_

Sekda M.Fadhil Arief: Pemdes Segera Revisi RPJMDes Agar Visi Misi Sejalan

Munculnya Permendagri 20/2018 , pemkab Lakukan sosialisasi kepada Seluruh Kades

HNCK8306-730x487
Sekda Muaro Jambi M Fadhil Arief,Foto/istimewa

JAMBI – Sekda Muaro Jambi M Fadhil Arief mewakili Bupati membuka acara  Rakor Kades se Kabupaten Muaro Jambi sekaligus  sosialisasi Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Sengeti, 10 Oktober 2018.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda memberitahukan agar pemerintah desa nanti segera merubah atau merevisi RPJMdes nya setelah pemkab melakukan revisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Setelah ada perubahan Perda RPJMD, nanti Pemdes segera merubah RPJMDes, agar sesuai dengan Visi dan Misi Pemda”, tekan Sekda.
Sekda mengajak pemerintah desa untuk mengawal dana desa jika ada pihak pihak yang menuntut dan melakukan tekanan tekanan dari pihak lain, agar bisa melaporkan kepada institusi hukum dalam hal ini kepolisian.
“Karena kita ada TP4D (Tim ) yang mengawal administrasi pengelolaan dana desa dari proses awal hingga akhir”, terang Fadhil Arief.
Kita coba optimalkan kedepan, secara teknis nanti akan ada peraturan Bupati dalam pengelolaan dana desa, jadi ada standarisasi administrasi dan proses pelaporan pertanggungjawaban.
Kata Fadhil Arief, Pemkab akan menyusun standar perjalanan dinas,  nanti pak kades tidak memakai uang siltap.
“Jadi idealnya perjalanan dinas itu harus lebih besar”, terangnya.
Itu sedang kita susun, kita menginginkan pegawai kab. Turun ke desa, jangan hanya  keluar kota. 
Kedepan dalam membuat regulasi kepala desa, harus memenuhi 3 unsur, diantaranya regulasi tersebut harus dapat dipahami oleh desa, pelaksanaanya dibuat jelas dan simple, Dan regulasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Terkait adanya Perbup standar pertanggungjawaban belanja di desa atau SPJ, Ini dalam rangka memberikan rasa  nyaman dalam menjalankan kegiatan pemerintahan”, jelasnya.
Mengelola uang 1 M, gaji 2,5 honorer 200 ribu sebulan, kondisi ini tidak sesuai dengan faktor resiko.
Lanjut Sekda, Inspektorat yang bertugas mengawasi dan memonitor pengelolaan dana desa akan turun kebawah setiap 4 bulan sekali, jadi dalam satu tahun akan turun 3 kali .
Kepala Dinas PMD, Raden Najmi menambahkan, bahwa daerah punya resiko meningkatkan kompetensi di desa, Ketidak kompakan kepala desa dengan perangkat desa mengakibatkan munculnya celah-celah masalah.
“Bagaimana pemerintah desa dalam hal ini Kades dan Perangkat Desa bisa berjalan kolektif dan bekerjasama dengan baik, agar tidak muncul celah persoalan”, pungkasnya.
Hadir pada acara tersebut Kepala Ispektorat Budi Hartono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Najmi, Para Camat, dan Para Kepala Desa.

 

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views