_

Sinergi KPPU dan BPK Untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa

HNCK8306-730x487

Waktoe.com - JAKARTA, Tercatat sejak awal berdirinya hingga Tahun 2017, KPPU telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 sebanyak 2.537dengan komposisi 1.278 terkait tender atau 73% dari total laporan.

Sementara itu disisi lain pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendongkarak perekonomian. Belanja Pengadaan barang dan jasa diharapkan menjadi pengungkit perekonomian nasional Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga Kerja, pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. Sayangnya, tidak sedikit proses pengadaan barang dan jasa yang justru berujung Pada  praktik persaingan tidak sehat dan korupsi.

Menyikapi kondisi tersebut, hari Selasa (18/07) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Workshop dengan tema "Resiko Penyimpangan Dalam Semua Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya".


Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama KPPU dan BPK terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencegahan dan penanganan perkara dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat. "Workshop ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi Investigator KPPU dan Auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus penyimpangan tender," ujarnya.


Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa dalam hal ini, baik KPPU maupun BPK, keduanya ingin mendorong efisiensi ekonomi nasional. KPPU mempunyai tugas untuk mendorong terciptanya efisiensi Belanja barang jasa dan efisiensi Dalam perekonomian secara Umum (efisiensi ber keadilan), sedangkan BPK menginginkan efisiensi dalam pengeluaran anggaran pemerintah.

Jika efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diwujudkan maka akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional. Saat ini, sesuai arahan presiden, sekitar 2.100 trilyun rupiah APBN harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan atau mengurangi ketimpangan, menyerang tenaga Kerja dan Ujung-ujungnya mengurangi jumlah penduduk Miskin.

Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi bercita-cita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5-7 persen dalam lima tahun ke depan. "Basis dari pertumbuhan ekonomi tinggi adalah pertumbuhan produktivitas, dasar dari produktifitas adalah efisiensi, guna mendorong efisiensi, salah satu caranya, yakni lewat proses kompetisi yang sehat," pungkasnya.

CH DEWI RATIH KPS | ch.dewiratih@gmail.com

Penulis CH DEWI RATIH KPS

Editor IBRAHIM UMAR
views