_

Terungkap Kinerja PPL Buruk, Minta Ada Aturan Yang Mengikat

omisi penyuluh berhak mengawasi dan monitoring kinerja PPL,dalam rapat komisi penyuluh terungkap kinerja PPL dianggap tidak maksimal dan SDM yang rendah

HNCK8306-730x487
Rapat Penyusunan Program kerja Komisi Penyuluhan dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura kab Tanjab Timur

JAMBI - Kewenangan  Komisi Penyuluhan dalam pengawasan/ monitoring kinerja terhadap Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), bidang tanaman pangan dan Holtikultura, hal ini terungkap dalam rapat penyusunan program kerja komisi penyuluhan bersama dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, dengan melibatkan Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan di Gedung satu atap. Sabak 15/5/2018.

Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno, mengatakan, jika Komisi Penyuluhan memiliki kewenangan  mengawasi PPL, maka sampaikan dan beri masukan  kepada kami  demi menyukseskan program di dinas - dinas terkait dalam hal ini tanaman pangan dan holtikultura, prikanan dan perkebunan.

Selanjutnya kadis meminta kepada ka UPTD di sebelas kecamatan  untuk menyampaikan kinerja para PPL, dan kondisi riil dilapangan agar komisi penyuluh  memahami.

Untuk meningkatkan kinerja PPL,, Sunarno meminta kepada Makrub selaku anggota Badan Anggaran DPRD untuk bisa menaikan Honor minimal sama dengan Upah Minimal Kabupaten (UMK) sebesar 2.500.000,- rupiah.

Sementara Ketua Komisi Penyuluh , yang juga sebagai anggota DPRD Tanjab Timur, Makrub mengatakan, "saya di DPRD juga sebagai anggota Badan Anggaran, saat pembahasan APBD  anggaran yang diajukan dipotong luar biasa, namun kita mati-matian mengajukan dan akhirnya masih dipathok sebesar 121 Juta pertahun sesuai dengan anggaran tahun sebelum sebesar 121 juta rupiah untuk dana Penyuluh.

Beberapa UPTD dari kecamatan melaporkan kondisi dan kinerja penyuluh lapangan, seperti yang disampaikan Suparman dari Berbak menyampaikan, terdapat 3 desa yang transportasinya melalui jalur sungai dan itu berimbas pada biaya transportasi yang cukup tinggi,  dan tidak bisa setiap hari kelapangan.

Begitu juga yang disampaikan Supana UPTD dari  Muara sabak Timur  yang mengeluhkan kinerja PPL yang tidak pernah berkunjung kelapangan dan  tidak berdomisili ditempat kerjanya.

" Ada 10 PPL terdiri dari 5 PNS namun yang tinggal di Muara Sabak Timur hanya 2 orang, dan 5 PHTT (pegawai harian tidak tetap) namun juga hanya 2 yang tinggal ditempat, maka buat aturan yang mengikat agar mereka bekerja maksimal".

Zulfahmi UPDT Mendahara juga mengeluhkan kinerja PPL bahkan dari 8 PPl yang ada diklasifikasikan baik, buruk dan sangat buruk.

" Dari 8 PPL yang bertugas di Mendahara , 3 orang kinerjanya baik, 3 sedang, 1 buruk dan satunya sangat buruk"., cetus Zulfahmi.

Kata Zulfahmi, yang kinerjanya buruk ini tinggal diluar Mendahara, sulit diatur karena dibelakangnya Gajah (Orang penting), ini tidak pernah absen, ada 3 orang yang tinggal diluar Mendahara yang susah diatur, kemudian  persolan lainnya, daya jangkau Mendahara yang sulit dan penyuluh rata rata SDM nya hanya lulusan SMA maka diperlukan pelatihan. Belum lagi persoalan kecemburuan terkait inventaris motor dinas.

"Perlu shock terapy bagi PPL yang tidak bekerja dengan baik dengan menunda pembayaran atau gaji", ujar Zulfahmi.

Lain halnya yang  disampaikan Herizon dari UPTD  Kuala Jambi  yang menyampaikan lahan banyak untuk perkebunan, lahan tamanan yang lain sangat kecil. 

Dalam Rapat komisi penyuluh, Kepala dinas Perikanan  menyampaikan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pertanian mina padi di empat kecamatan dan akan segera diusulkan ke pusat, nantinya akan disinkronkan  dengan KKP dan PPL, berbagai bentuk mina padi dapat diterapkan dengan jenis ikan lele, nila, Gurameh dan lainnya.

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Abdulah Ihsan
views