_

Soal Sistim Lelang, ULP Balik Tuding Dinas PUPR

Sistim Aplikasi Pelelangan di ULP Kabupaten Muaro Jambi setiap PPK memiliki Pasword yang bisa dipakai untuk monitoring

HNCK8306-730x487
Demo Aliansi Kontraktor Muaro Jambi di kantor ULP beberapa waktu yang lalu. foto: Ihsan Abdulah Nusantara

JAMBI - Terkait dengan tudingan Dinas PUPR Muaro Jambi atas keterlambatan pelelangan paket pekerjaan dari Dinas PUPR yang dilakukan oleh ULP, ternyata terbantahkan.Sengeti, 04/07/2018

Berdasarkan data data yang termonitor secara online, berapa jumlah RPP yang telah diumumkan, progres tahapannya hingga pengumuman pemenang terlihat jelas, apalagi bagi PPK yang memiliki paswordnya.

Kabag ULP, Safrinal, menjelaskan, jika dilihat dari RPP yang di masukkan dari Dinas PUPR ke ULP, pertama kali pada 2 April ada sebanyak 9 paket, yaitu kategori paket besar, berselang 7 hari berikut sudah di tayangkan. Kemudian, pada tanggal 30 April juga dimasukkan sebanyak 25 paket. Dan memakan waktu selama 10 hari untuk bisa ditayangkan.

"Ada juga dimasukkan di tanggal 3 Mei sebanyak 12 paket, 7 Mei 43 paket, 14 Mei 11 paket dan 28 Mei 2 paket serta 6 Juni 15 paket," kata Safrinal.

Proses pelelangan jika hanya dihitung satu paket bisa hanya berselang 3 hari dari RPP masuk sudah bisa tayang lelang, tetapi tidak juga kemudian dihitung perpaket, makanya karena paralel waktu penelitian berkas sedikit mundur tetapi semua langsung bisa diumumkan.

Dari 117 RPP yang dimasukkan oleh Dinas PUPR, ada 79 paket yang sudah selesai.

Sementara itu, tugas dari ULP itu sendiri, hanya batas mulai dari proses pengumuman pelelangan hingga pengumuman pemenang. Lalu, sistem yang digunakan ULP memakai aplikasi, dimana setiap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki pasword untuk bisa memonitoring tahapan-tahapannya.

"Jadi PPK masing-masing OPD setelah mengetahui pengumuman lelang, seharusnya dapat segera membuat kontrak kerjanya," ujarnya.

Kunci monitoring ada di PPK tadi mereka bisa melihat langsung setiap perkembangan, tidak mungkin ULP setiap saat harus memberitahu, tandas Safrinal.

Ditambahkannya, seharusnya paket pekerjaan besar (diatas 5 miliar) yang ada di Seluruh OPD, RPPnya bisa di masukkan di awal tahun, agar bisa di lakukan proses lelang secepatnya. 

"Termasuk dalam hal ini, Dinas PUPR yang paling banyak memiliki paket besar," pungkasnya.

Ini Tanggapan Yultasmi

Polemik proses pelelangan paket pekerjaan di Dinas PUPR Muaro Jambi yang dilaksanakan oleh ULP semakin meruncing. pasalnya ULP dianggap lamban dalam proses pelelangan.

Hal ini ditegaskan Kadis PUPR, Yultasmi, ia mengatakan, terhadap paket-paket pekerjaan, sebetulnya perencanaanya bisa dilakukan di akhir tahun sebelumnya. Namun, hal itu hanya berlaku dalam 6 paket pekerjaan, namun harus diingat, persoalannya pengesahan anggaran pekerjaan, baru dilakukan di bulan Januari. Selanjutnya dibutuhkan penyelesaian proses perencanaan yang memakan waktu selama 3 bulan.

"Makanya kita baru bisa memasukkan RPP di awal bulan April," kata Yultasmi.

Tapi sayangnya, RPP yang di masukkan di Awal bulan April, pengumumannya kita terima di pertengahan bulan Juni. Padahal diketahui pertengahan bulan Juni memasukin masa libur dan cuti bersama.

"Tidak mungkin kita lakukan mobiisasi disaat para pekerja mudik lebaran, jika dipaksakan pekerjaan bakal tidak maksimal, karena para pekerja bisa dipastikan tetap akan mudik," ujarnya.

Saat disinggung kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang ada di Dinas PUPR, Yultasmi, memaparkan, dari hasil rapat internal, pelaksanaan anggaran murni, jika masih dilakukan proses pelelangan di bulan September, maka tidak akan kita lakukan kontrak. Karena berakibat terhadap kualitas pekerjaan.

"Buat apa kita lakukan kontrak, kalau dimungkinkan gagal kontruksi, tapi, diharapkan hal itu tidak terjadi, makanya kita mendesak di akhir bulan Juli ini harus selesai pelelangan, jadi tinggal pelaksanaan kontrak," pungkasnya

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views