_

Tak Kunjung Usai Konflik Dengan BBS , Tiga Desa Tuntut Bupati

Konflik Hak atas tanah adat/ desa  dengan Perusahaan Bukit Bintang Sawit memanas,Warga Menuntut  Janji Bupati untuk segera menyelesaikan.

HNCK8306-730x487
perwakilan 3 desa (Tanjung, Sogo, Seponjen) kecamatan Kumpeh saat melakukan audiensi dengan Najamuddin Asisten I bidang pemerintahan mewakili bupati yang tidak ada ditempat

MUARO JAMBI - Tiga desa dikecamatan Kumpeh menuntut hak atas tanahnya yang diserobot oleh perusahaan  Bukit Bintang Sawit  (BBS) yang bergerak dibidang budidaya perkebunan sawit. Ketiganya tersebut kelurahan Tanjung, desa Sogo dan Desa Seponjen. Muaro jambi, 05/02/2018

Ketiga desa ini merasa dipermainkan oleh BBS, pasalnya ditahun 2016 sudah ada perjanjian dengan pihak BBS dan dibentuk tim verifikasi dan legal audit  oleh berbagai pihak, tim verifikasi melibatkan pihak Polres Muaro Jambi, Dandim, Pemda  yang kesepakatan awal sebelum ada keputusan final  pihak BBS tidak boleh melakukan aktifitas.

Antoni Sekdes Sogo menyampaikan, kedatangannya dikantor bupati ingin menagih janji bupati yang berjanji akan menyelesaikan konflik antar tiga desa, Permasalahannya adalah  perusahaan BBS dengan tiga (3) desa tentang masalah perampasan tanah, ijin yang dikeluarkan bupati ini melebar, desa Sogo 1000 Ha, kel urahan Tanjung 100 Ha, Seponjen sekitar 300Ha.

“Iijin yang ada hanya ijin lokasi, sementara Hak Guna Usaha (HGU) sampai sekarang belum ada, setelah dibentuknya tim verifikasi kami belum mengetahui hasil sampai sekarang”.

Lanjut Antoni, perusahaan BBS  masuk 2007, ijinnya untuk 1000 Ha dilokasi Seponjen tidak  ada akses masuk maka bikin jalan dari keluraan  Tanjung dan melalui desa Sogo  untuk bisa mencapai desa Seponjen dari inilaH maka timbul konflik, karena terjadi penyerobotan tanah milik warga dan desa.

Ditambahkan oleh Angga dari  Jaringan Masyarakat Muaro Jambi, Saat Konflik  2016, Wakapolres hadir dan bersedia memfasilitasi dan menyelesaikan, maka tadi saat kita Ketemu Kapolres bagaimana komitmen mereka sampai hari ini belum ada hasil, dan jawabannya akan melakukan koordinasi, karena terjadi pergantian wakapolres.

Kesepakatan dalam berita acara saat itu, tidak ada aktifitas apapaun sebelum masalah selesai, tetapi setelah itu malah muncul ijin dari Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan diduga ada konspirasi.

 “Keluarnya ijin ini adalah bukti adanya aktifitas dan ini pelanggaran”. Pungkasnya.

Sementara itu, Najamuddin Asisten I bidang Pemerintahan setelah selesai audiensi dengan warga, mengatakan, bahwa perusahaan BBS ini belum memiliki HGU, sudah ada ekspos dari bupati.

“Tahap pertama yang diselesaikan adalah batas desa Sogo dan Tanjung, dan sekarang sudah masuk ke KPMD dibagian Hukum, untuk dibuat Peraturan Bupati”.

Kata Najamuddin, kita selesaikan dengan baik, masak masyarakat asli mau diusir?. Pihak perusahaan sudah kita panggil dua (2) kali namun belum dipertemukan dengan warga.

Saat ditanya ijin baru dari Dinas PTSP,  tidak tahu tanya kesana aja ya, yang jelas perusahaan ini tidak mempunyai HGU, pungkasnya.

Yunus (65) warga Tanjung Rt 21 mengatakan lahan di sungai buaya adalah lahan milih desa kami dan diserobot oleh Perusahan BBS  dan kita berharap  jika memang ada usaha perkebunan dan memakai tanah adat, kita bisa dijadikan plasma.

Donas aktifis Walhi Jambi mengatakan banyak permasalahan yang belum selesai, mulai penyerobotan tanah, belum ada kesepakatan ganti rugi, ada yang dijanjikan plasma namun sampai sekarang tidak ada, dan perusahaan ini tidak memiliki ijin, tegasnya.

Pereturan Mentri Pertanian (permentan) 98 /2013, yang dirubah Permentan 29/permentan/KB.410/5/2016dan dirubah lagi 21 /Permentan/KB.410/6/2017 dijelaskan usaha budidaya perkebunan yang meliputi pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, memanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

 Usaha Budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 Hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati atau walikota kemudian akan mendapatkan Surat tanda daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB), tetapi jika luas lahan lebih dari 25 hektar  diwajibkan memilii Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.

Profil perusahaan harus memiliki akte dan terdaftar di Kemenkum HAM, dilengkapi dengan rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota, disertai juga izin lokasi dengan skala 1:100.000, terdapatnya rencana kerja pembangunan kebun termasuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kemitraan dengan pekebun masyarakat sekitar.

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Ihsan Abdulah Nusantara
views