_

Setebal 20 Halaman Sekda M Fadhil Arief Bacakan Tanggapan dan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD

Secara terperinci setebal 20 Halaman Sekda M Fadhil Arief Bacakan jawaban dan tanggapan atas pemandangan umum fraksi DPRD Muaro Jambi dan masih ditambah penjelasan lisan

HNCK8306-730x487
Sekda Muarojambi M Fadhil Arief

JAMBI – Sekda M Fadhil Arief mewakili Bupati membacakan tanggapan dan Jawaban atas pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna DPRD Muaro Jambi. Sengeti, Rabu, 03/10/2018
Tanggapan dan Jawaban yang disampaikan kepada masing masing fraksi atas pemandangan umum sebelumnya cukup panjang.
Namun sekda menekankan agar setiap OPD harus paham arah pembangunan karena RAPBD disyahkan bupati dan DPRD.
Diketahui RAPBD perubahan, sudah dibantu oleh DPRD untuk akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dan sekarang proses akreditasi.
Dengan gayanya yang lugas, Fadhil Arief membacakan Jawaban resmi tertulis dari pemerintah, namun beberapa kali memberikan keterangan dan penjelasan dihadapan parlemen dan juga OPD yang hadir.
Beberapa point’ jawaban yang terangkum
Seperti jawaban mengenai rencana  pemekaran kecamatan, tetapi sampai tahun depan tidak mungkin karena pemilu. Maka kajian lebih matang akan dilakukan dan pemekaran sendiri bagaimana tujuan utamanya  kesejahteraan masyarakat terbentuk.
Begitu juga soal CPNS yang berharap dari lokal, tidak bisa karena SOP CPNS  dibebaskan untuk melamar diposisi manapun dan daerah manapun. 
“karena serentak mudah mudahan diisi oleh putra daerah tapi biasanya diisi orang kota karena SDM nya  lebih baik”, jelas Fadhil
Keluhan yang disampaikan fraksi Gerindra mengenai pengurusan KK dan KTP yang lama kalau tidak ada kenalan, Fadhil langsung menunjuk Kadinas  dukcapil.
“ini ada pak Zakaria (kadisdukcapil), Proses validasi data bukan mempersulit tapi demi pencocokan, Kadang kadang masyarakat kita syaratnya kurang minta diproses”, ujar sekda.
Keluhan adanya tenaga honorer yang ada, sekda menekankan agar Pengangkatan tenaga honorer tidak dilakukan. “semua pejabat pembina dilarang mengangkat tenaga honorer, pengadaan non PNS hanya  bagi tenaga yang mempunyai keahlian, namun kita masih menunggu Penjabaran UU no 5/2017”, jelasnya
Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sorotan hampir seluruh fraksi, mendapat tanggapan yang mengagetkan, ternyata selama ini tidak pernah dilalukan analisa.
“Tahun depan akan kita ajukan perda revisi tentang PAD, kita selama ini lupa untuk menganalisa potensi PAD”, keluh Sekda dihadapan Parlemen.
Adanya pedagang kaki lima di depan UNJA, disaat sibuk mengganggu aktifitas, seperti yang disampaikan fraksi Nasdem,  Fadhil berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
“kita akan koordinasi dengan kota Jambi agar tidak overlap dalam bertindak”, terang Fadhil Arief.
Penyampaian jawaban tanggapan dan penjelasan bupati atas pandangan fraksi pun diakhiri dengan penyerahan dokumen, dan sidang dilanjutkan dengan penyampaian hasil pansus tatib DPRD yang disampaikan Ketua Pansus Kamaludin Hafidz.

 

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views