperasinya pengerjaan Gardu Induk dari PLN tersebut pada akhir tahun 2017 lalu.

Pihak Manajemen PT MSJ Adnin Nasution saat dikomfirmasi membantah jika minyak tersebut BBM ilegal, tetapi dirinya tidak dapat menunjukan dokumen resmi dari agen PT resmi mana BBM tersebut didapat.

Hanya saja dia menunjukan photo dari Handponenya terdapat nota kontan pembelian BBM jenis solar sebanyak 1000 liter dengan cap tertera CV. HR Anugerah.

"Minyak kita resmi dari perusahaan agen. Ada dokumennya, tetapi susah mau ngambil dokumennya karena disimpan ditempat sulit," kilahnya saat ditanya dokumen resminya.

Namun dia mengungkapkan, bahwa BBM tersebut didatangkan oleh oknum anggota Polisi aktif yang berdinas di Polsek Mestong, Kabupaten Muarojambi dengan berinisial ER dan Ny

"Minyak ini disuplay oleh Erwin, dia juga anggota Polisi yang berdinas di Polsek Mestong, sama dengan pak Nyoto," bebernya belum lama ini.

Nyoto yang disebutkannya itu juga  merupakan anggota Polri aktif yang berdinas di jajaran Polesk Mestong, Muarojambi. Diketahui bahwa Nyoto juga menjabat sebagai bagian Hubungan Masyarakat (Hmuas) PT MSJ.

Selain itu saat ditanya, mengapa BBM tersebut tidak diangkut dengan menggunakan Armada resmi jika itu adalah BBM Resmi, seperti armada dari Pertamina atau kendararaan agen resmi lainnnya yang memiiki logo Pertamina, Adnin pun tidak dapat menjelaskan secara gamblang.

Padahal didalam aturannya dijelaskan, setiap BBM resmi harus diangkut dengan mengunakan kendaraan resmi seperti Pertamina atau kendaraan PT agen resmi lainnya dengan cap logo Pertamina dengan maksud agar tidak menyalahgunakan pengangkutan BBM.

Hal itu mengacu kepada UU Migas Pasal 53 huruf b, bahwa setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi empat miliar rupiah.

Menanggapi itu, Ibnu Kholdun SH MH, Praktisi Hukum di Jambi sangat menyayangkan hal itu terjadi. Dengan kejadian itu diakuinya banyak pihak yang dirugikan terutama negara dari sektor pajak.

"Pasalnya jika sebuah perusahaan dalam kebutuhannya menyuplai BBM industri secara resmi, tentu akan menjadi pemasukan bagi kas negara," tuturnya.

Menurut pengacara kondang ini, mengacu kepada Undang-undang Migas nomor 22 tahun 2001 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Begitupun dalam Pasal 53 huruf b UU Migas, bahwa setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)

"Perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas yaitu setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah," ujarnya saat dijumpai dikantornya, Senin  (28/5/2018).

Selain itu, Ibnu menambahkan, bagi perusahaan bisa juga dijerat dengan tindak pidana sebagai penampung atau penadah barang ilegal sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 480 dengan hukuman penjara paling lama empat tahun dan didenda sebanyak-banyak Rp900 juta.

"Jadi pengangkut dan penyedia bisa dikenakan Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum mau menegakan pasal yang mana terhadap tindak pidana tersebut," tandasnya.

Dia menyebutkan, PLN merupakan salah satu badan usaha milik negera dan sebagai pengguna anggaran.

"Saya berharap pihak PLN untuk bertindak tegas terhadap persoalan tersebut, dan harus lebih kroscek terhadap persoalan ini. Jangan sampai negara menjadi rugi dibuatnya," tukas Ibnu.

Disamping itu, bilangnya, pihak PLN sebagai pengguna anggaran harus kroscek ke pihak perusahaan, karena menyangkut duit negara.

"Asal usul barang itu dari mana dan harus jelas, misalnya BBM itu dari mana dan perusahaan apa, laporan anggarannya harus jelas jangan sampai ada manipulasi seolah-olah keadaannya asli," ujar Ibnu.

Begitu juga dia menegaskan kepada pihak Kepolisian sebagai yang berwajib untuk segera melakukan penyelidikan, karna baginya, apa lagi kegiatan tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum polisi aktif yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberantas peredaran tindak pidana ilegal dibangsa ini.

 

Penulis Ramadhani

Editor Abdullah Ihsan
views