_

Terdakwa Politik Uang Dituntut 3 Tahun Penjara, KPU Malah Tetapkan Walikota

HNCK8306-730x487

JAMBI - Terdakwa tindak pidana Money Politik yang di lakukan oleh AA alias A (30) yang bekerja sebagai pedagang ayam di salah satu pasar tradisional di Kota Jambi merupakan warga Kelurahan Rajawali dan HS alias H (35) yang bekerja menjadi office boy disalah satu hotel di bilangan pasar Kota Jambi dituntut 36 bulan kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jambi, Selasa (24/07/2018). 

Dugaan Money Politik yang dilakukan keduanya untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Periode 2018-2023. Sidang tersebut diketuai oleh Lucas Sahabat Duha dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ronie dan Handoko serta dihadiri penasehat hukum terdakwa Dame Sibarani dan Rudi Habibi Nasution.

Pembacaan tuntutan oleh JPU Handoko dengan tuntutan 3 tahun kurungan penjara serta denda sebanyak 200 juta subsider satu bulan. Tuntutan tersebut atas dasar alat bukti serta keterangan saksi-saksi. Para terkdakwa telah melanggar Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Setelah tuntutan Jaksa dibacakan, Hakim Ketua menanyakan kepada para terdakwa, apakah menerima tuntutan tersebut atau akan melakukan pembelaan.

"Kepada masing - masing terdakwa silahkan konsultasi sama kuasa hukumnya, apakah menerima atau akan mengajukan pembelaan," kata Lucas Sahabat Duha.

Setelah berkoordinasi sama kuasa hukumnya masing - masing terdakwa, meminta waktu untuk mengajukan pembelaan melalui kuasa hukumnya.

"Izin yang mulia, kami akan mengajukan pembelaan secara tertulis besok pagi," kata masing-masing kuasa hukum para terdakwa.

Setelah mendengar permintaan dari kuasa hukum terdakwa, Hakim Ketua meminta kepada para kuasa hukum terdakwa agar besok telah menyiapkan pembelaan.

"Kita tidak punya waktu lagi, sesuai dengan UU kita hanya diberikan waktu 7 hari untuk segera memutuskan," tegas Lucas.

Berdasarkan permohonan dari kuasa hukum terdakwa, sidang kembali di tunda sampai Hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa.

Pada sidang sebelumnya, Jum'at (20/07) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Tujuh Orang saksi, diantara saksi yang dimintai keterangan yakni Endang, Calon Wakil Walikota Jambi dr Maulana dan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi.

Saksi Endang yang dimintai keterangan mengatakan awal perkenalan dengan dr Maulana dikenalkan oleh Didi, Selasa (12/7) sekitar pukul 22.00 Wib.

"Saya ditelpon usman bertemu di Rumah Sakit Anisa,selanjutnya dari Usman dikenalkan dengan Didi dirumah Maulana tanggal 18 Juni dari Didi saya kenal dengan dr Maulana," katanya.

Dari perkenalan ini, lanjut Endang, lantas dia bersedia menggunakan rumahnya dijadikan tempat bagi-bagikan uang oleh Didi.

"Saya melihat Didi membagikan uang total 18 RT telah disalurkan, sisa 7 RT yang belum disalurkan," katanya.

Saat di tanya Hakim, apakah Saksi Endang mengetahui kalau AA dan HS ditahan, Endang menyebutkan tidak tahu. Endang menyebut uang yang dibagikan di rumahnya oleh didi merupakan Infaq dan Sodakoh yang menyebabkan kedua orang tersebut menjadi pesakitan di PN Jambi.

Ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) peran Saksi Endang, Endang menyebutkan kalau dirinya yang mengatur masyarakat yang akan masuk kedalam rumahnya.

Masyarakat yang datang saat itu terdiri dari warga RT 06 Tanjung Pinang, Lorong Siguntang, sementara Didi yang membagikan uang di dalam rumahnya dengan jumlah 100 ribu, dengan rincian pecahan uang 50 ribu sebanyak dua lembar.

Menjawab pertanyaan PH terdakwa soal berapa orang yang akan diberikan infaq dam sodakoh, Endang menyebutkan sebanyak 500 orang dan baru terealisasi 250 orang.

Dr Maulana yang dimintai keterangannya membantah kesaksian Endang. Menurutnya, dia memang pernah meminta tolong ke Endang untuk menyalurkan Infaq dan Shodaqoh tapi karena ditolak maka dia tidak jadi disalurkan. Dalam kesaksiannya, dr Maulana yang sudah ditetapkan KPU sebagai pasangan pemenang Pilwako Jambi, ini tidak tahu darimana asal uang yang dibagikan Endang.

Tidak hanya soal dugaan bahwa dia sebagai pemilik uang yang dibagikan Didi dan endang dengan total Rp 50 Juta, Maulana juga membantah mengenal dekat Endang dengan alasan hanya pernah bertemu satu kali.

Meski begitu, Maulana tidak mengelak dekat dengan Didi dan Usman. Saat ditanya Majelis Hakim apa hubungannya dengan Usman dan Didi.  Maulana mengatakan bahwa Usman dan Didi merupakan pengelola rumah Tahfidzul miliknya. Saat sidang, Maulana dikawal oleh beberapa orang pengawal pribadi bebadan kekar. 

Saat proses sidang Maulana berlangsung, pemukulan oleh orang tak dikenal terjadi di luar ruang sidang Pengadilan Negeri.

"Kurang tahu juga kita, tiba-tiba pelaku datang langsung memukul. Itu pun kedatangan pelaku saya juga tidak tahu dari mana datangnya," Kata Korban Pemukulan, Junaidi Salim.

Akibat pemukulan tersebut, Junaidi Salim mengalami kesakitan di bagian wajah sebelah kanan. Berdasarkan keterangan korban, ciri-ciri pelaku berbadan pendek dengan tubuh yang gempal.

Junaidi Salim yang beralamatkan kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi sekarang sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telanai dengan laporan LP/B/438/VII/2018/SPKT.A pada hari Jumat 20 Juli 2018 dengan laporan penganiayaan ringan dan sudah di BAP.

"Kita harapkan hukum ditegakkan dan di proses siapa pelakunya. Sekarang kita tunggulah prosesnya. Itu akan kita proses sampai ke pengadilan," tutupnya.

Kasus politik uang bermula dari dilaporkan warga kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jambi atas laporan bagi-bagi uang sebesar Rp 100.000 perorang kepada warga di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, 18 Juni 2018. 

Saat melancarkan aksinya, kedua terdakwa meminta warga memilih salah satu pasangan calon (paslon) menjelang pemungutan suara Rabu lalu (27/06/2018). Keduanya juga telah mengakui perbuatannya.

Uang yang dibagikan terdakwa diberikan seorang bernama Endang yang diduga anggota tim sukses paslon urut dua Syarif Fasha-Maulana. Endang sempat menghilang dari kejaran petugas sebelum akhirnya menyerahkan diri.

Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Jambi dilaporkan ke Polresta Jambi. Setelah menerima laporan itu, Satuan Buru Sergap (Buser) Polresta Jambi menangkap kedua tersangka menjelang pemungutan suara.

Pelapor adalah tim Anti-Money Politic Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Abdullah Sani – Kemas Alfarizi. Kasus tersebut terjadi di 25 rukun tetangga (RT) di Kelurahan Tanjungpinang, Jambi Timur, Kota Jambi.

Sementara itu, Selasa 24 juli 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi menggelar pleno penetapan pasangan Syarif Fasha-Maulana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jambi terpilih untuk masa bakti 2018-2023, di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi.

Tanpa dihadiri pasangan kandidat pesaing yang kalah, Abdullah Sani dan Kemas Alfarizi, pleno digelar di sebuah hotel berbintang di Kota Jambi. Syarif Fasha yang merupakan petahana Wali Kota Jambi pun berhalangan hadir karena sedang dinas luar kota.

Dalam pleno tersebut, Ketua KPU Kota Jambi Wein Arifin menyatakan pasangan Syarif Fasha-Maulana merupakan pasangan calon terpilih berdasarkan hasil pencoblosan Pilwako Jambi 27 Juni 2018.

"Dengan ini menyatakan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Fasha-Maulana, sebagai pasangan calon terpilih," ujar Wein
Arifin.

Menanggapi itu, Tokoh Masyarakat Jambi Usman Ermulan menegaskan Pilkada 2018 seharusnya menjadi pesta demokrasi yang betul-betul berbobot. Calon pemimpin memang harus terbukti integritas mereka dalam memimpin suatu daerah. Rakyat juga harus paham betul dunia politik. Ini agar rakyat tidak pasif dalam menatap masa depan daerah mereka. Rakyat harus ikut serta menjadi juri bagi para calon kepala daerah.

"Jangan rusak pesta demokrasi Indonesia dengan politik uang," tegas Usman. 

Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat itu, mengharapkan peran penting hakim mengungkap aktor intelektual dibalik bagi-bagi uang tersebut.

"Kita menunggu kepiawaian hakim mengungkap aktor intelektual di dalam persidangan itu," tegas Usman.

 

Penulis Ramadhani

Editor Ihsan Abdullah
views