_

Separuh Bidang Tanah Kabupaten Muaro Jambi Belum Bersertifikat

HNCK8306-730x487

JAMBI – Saat kita akan mengurus hak atas tanah kita (Sertifikat) di Kantor Pertanahan kabupaten Muaro Jambi, kita akan banyak membaca tagline atau tulisan tulisan yang terpampang di Dinding maupun  space winwae, mulai dari, Anda memenuhi persyaratan kami melayani tepat waktu,  wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dan wilayah bebas korupsi (WBK). Tentunya hal itu menjadi pemicu dan motivasi seluruh pegawai dilingkup tersebut  dalam bekerja melayani masyarakat. Sengeti, 28/6/2018.

Seperti halnya yang disampaikan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Muaro Jambi, Pepen mengatakan ditingkat kabupaten kami lebih pada soal pertanahan karena Tata Ruang ada dibawah pemerintahan.

“Tata ruang itu panglima tertinggi dalam penataan wilayah”.

Jadi dengan adanya tata ruang kita juga diberi kemudahan saat menentukan proses penerbitan sertifikat hak milik, karena batas wilayahnya jelas. Tidak semua urusan tanah itu ada pada kita, itu yang seringkali belum diketahui oleh masyarakat luas. Konflik-konflik pertanahan seringkali dibawa ke kita, padahal tanah tersebut belum didaftarkan ke pertanahan.

“Munculnya perda Tata Ruang memudahkan kita dalam penyusunan Sertifikat karena merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan”.

Berbagai persoalan kadang ditumpukan ke kantor pertanahan, seakan kita yang mengetahui dan menentukan. Pelayanan ijin lokasi, contohnya menjadi kewenangan Bupati tapi kita disini hanya memberikan pertimbangan teknis dan itupun kita termasuk bagian dari tim, kata Pepen kepada Kantor Berita waktoe.

Banyak persoalan di Muaro Jambi ini, Sering Masyarakat buka lahan hutan, dan mereka bisa memiliki menjadi hak milik dengan ketentuan secara berturut-turut  menggarap selama 20 tahun, dan bisa diajukan hak tentunya dengan disertai bukti penggarapan, yang biasanya dari desa ada surat tebas hutan. Namun masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengurusnya.

Sangat disinggung prosentase kepemilihan sertifikat, Pepen menyebutkan, Kepemilikan tanah bersertifikat sekitar mendekati 50 persen dari bidang tanah, selebihnya belum didaftarkan.

Masyarakat masih banyak yang hanya memegang surat  Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah), Adanya Sporadik sebetulnya berasal dari kata tidak beraturan, tanah yang berpencar  istilah dari BPN dalam  pengukuran sesuai dengan PP no 24, th 1997, tentang Pendaftaran tanah, namun belakangan Sporadik ditandatangani  oleh kepala desa, sebagai bukti awal kepemilikan tanah.

Kantor Pertanahan kab. Muaro Jambi  mendesak masyarakat untuk menjadi peserta hak milik sertifikat namun mereka sangat keberatan  dan enggan mengurusnya karena masyarakat masih beranggapan dengan munculnya sertifikat akan banyak kena pajak, padahal sama saja, meskipun mereka hanya Sporadik mereka juga berkewajiban membayar PBB.

Berbagai langkah kita lakukan baik sosialisasi bersama pemda maupun dengan Program mobil Larasita  masih jalan  untuk jembut bola dan memberikan keterangan di lapangan bagaimana cara mengurus sertifikat tanah.

“ Kita juga berikan kemudahan warga untuk mengurus sertifikat, kita berikan ruang pelayanan konsultasi untuk bertanya  penyiapan persyaratan dan perhitungan biayanya”.

Kata Pepen, dalam rangka kepastian hukum atas hak tanah, kita juga usulkan Program Nasional (Prona) dimana sebelum tahun 2015  usulan dilakukan oleh pihak pemerintah desa setahun sebelumnya  dan Kantor Pertanahan yang selanjutnya mengajukan. Namun setelah tahun tersebut ditahun 2017 hingga  2018 Kantor Pertanahan yang menentukan, jika ditahun 2017 kita mengajukan 12.000,  maka tahun ini kita menargetkan 17.000 PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

“Pertanahan turun langsung ke desa-desa se Muaro Jambi”, pungkasnya.

Saat disinggung proses penerbitan sertifikat, Pepen pun menjelaskan Warga diharapkan bisa mengurus sendiri Sertifikat Hak Milik, karena mudah tidak sulit, sesuai SOP pengerjaan  mulai dari ukur,  hingga terbit Sertifikat berkisar 3  bulan. Nah disini salah satu persyaratannya adalah lunas BPHTB (Biaya Pajak Hak Tanah dan Bangunan). Karena prinsipnya berlaku baik mereka yang masih Sporadik hingga yang sudah bersertifikat. Dan disini banyak yang belum mengurus pajak tersebut.

Camat se Muaro Jambi Tidak Menjadi PPAT

http://waktoe.com/assets/images/post/Pepen%2C%20Kepala%20Kantor%20Pertanahan%20Muaro%20Jambi.JPG?_=1530192661

Sumber pendapatan dari sektor pajak sangat besar, Pajak Bumi dan Bangunan salah satunya menjadi sektor yang menentukan, penyelesaian tapal batas antar desa, penerapan Perda Tata Ruang yang baik dan upaya mendorong masyarakat untuk mendaftarkan pajak atas kepemilikan tanah harus terus dilakukan.  

Keberadaan Camat sebagai tangan panjang Bupati dalam teritorial pemerintahan yang memiliki beberapa desa dalam wilayahnya diberikan  kesempatan sekaligus sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dengan beberapa mekanisme yang ada.

Seperti yang disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Muaro Jambi, Pepen, Apabila Camat berkeinginan untuk menjadi PPAT harus mengajukan permohonan menjadi PPAT  dan berlaku hanya saat menjadi Camat, dan selama ini belum ada Camat yang  mengajukan.

“SK PPAT dikeluarkan dari Kantor Wilayah (Kanwil)  jadi biasanya bersama sama saat mengajukan, dan begitu juga pelantikannya”.

Dengan camat menjadi PPAT, warga saat mengurus akta tanah dan lainnya lebih cepat, karena Camat menguasai wilayah dan lebih mengetahui kondisinya, dan sosialisasi lebih cepat dilakukan karena setiap saat selalu koordinasi dengan desa.

Wakil Ketua DPRD kabupaten Muaro Jambi, Edison mengatakan,  terkait dengan hal kepemilikan hak atas tanah / sertifikat yang sering kali gaduh,  mengharapkan Bupati mendorong agar para Camat bisa mengajukan diri sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

“Pelayanan terhadap masyarakat lebih baik, tidak gaduh, pengurusan sertifikat bisa cepat, dan masyarakat terbantu”, jelasnya.

Munculnya sertifikat itu, tentunya akan muncul pajak terhadap negara dengan begitu PAD dari pajak akan meningkat.

Sementara itu, Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno (BBS), tentang persoalan Camat yang selama ini belum jadi PPAT, menyampaikan akan mengkoordinasikan dengan Bupati. Barusan ada rolling Camat, jadi mereka masih menata organisasi dan administrasi.

“ Jika jabatan rangkap sebagai PPAT bisa dan sepanjang tidak melanggar Undang-Undang nanti kita sampaikan ke Bupati karena kebijakan ada di Beliau, apalagi jika ketentuan itu bisa mendorong tumbuhnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor Pajak, jelasnya.

Tambah BBS, selama ini pihak Kantor Pertanahan Muaro Jambi kami lihat pelayanannya sudah cukup bagus, mereka kan bersifat vertikal jadi memiliki aturan tersendiri dan terus berbenah dalam pelayanan, pungkasnya.

Seseuai dengan PP 37/1998  yang sekanjutnya diubah  dalam PP 24/2016  tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  disebutkan bahwa Camat dapat ditunjuk menjadi PPAT  oleh Menteri yang menyelenggarakan  urusan pemerintahan dibidang Agraria/ Pertanahan  (mMnteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala  Badan Pertanahan Nasional), apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT. Dalam hal ini camat ditunjuk sebagai PPAT Sementara.

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views