_

Saat Dewan Sorot RAPBD 2019, Sekda M Fadhil Arief: Itu Bagian Dari Perhatian Atas Kinerja Pemerintah

Berbagai Kritikan Pedas dilontarkan Jubir Fraksi Dalam Pemandangan Umur Sidang Paripurna terhadap RAPBD 2019

HNCK8306-730x487
Fathuri jubir fraksi PAN menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang paripurna DPRD Muaro Jambi disaksikan Sekda M Fadhil Arief

JAMBI – Sekda Muarojambi M Fadhil Arief wakili bupati dalam agenda sidang paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi fraksi DPRD tentang RAPBD tahun 2019. Sengeti, Selasa 02/10/2018.
Sekda M Fadhil Arief mengapresiasi pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap RAPBD kabupaten Muarojambi tahun 2019.
Hal ini disampaikan usai sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD.
“Kita sangat apresiasi dari kawan kawan kita yang ada di DPRD yang merespon dan memberikan masukan RAPBD yang diajukan pemerintah”, ujarnya.
Hal itu perlu disampaikan sebagai wujud perhatian  terhadap kinerja pemerintah.
“Dan, kesinambungan itu yang memang dibutuhkan, jadi ada yang khilaf DPRD mengingatkan, ada kritikan, meminta kerja keras, ada apresiasi yang dilakukan DPRD”, terangnya.
Terkait hampir semua DPRD menyoroti rendahnya PAD, M Fadhil Arief menjelaskan, pemerintah memang harus konsen untuk meningkatkan PAD, pada tahun depan. Kita sudah ada koordinasi dengan dewan untuk peningkatan PAD.
“PAD ini sesuatu yang  sepenuhnya ditangani kita, maka kita upayakan terus mencari potensi PAD yang ada, kita rencanakan bagaimana mengelolanya”, ujar Fadhil.

Jubir Fraksi Dalam Menilai RAPBD 2019.


Dalam sidang paripurna tersebut terungkap beberapa pandangan umum fraksi menanggapi atas rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disampaikan Bupati Masnah Busyro dihari sebelumnya (sidang paripurna DPRD,red).
Sebelumnya pada paripurna 1/10/2018 bupati Masnah Busyro telah menyampaikan Raperda APBD 2019. Dan kini giliran tanggapan pemandangan umum fraksi DPRD kabupaten Muaro Jambi.
Rapat dipimpin oleh wakil pimpinan dewan, Amirudin didampingi wakil pimpinan dewan Edison, ketua dewan Salmah Mahir tidak nampak dalam acara tersebut.
Diawali dari siti Maemunah darifraksi Demokrat, yang menyoroti  terhadap Raperda APBD tahun 2019, fraksi Demokrat mencermati APBD tahun 2019, pendapatan 1,1 trilyun ruoiah turun 133 Milyard rupiah yang juga  terjadi penurunan sektor PAD 12 Milyard rupiah, hal itu  dipertanyakan, data dan penyebabnya.
Hal yang dipertanyakan jubir fraksi Demokrat ini soal Belanja daerah 1,197 trilyun rupiah , jika dihitung sekitar 50 persen APBD untuk belanja tidak langsung. 
Fraksi Demokrat juga Mengingatkan, Raperda tentang  Standart harga, agar segera dapat diajukan. 
Siti Maemunah dari Fraksi Demokrat ini juga meminta untuk dikaji ulang atas defisit anggaran yang disampaikan 40 Milyard rupiah tersebut.
Fraksi Golkar, setelah mempelajari, sepakat RAPBD fokus kesehatan dan infrastruktur, agrokomplek pertanian, angka angka setuju dengan yang disampaikan Bupati kemarin.
“Tekad meningkatkan PAD, tapi jangan mengorbankan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sektor perijinan harus menghitung pedagang sembako yang menggantungkan hidup, jangan sampai muncul ijin tapi mengorbankan mereka”, kata Jubir fraksi Golkar
Lagi lagi fraksi pengusung pasangan Masnah dan BBS (Fraksi PAN)  disampaikan jubirnya  Fathuri, cukup keras menyoroti RAPBD yang disampaikan Bupati. Fraksi PAN berharap Sebagai bentuk komitment diperlukan perencanaan yang matang terarah, obyektive.
Senada dengan fraksi Demokrat, Fathuri mengindikasikan PAD sebesar 62 Milyard rupiah, dianggap terlalu rendah, masih banyak potensi yang dapat dikembangkan.
Fathuri mencontohkan bidang Pariwisata, Reklame, Rumah makan, Walet masih dapat dioptimalkan tergantung OPD nyam
“Silpa berjalan 2018 tidak menggunakan Silpa yang sudah jelas peruntukannya”, pinta jubir fraksi PAN ini.
Fraksi PAN masih terus menyuarakan harga komoditi sawit yang anjlok, dan meminta Kerja nyata Pemda dalam mengendalikan sawit yang harganya 990 rupiah perkilo, padahal dalam regulasi aturan Dinas Perkebunan 1400 perkilo gram. 
“Ada sekitar 21 pabrik sawit tetapi semuanya tidak  melaksanakan itu, maka butuh pressure kepada pabrik untuk melaksanakan agar sawit naik”, tegasnya.
Fraksi PDIP dalam pemandangan umumnya merasa kecewa atas kinerja pemerintah dalam menjalankan APBD.
“Saat APBD disetujui namun pelaksanaanya jauh berbeda, Maka berharap komitment tidak ada perubahan”, terangnya
Kata Jubir PDIP, Adanya rasionalisasi merugikan DPRD, salah satu program pembangunan infrastruktur jalan sudah 3 tahun berturut turut 2016, 3 Milyard , 2017 di ULP gagal tayang, 2018 kena rasionalisasi.
“Muka kita ditaruh dimana, kita sudah sampaikan ke warga bahwa akan dibangun,  pemerintah membunuh karakter dewan akibat rasionalisasi”, ungkapnya.
Berharap sekda baru perhitungan anggaran tidak terulang kesalahannya, anak SD tahu rasionalisasi karena salah perhitungan.
Fraksi kebangkitan bangsa, Mengingatkan arahan KPK soal PAD harus kerja ekstra dan menjalankan arahan tersebut. 
Tak luput juga, fraksi ini menyoroti Pelayanan RSUD dimana  perlu dipikirkan pelayanan yang optimal dan tidak ada keluhan, pelayanan BPJS jauh dari harapan 
Fraksi Gerindra, senada dengan fraksi PAN soal komoditi Sawit agar pemerintah tidak ditekan pihak swasta.
Termasuk juga memberikan gambaran Pendapatan dari sektor pelayanan RS sungai Bahar ada dua gedung yang belum dioptimalkan. 
 Kamaludin hafids jurubicara fraksi PPP Hanura, menjadi perhatian publik saat membacakan pandangan umum fraksi, merekam dirinya dengan gadgetnya yang disandarkan di stand mix .
Kamaludin menyoroti angka angka yang disodorkan dalam APBD merupakan angka pesimis. 
Katanya, Resceadulle, anggaran yang di drop tahun 2018 bisa dijalankan ditahun 2019.
“Kita akan koreksi total, jika berimbas ke dewan maka kita tidak akan sahkan APBD ini”, ancam Kamaludin

 

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views