_

RAPBD 2019 'Ora Ono' lagi Duit Ketok Palu, Ketua DPRD: Gila Itu

HNCK8306-730x487

Cornelis Buston dan Fachrori Umar/net

JAMBI - Nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi disebutkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penerima duit ketok palu RAPBD Jambi.

Hal ini terungkap setelah Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan sidang perdana gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli, Kamis 23 Agustus 2018 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kendati demikian, dari jumlah 53 Anggota DPRD hanya 15 Anggota DPRD yang tidak hadir Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi tetap menyelenggarakan rapat paripurna RAPBD tahun 2019, Selasa 4 September 2018.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston memastikan pengesahan anggaran tahun 2019 tidak adanya duit ketok palu.

"Kalau masih ada itu, gila itu," kata Cornelis 

Seperti dalam dakwaan gubernur Jambi non aktif Zumi Zola disebutkan nama anggota DPRD sebagai penerima duit ketok palu. 

"Itu kan dakwaan. Nanti dibuktikan di dalam fakta persidangan apakah terbukti atau tidak dewan-dewan itu telah menerima uang nanti akan kelihatan," kata Cornelis.

Hal senada dikatakan Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Fachrori Umar, yang memastikan tidak ada lagi duit ketok palu dalam pengesahan RAPBD tahun 2019.

"Ora Ono lagi, kita ingin jujur," kata Fachrori Umar.

Jaksa pada KPK membeberkan para pihak penerima duit ketok palu. Duit untuk pimpinan dan anggota DPRD Jambi menurut jaksa berasal dari rekanan Pemprov Jambi. Permintaan duit dari DPRD selalu dibahas Zumi Zola bersama orang -orang kepercayaannya.

Sebagai realisasi uang ketok palu, sejak bulan Januari 2017 sampai Mei 2017, Kusnidar membagikan uang kepada anggota DPRD Provinsi Jambi secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp 8,9 miliar.

Berikut rinciannya:
1. Fraksi Demokrat

Nasri Umar, Zainal Abidin, Hasani Hamid, Nurhayati, Effendi Hatta, Rahimah (istri Pelaksana Tugas Gubernur Jambi) dan Suliyanti. Masing-masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta

2. Fraksi Golkar

Sufardi, Nurzain, M Juber, Popriyanto, Tartiniah, Ismet Kahar, Gusrizal dan Mayloeddin masing masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta. 

3. Fraksi PDI Perjuangan 

Zainul Arfan, Elhelwi, Misran, hilalati Badri dan Luhut Silaban masing masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta. Sedanggkan Melihaira hanya mendapatkan uang Rp 100 juta. 

4. Fraksi Gerindra 

Budi Yako, Chairil, Bustomi Yahya, dan Yanti Maria masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan. Sedangkan Muhammadiyah hanya menerima bagian uang Rp 150 juta dalam dua kali penerimaan.


5. Fraksi PKB

Syofian Ali, Tadjudin Hasan, Fahrurozi, Muntalia, Sainuddin dan Eka Marlina masing-masing mendapatkan uang ketok palu sejumlah Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan

6. Fraksi PAN 

Hasim Ayub, Agusrama dan Wiwit Iswara mendapatkan masing-masing uang ketok palu Rp 100 juta. Sedangkan Supriyono hanya menerima bagian uang Rp 50 juta

7. Fraksi PPP

Syofian, Mauli, Parlagutan dan Hasan Ibrahim masing-masing mendapatkan uang ketok palu Rp 200 juta dalam dua kali penerimaan.

8. Fraksi Bintang Reformasi

Rudi Wijaya, Rahmad Eka Putra, Suprianto dan Nasrullah Hamka masing-masing mendapatkan uang ketok palu Rp 100 juta

9. Fraksi Restorasi Nurani

Cekman, Jamaluddin, Isrono, Edmon, Salam HD dan Kusnindar masing-masing mendapatkan uang ketok palu sejumlah Rp 200 juta

Kemudian pimpinan DPRD menerima uang ketok palu APBD TA 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Cornelis Buston sejumlah Rp 100 juta yang diserahkan oleh Muhammad Imaduddin alias IIM.

2. Zoerman Manap, menerima uangtahap pertama sejumlah Rp 200 juta dari Dody Irawan yang diserahkan oleh Muhammad Imaduddinmelalui Sufardi Nurzain. Selanjutnya uang tahap kedua sejumlah Rp 200 juta diberikan oleh Endria Putra.

3. AR Syahbandar, menerima uang tahap pertama Rp 300 juta pada Januar 2017. AR Syahbandar beberapa minggu kemudian menghubungi Dody Irawan meminta sisa uang ketok palu sejumlah Rp 300 juta.

Dody Irawan meminta sisa uang untuk AR Syahbandar di showroom milik M Imaduddin. Selanjutnya Dody Irawan bersama Zulfikar menyerahkan tas berisi uang Rp 300 juta. kepada AR Syahbandar.

4. Chumaidi Zaidi, menerima uang tahap pertama sejumlah Rp 450 juta pada Januari 2017. Chumaidi pada April 2017 m enghubungi Dody Irawan menanyakan sisa uang ketok palu untuk dirinya.

Selanjutnya Dody Irawan meminta Budi Nurahman mengambil uang Rp 200 juta yang telah disediakan Muhammad Imaduddin untuk kemudian diserahkan kepada Chumaidi Zaidi.

Doddy Irawan lanjut jaksa meminta M Imaduddin menyerahkan uang tambahan ketok palu Rp 140 juta untuk 27 orang anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi kepada Zainal Abidin di rumahnya di Telanaipura yang disaksikan Veri Aswandi. 

Bahwa setelah direalisasikannya pemberian uang ketok palu tahap pertama dan kedua kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi Rp 13,090 miliar masih terdapat kekurangan yakni 8 orang yang belum menerima pemberian uang ketok palu TA 2017 tahap kedua. Atas kekurangan tersebut, Kusnindar menanyakan kepada terdakwa perihal penyelesaian kekurangan uang ketok palu TA 2017 dan dijawab terdakwa agar Kusnindar berkoordinasi dengan Dody Irawan.

Jaksa dalam surat dakwaan juga memaparkan pemberian terkait APBD TA 2018. Penyerahan uang ketok palu kedua iini dilakukan lewat perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi yakni

1. M Juber selaku anggota DPRD dari Fraksi Golkar menerima uang ketok palu untuk dibagikan ke 7 anggota Fraksi Golkar Rp 700 juta.

2. Tadjudin Hasan, selaku anggota DPRD Fraksi PKB menerima uang ketok palu untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi PKB sejumlah Rp 600 juta

3. Pembagian uang ketok palu di rumah dinas Saipudin. Jaksa menyebut ada tiga kantong plastik hitang berisi duit Rp 1,7 miliar yang diperuntukkan kepada tiga perwakilan fraksi, yakni Fraksi PAN sejumlah Rp 400 juta, Fraksi Demokrat Rp 800 juta dan Fraksi Gerindra Rp 500 juta.

Meski KPK belum mengumumkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meloloskan nama bakal Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 juga didalamnya nama yang disebutkan sebagai penerima duit ketok palu dalam berkas dakwaan Zola.

Penulis : Ramadhani

 

Penulis Tim redaksi

Editor Ihsan Abdullah
views