_

SIPOL Menjadi Bank Data Internal Partai

Sosialisasi pendaftaran, verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019 dan informasi partai politik (SIPOL) di Aula KPUD Klaten sebagai langkah awal menapaki tahun politik.

HNCK8306-730x487
sosialisasi KPUD Klaten tentang pendaftaran, verifikasi parpol tahun 2019 dan Sipol

Seluruh peserta pemilu (partai politik) hadir di KPUD Klaten untuk menerima sosialisasi yang diadakan KPUD Klaten (28/9/2017). Dipandu moderator Ika Nurmaliana Dewi  yang juga pemateri Sistim informasi partai politik.

Sosialisasi dipimpin langsung ketua KPUD, Siti Farida. Dalam kesempatan tersebut Farida menyampaikan,  bahwa KPU mendorong, melayani seluruh peserta pemilu sesuai dengan aturan sesuai tagline KPU sekarang ini.

“ KPU akan memastikan partai politik”, dimana partai politik dapat mengikuti pesta demokrasi sesuai aturan - aturan yang ada. Tegasnya.

Meskipun sesuai UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menetapkan partai politik yang sudah mengikuti pemilu sebelumnya tidak diverifikasi, dan hanya partai baru yang dilakukan verifikasi, namun masih dilakukan judicial review oleh masyarakat dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

Lanjut Farida, Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan umum yang itu dilakukan di pusat, kita tinggal turunannya, maka untuk tingkat kabupaten yang terpenting memiliki kepengurusan , menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk  yang dibuktikan  dengan kepemilikan kartu tanda anggota, KTP elektronik ,  mempunyai kantor tetap sampai pemilu 2019.

“pengalaman pemilu sebelumnya seringkali keanggotaan ganda baik di internal maupun ekternal (ganda dengan keanggotaan partai lain) maka aplikasi SIPOL KPU akan mendeteksi dan menyelesaikan itu”.

Kita ada ruang perbaikan administrasi,  maka sesuaikan  dengan aturan yang ada. “ kita bertemu di Aula ini saja, jangan sampai ketemu di Bawaslu atau  PT TUN, Kasasi, pungkas Farida.

Acara sosialisasi juga dihadiri seluruh Komisioner KPUD, Siti Farida, Muh Ansori, Joko HS, Ismail, Kartika, dan Sekretariat, Panwas, Kesbangpol, dan seluruh partai politik peserta pemilu.

Jika Judicial review  PSI ditolak maka partai baru yang akan dilakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.

Norma verifikasi partai diatur dalam pasal 173 ayat (3) juncto pasal 173 ayat (1) UU Pemilu,  Ketentuan tersebut dianggap  diskriminatif oleh PSI ketika hanya berlaku untuk partai baru.

PSI juga menggugat pasal 173 ayat (2) huruf E yang mengatur keterwakilan perempuan. Dini menjelaskan, syarat yang mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya di kepengurusan pusat merupakan tindakan diskriminatif.

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Ihsan Abdulah Nusantara
views